MEDAN – Deteksi dini kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang dilaksanakan di Sumatera Utara masih lemah. Hal ini ditunjukkan dari jumlah temuan kasus HIV/AIDS yang semakin tinggi. Untuk itu, dalam kasus ini diharapkan pemerintah yakni gubernur sebagai ketua dan wakilnya adalah kadiskes Sumut harus dapat melakukan komunikasi untuk penanggulangan kasus tersebut.
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) RI dr Napsiah Mboi SpA, MPH usai mengikuti kegiatan silaturahmi dan dialog interaktif percepatan pencapaian MGDs Sumut dii Hotel Santika Medan, Jumat (25/4). Dikatakannya, untuk meningkatnya jumlah kasus diperkirakan karena kurangan komunikasi antara pemerintah daerah.
Ditambahkannya, saat ini untuk penanggulangan HIV/AIDS sudah terintegerasi dalam MDGS termasuk dinas kesehatan bagian dalam pencegahan, penanggulangan dan pengobatan. Maka dalam penganggarannya dalam APBD, paling tidak bupati, wali kota dan gubernur menganggarkannya 10 persen dan itu diluar gaji. “Untuk itu Pemda diharapkan alokasikan anggaran penanggulangannya dalam APBD paling tidak sepuluh persen,” harap Menkes.
Sementara itu, Pendiri LSM Medan Plus Eban Totonta Kaban, yang juga menjadi pendamping bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), mengatakan bantuan luar negeri akan segera berakhir dan pemerintah pusat menyerahkan mandat kepada pemerintah daerah.
“Kita juga berharap kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan HIV/AIDS di dalam APBD masing-masing daerah,” katanya.
Sementara itu, menurut Manejer Proyek Global Fund Andi Ilham Lubis menyampaikan bahwa, kasus HIV/AIDS di Sumut masih cenderung mengalami peningkatan, bahkan sampai tahun maret 2013, pihaknya menemukan sebanyak 6000 kasus di Sumut. Namun, peningkatan tersebut dikatakan bukan karena tidak adanya penanganan dari pihak dinkes Sumut. “Meningkatnya kasus ini bukan karena tidak ada penanganan dari kami. Bahkan sampai saat ini, kami terus berupaya untuk menemukan kasusnya, karena penyakit ini perjalanannya lama sehingga orang-orang HIV itu harus segera ditemukan untuk menjalani konseling,” ujarnya.
Kunjungi Lapas
Usai mendatangi acara silaturahmi dan dialog interaktif percepatan pencapaian MGDs Provinsi Sumut, Menkes RI dr Napsiah Mboi SpA,MPH mengunjungi lapas II A anak Medan. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa upaya kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembinaan di lapas/rutan.
Data pada awal tahun 2013, menunjukkan sebanyak 60,9 % dari warga binaan lapas/rutan terkait dengan kasus narkoba dan 81,3% diantaranya adalah pengguna Narkotika, Psikotropika dan Aditif (Napza). Sedangkan penyakit terbanyak ditemukan adalah penyakit kulit, namun HIV-AIDS masuk dalam 10 jenis penyakit terbanyak.
“Melihat banyaknya isu kesehatan di lapas/rutan, maka kami sangat mendukung adanya integrasi program kesehatan di lapas A II Anak Medan, sebagai model pengembangan terapi dan rehabilitasi Napza,” katanya. (mag-13)
