MEDAN- Belum dicopotnya Hasan Basri dari Kadis Pendidikan Kota Medan mengundang reaksi dari masyarakat. Seperti yang disuarakan Ketua Ansor Kota Medan Ibnu Hajar terkait kebijakan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang masih mempertahankan Hasan Basri sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan.
Menurut Ibnu, cukup banyak kasus yang diduga melibatkan Kadis Pendidikan Kota Medan Hasan Basri, mulai dari kasus dugaan korupsi hingga menyalahi petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011 yang melahirkan kelas tambahan atau kelas gelap di sekolah-sekolah negeri favorit.
Menurut Ibnu, adanya rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan olehn Komisi B membuktikan kalau Hasan Basri memang sudah layak dicopot dari jabatannya. “Padahal sudah ada rekomendasi dari Komisi B DPRD Medan terhadap pencopotan Kadisdik Medan Hasan Basri yang jelas-jelas telah menyalahi Juknis PSB 2011. Wali Kota harus segera mencopotnya,” katanya Ibnu yang mengaku tidak mempunyai kepentingan atas pencopotan Hasan Basri ini.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simaremare menegaskan, pihaknya telah menyerahkan semuanya kepada Ketua DPRD Medan agar rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan segera disampaikan kepada Wali Kota Medan. “Kami hanya meminta rekomendasi pencopotan tersebut segera dilaksanakan Wali Kota. Semuanya kami serahkan kepada Ketua DPRD Medan untuk mendesak Wali Kota Medan,” ujarnya.
Sementara menurut seorang staf Sekwan yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, setalah rapat pimpinan bersama ketua Fraksi dan Komisi B sebelum Rapat Pariupurna Pansus PSB digelar, Kamis (17/11) lalu, rekomendasi Komisi B tersebut sudah diberikan kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Selasa (15/11) lalu. “Sebelum rapat paripurna pembentukan Pansus PSB sudah diserahkan ke Wali Kota Medan. Kemudian dari hasil rapat pimpinan, diputuskan untuk menunggu kebijakan dari wali kota atas rekomendasi itu,” katanya di Gedung Dewan.
Sementara Fraksi PKS DPRD Medan mengaku akan terus berjuang agar Pansus PSB 2011 terbentuk, sehingga proses pendidikan ke depan menjadi lebih baik. “Munculnya usulan pembentukan Pansus PSB itu, karena adanya ditemukan ‘kelas siluman’ dalam PSB 2011 di sejumlah sekolah favorit tingkat SMP dan SMA di Kota Medan.
Bahkan Komisi B yang membidangi pendidikan dalam sidak ke sejumlah sekolah juga menemukan adanya ‘kelas siluman’ itu. Bahkan, kepala sekolah ada yang mengakui menambah kelas,” kata Sekretaris FPKS DPRD Medan Juliandi Siregar.
Menurutnya, FPKS mengusulkan agar Pansus PSB dibentuk, demi menguak fakta yang sebenarnya dalam PSB itu.
Sementara, Ketua DPRD Medan Amiruddin yang dikonfirmasi wartawan koran ini menjelaskan, rekomendasi Komisi B terkait pencopotan tersebut sudah diserahkan dan sampai saat ini masih menunggu kebijakan dari wali kota.(adl)
