MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat kelompok tani yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (26/9) siang. Aksi ini bertepatan dengan dengan Hari Agraria atau Hari Tani Ke-62 tahun.
Aksi sempat memanas lantaran pihak Satpol PP menyiramkan air ke aksi massa dan memicu amarah massa yang akhirnya menuntut agar mendatangkan Gubernur Edy Rahmayadi bersama dengan mereka atau Sekda Sumut. Bila tidak, mereka memilih bertahan bahkan mengancam akan menginap. Namun akhirnya aksi tetap berjalan damai.
Koordinator Aksi, Unggul Tampubolon mengatakan, aksi yang dilakukan karena ingin menyampaikan aspirasi mereka ke pihak kompeten, yakni Gubernur Sumut yang memberikan keputusan kebijakan.
“Momen ini kami pakai untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Kami merasakan bahwa penyelesaian tanah di Sumut ini belum dirasakan adanya. Tidak ada penyelesaian, yang ada hanya kenyataan hanya untuk penyelesaian pihak-pihak pengembang atau mafia tanah saja,” ungkapnya.
Namun, sambungnya, Gubernur yang dijumpai yang seharusnya melayani masyarkat tak bisa menjumpai masyarakat dari kelompok tani. “Sangat disayangkan kami tidak diakomodir dengan baik. Kami sangat kecewa kepada pihak gubernur. Karena kami telah menyampaikan keadatangan kami sejak Jumat lalu. Tapi inilah kami sangat kecewa sebagai orangtua kita di Sumut ini yang menyepelekan rakyat. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin supaya kami bisa langsung dilayani pak gubernur,” ucapnya.
Sebelumnya, kata Unggul, pihaknya telah melakukan aksi yang sama ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Sumut lalu berencana akan ke Gedung DPRD Sumut.
“Secara keinginan ingin bertahan menunggu Pak Edy, tapi kami akan lihat perkembangan sesuai UU bahwa menyampaikan aksi itu sekadar jam 5 sore atau toleransi sampai jam 6 sore. Bahkan kami terhambat disini (belum ke DPRD Sumut),” ungkapnya.
Adapun tuntutan aksi ini beberapa di antaranya yakni meminta Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan seluruh konflik agraria yang terjadi di Sumut, menurut mereka menjelang masa jabatan Edy belum bisa menuntaskan permasalah Agraria di Sumut sehingga massa menilai Gubernur Sumut gagal dalam permasalah Agraria.
Lalu, massa menuntut kembalikan tanah yang dirampas oleh Perkebunan Negara (PTPN II, III dan IV), Perkebunan Asing (PT Bridgestone), Perkebunan Swasta (PT Soelong Laut, PT NPK Bahilang) dan lainnya. Bubarkan tim inventarisasi dan identifikasi penanganan permasalahan tanah eks HGU PTPN II karena dinilai tidak transparan ke publik.
Selain itu, mereka juga meminta distribusikan dan sertifikasi segera tanah-tanah yang sudah diduduki, dikuasi dan diusahai rakyat petani sesuai UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan Perpres No 86 Tahun 2018.
Sementara, Kepala Biro Pemerintahan, Zubaidi yang menerima aksi massa menyampaikan bahwa saat ini Gubernur tengah melakukan kerja ke Sibolangit, dan Sekda juga sedang tidak ditempat. “Apapun yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan nantinya,” ujarnya.(gus/ila)
