MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang Lebaran 2022, diperkirakan sekitar 2,3 juta orang melakukan mudik atau pulang kampung ke Sumatera Utara (Sumut). Antusias warga melakukan mudik tersebut terjadi karena sudah dua tahun tidak mudik akibat pandemi Covid-19.
HAL tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Alfi Syahriza saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (26/4). “Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada H-2 atau 30 April 2022, dan puncak arus balik diprediksi H+5 atau 8 Mei 2022,” ungkap Alfi Syahriza.
Dikatakannya, untuk menjaga arus mudik berjalan aman, Dishub Sumut telah mendirikan posko-posko pengamanan. Selain itu, untuk memastikan bahwa moda transportasi umum dalam kondisi laik jalan, Dishub juga telah melakukan Ramp Check (Inspeksi Keselamatan) pengemudi/awak, sarana dan test urine pengemudi di terminal dan Pool Bus AKAP/AKDP.
Alfi juga memaparkan, jumlah penumpang masa Lebaran untuk angkutan jalan diprediksi 29.792 penumpang/hari, angkutan penyeberangan 1.891 kendaraan/hari, angkutan kereta api 11.976 penumpang/hari, angkutan laut 1.198 penumpang/trip dan untuk angkutan udara diprediksi 16.192 penumpang /hari.
Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, jelasnya, Dishub Sumut telah menyiapkan 250 PO Bus, 4 relasi + 40 KA, 8 Kapal Ferry penyeberangan di Kawasan Danau Toba dan 6 Kapal Ferry penyeberangan di Kepulauan Nias. Untuk moda transportasi laut disiapkan KM Kelud dan Doro Londa kapasitas 2.607 seat/trip dan sedangkan transportasi udara untuk Bandara KNO 19 rute, Bandara Silangit 5 rute, Bandara Binaka 5 rute, Bandara Sibolga 1 rute dan Bandara Aek Godang – Lasondre 3 rute.
Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, juga akan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan Medan – Berastagi, Pematangsiantar-Parapat-Porsea, kecuali kendaraan pengangkut BBM, Ternak, Pupuk, Sembako dan sepeda motor mudik.
Alfi juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan bila terjadi kemacetan panjang hendaknya menggunakan jalur alternatif. “Bagi masyarakat yang melakukan mudik untuk tetap menjaga Prokes, meskipun kondisi sudah terkendali namun tetap harus waspada karena mobilitas masyarakat secara bersamaan,” tandas Alfi.
Rencana Cadangan
Mengantisipasi ledakan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah telah menyiapkan berbagai rancangan. “Kita menyadari sudah dua tahun kita tidak mudik, karena itu data historis yang digunakan bukan tahun lalu tapi tahun 2019. Ini kita ungkap lagi untuk pengalaman dalam merancang persepsi sekarang ini. Dari awal sudah kita bahas, coba, dan simulasikan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan, Selasa (26/4).
“Tetapi kita sadar pasti ada celah yang nanti akan menjadi bagian kekurangan yang harus diambil kebijakan di lapangan, diskresi maupun policy judgement di lapangan,” imbuhnya.
Menyadari itu, Muhadjir mengatakan, pada akhir persiapan mudik ini, pihaknya terus mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar. “Feedback dari penumpang, maupun pengamat dan pihak yang ikut serta dalam mengambil kebijakan sangat dibutuhkan agar terus menjadi masukan untuk memberikan layanan kesiapan mudik dengan prima,” jelasnya.
Muhadjir menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan rencana cadangan apabila terjadi hal-hal yang tidak direncanakan. Kewenangan akan didelegasikan langsung kepada jenjang di bawahnya, misal Kapolres dan Kapolsek untuk memberikan keputusan tanpa harus menunggu arahan dari pusat.
“Kemarin, waktu kita koordinasi dengan pemerintah Jabar dan Jateng, kita sudah atur nanti kalau ada kejadian diluar skenario, kewenangan bisa kita delegasikan ke jenjang yang lebih bawah, misal Kapolres, Kapolsek juga diberi kewenangan tanpa menunggu pusat. Itu sudah disepakati,” ucapnya.
Sementara itu, mengantisipasi kelangkaan BBM dan kemananan perjalanan pemudik, pemerintah menjamin ketersediaan stok dan menyiapkan SPBU Mini di beberapa tempa. Terutama jalur Pantai Selatan dan bisa diupayakan menggunakan model BBM mobile.
“Kemudian masalah tata kelola lalin dan ketersediaan BBM, kemudian ketersedian pangan dan bahan pokok, dan saluran bansos yang dirangkap 3 bulan di april dari semua skema bansos termasuk tambahan BLT Migor, diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran masyarakat kalangan bawah,” pungkas Muhadjir. (gus/jpc/adz)
