MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus penyakit difteri ternyata bukan hal yang baru khususnya di Sumut dan umumnya di Indonesia. Sebab, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium ini sudah terjadi setiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, kondisi Sumut dari beberapa tahun terakhir masih endemis kasus difteri. Artinya setiap tahun ada kasus penyakit tersebut.
“Misalnya, tahun 2018 ada 17 kasus sedangkan tahun ini ada 12 kasus (Januari-September),” ujarnya, Kamis (26/9).
Diutarakan Alwi, endemis difteri bukan hanya di Sumut saja tetapi juga di Indonesia. Menurutnya, karena tidak cukup serius terhadap wabah penyakit tersebut.
“Padahal, difteri ini bisa dicegah dengan imunisasi. Namun, imunisasi ini menjadi persoalan di masyarakat kita lantaran ada kelompok yang menolak itu. Jadi, inilah akibatnya sehingga kita menjadi endemis, dan ini akan terus terjadi,” ucapnyan
Tak hanya difteri, kata Alwi, termasuk juga penyakit-penyakit lain yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jika tidak diimunisasi, maka kemungkinan dapat mewabah suatu saat. “Untuk mencegahnya mau tidak mau harus diimunisasi dengan angka realiasasi mencapai 95 persen. Hal itu supaya kekebalan tubuh masyarakat terhadap difteri dan penyakit lainnya tidak mudah terserang,” ungkapnya.
Disampaikan dia, ada kelompok masyarakat yang menolak imunisasi karena mereka menganggap imunisasi berbahaya, tidak perlu bahkan haram. Karenanya, hal seperti ini bisa membuat penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi menjadi mewabah.
“Kepada masyarakat yang meragukan imunisasi ini mari kita duduk bersama untuk diskusi. Kami tidak menutup mata memang masih ada kelemahan kita, salah satunya bahan imunisasi yang masih menggunakan bahan tidak halal. Akan tetapi, kami tidak berhenti disitu dengan terus berproses,” sebutnya.
Alwi meminta kepada tokoh agama mari mengimbau masyarakat. Sebab, ada istilah dalam ajaran Islam yaitu rukhshah. Artinya, apabila bahan imunisasi tersebut yang katanya tidak halal tetapi kalau untuk kebaikan maka itu termasuk rukhshah. “Memang tidak ada lagi bahan dasarnya selain itu. Jika sudah ada, maka pastinya kami tidak akan memilih yang dibilang tidak halal. Dengan kata lain, bukan karena memilih bahan tersebut tapi lantaran memang yang ada hanya itu,” terangnya.
Ke depan, sambung Alwi, diyakini akan banyak perubahan seiring terus berkembangnya teknologi. Makanya, diharapkan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan program imunisasi yang digalakkan pemerintah guna pencegahan berbagai penyakit. “Jika tidak, maka kemungkinan tak hanya difteri tetapi penyakit lain yang berbahaya bisa merebak atau mewabah,” cetusnya.
Terkait kasus meninggalnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) asal Malaysia, Nurul Arifah Ahmad Ali (20), yang diduga terserang bakteri difteri, Alwi menilai karena penderitanya warga negara asing (WNA). “Kenapa kasus itu menjadi heboh, karena yang terkena suspect difteri kebetulan WNA. Padahal, sebetulnya tahun lalu ada 17 kasus dan kalau tidak salah yang meninggal juga ada 2 orang,” bebernya.
Ia menyatakan, karena penderitanya WNI kemungkinan tidak ‘seksi’ sehingga tidak terekspos media. Makanya, berbeda dengan kasus yang dialami Nurul. “Kasus difteri tersebut merupakan salah satu masalah kesehatan di Sumut yang harus diantisipasi dan dicarikan solusi,” tuturnya.
Disinggung ketika terjadi kasus difteri apakah langsung ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), Alwi menyatakan, KLB ditetapkan berdasarkan dari hasil uji laboratorium. Akan tetapi, setelah diuji ternyata seringkali tidak terbukti. “Jika ada kasus suspect difteri tetap diperlakukan seperti difteri, karena pertimbangan masa inkubasi bakteri penyakit ini sangat cepat dan bisa menyebabkan kematian,” bilangnya.
Dia melanjutkan, status KLB terhadap difteri yang mengeluarkan bisa dari dinas kabupaten/kota atau provinsi. Bahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga bisa menetapkan. Namun, ketika terjadi kasus dalam jumlah cukup banyak di suatu provinsi. Akan tetapi, harus berdasarkan hasil uji laboratorium.
“Selain diberikan tindakan layaknya terkena difteri, jika ada kasus suspect difteri maka dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) yaitu setiap orang yang kontak erat dengan penderita maka diidentifikasi. Seperti kasus yang terjadi pada Nurul, maka teman-teman kosnya dianggap sebagai kontak erat. Kemudian, temannya yang menjaga atau merawatnya selama sakit. Selanjutnya, teman kuliah Nurul satu kampus yang sering bersama. Mereka semua kita amati selama 10 hari ke belakang,” jabarnya.
Setelah PE, tambah Alwin, barulah dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI) terhadap mereka yang kontak langsung. Mereka diberikan imunisasi dan antibiotik profilaksis selama 7 hari. Sebab, berpeluang besar tertular difteri.
“Saat ini, terkait kasus Nurul sudah 774 orang yang dilakukan ORI. Mereka merupakan mahasiswa dan akademisi FK USU, dokter serta perawat RS USU maupun RSUP Haji Adam Malik. Kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah, karena hari ini (kemarin, red) masih ada lagi yang dilakukan tindakan ORI. Semua orang yang melakukan kontak erat dengan Nurul, maka harus dilakukan ORI,” tukasnya.
Sementara, Kasubbag Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, tiga tahun terakhir sejak 2017 pihaknya menangani pasien difteri. Pasien yang ditangani sebagian besar anak-anak. “Tahun 2017 ada 2 pasien, 2018 11 pasien dan 2019 (September) 4 pasien. Sebagian besar pasien merupakan anak-anak dan sembuh. Namun, tahun ini kebetulan ada dewasa hingga meninggal dunia karena kondisinya cukup parah ketika ditangani,” ujarnya.
Diketahui, tiga mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) asal Malaysia diduga terserang bakteri difteri. Akibatnya, dari ketiga mahasiswi tersebut satu diantaranya meninggal dunia yaitu Nurul Arifah Ahmad Ali (20) yang sempat dirawat di RSUP Haji Adam Malik. Sedangkan dua orang lagi berinisial LW (21) dan U (21) yang merupakan teman satu kos Nurul, hingga kini masih dirawat intensif. (ris)
