MEDAN – Puluhan orang dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tanah Karo mendemo pimpinan PKPI Sumut dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Daerah PKPI Sumut, Jumat (26/4).
Massa mendesak Ketua DPD PKPI Sumut Haryanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD PKPI Sumut karena dianggap memecah belah kader PKPI Tanah Karo karena secara sepihak mengangkat Edi Ulina Ginting sebagai ketua DPK PKPI Tanah Karo.
Dalam orasinya massa menyesalkan tindakan Haryanto yang melakukan revitalisasi dengan mengeluarkan SK No : 04/SKEP/DPP PKPIND/SU/III/2013 yang mengangkat Edi Ulina Ginting menjadi ketua DPK PKPI Tanah Karo menggantikan Djerman Sitepu.
“Batalkan revitalisasi yang dibuat Haryanto,” ujar koordinator aksi Syafii Tarigan.
Menurut Syafii, banyak pengurus dari kubu Djerman Sitepu yang telah mendaftar menjadi Calon Legislatif dan telah membayar sebesar Rp 900 ribu untuk membeli formulir pendaftaran caleg. Namun dengan bergantinya seluruh kepengurusan DPK PKPI Tanah Karo membuat yang telah mendaftar ini kehilangan hak nya untuk maju menjadi caleg.
“DPP PKPI Sumut jangan semena-mena terhadap kader partai. Kami telah mati-matian membesarkan PKPI,’’ ujarnya.
Setelah berorasi sekitar satu jam, massa membubarkan diri setelah lama Haryanto tak juga turun menemui para pengunjuk rasa. Pantauan di lokasi puluhan petugas Polsek Medan Timur yang dipimpin langsung Kapolsek Medan Timur AKP Efianto turun ke lokasi mengamankan aksi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut, Haryanto, mengatakan restrukturisasi yang dilakukan akibat tidak lolosnya PKPI di Tanah Karo pada saat verifikasi faktual yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu.
“Proses pergantian pengurus DPK di Tanah Karo akibat buruknya kinerja pengurus yang lama sehingga tidak lolos verifikasi faktual. Padahal di DPRD Kabupaten Karo sendiri PKPI mendapatkan 1 kursi,’’ ujar Haryanto. Ia menyatakan apa yang dilakukan itu atas instruksi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI yang menugaskan evaluasi seluruh DPK se-Indonesia yang tak lolos verifikasi faktual. Hal itu disampaikan DPN dalam Muspimnas di Jakarta. (adz)
