MEDAN- Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, menyatakan bahwa Pilkada Langsung itu mahal dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.
“Sepanjang peraturan yang mengatur Pilkada Langsung masih seperti ini, sia-sialah kita memberantas korupsi karena akar masalah korupsi itu sendiri masih terus ada yaitu Pilkada Langsung.
Selain mahal, rakyat juga terlibat langsung atau tidak langsung dalam politik transaksional yang merusak,” tegas Chaidir Ritonga, dalam hak jawabnya yang diterima Redaksi Sumut Pos, Rabu (27/3).
Hak Jawab itu menanggapi dan meluruskan tulisan di Harian Sumut Pos tanggal 21 Maret 2013, dengan judul “Tentang Kekalahan Chaidir Ritonga di Pilkada Padangsidimpuan: Habiskan Uang Rp16 Miliar Plus 43 Dump Truk” dan tanggal 22 Maret 2013 dengan judul “Menang Kalah, Saya Pasrah, Terserahlah”.
Chaidir mengatakan, tulisan yang dimuat di Harian Sumut Pos tanggal 21-22 Maret itu sebenarnya bukan untuk konsumsi publik, dan hanya sebatas obrolan dengan wartawan Sumut Pos yang saat itu diundangnya untuk mengklarifikasi penyebutan dirinya sebagai salah satu sosok Calon Ketua jelang Musdalub Golkar Sumut.
Menurut Chaidir, poin dari obrolannya saat itu adalah, sekarang korupsi tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa melainkan juga memperdagangkan jabatan.
“Dengan sistem seperti yang kita saksikan sekarang, hampir dapat dipastikan bahwa pemenang Pilkada Langsung adalah Petahana (incumbent) yang menguasai dana baik dana kontan (cash capital) maupun dana non tunai (non-cash capital).
Dengan penguasaan itu, petahana bisa mengendalikan dengan lebih baik tiga factor determinan,” tandasnya. Ketiga faktor itu yakni, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara Pilkada (KPU, Panwas dan unsur penyelenggara lainnya), dan Penyusunan Data dan Administrasi Pilkada (DPS, DPT, Kartu Suara, Kartu Pemilih dan seterusnya).
“Jadi, seluruh obrolan tentang Pilkada Sidimpuan itu hanya untuk menambah wawasan saja, dan bukan untuk konsumsi berita. Apalagi dalam dua tulisan yang diterbitkan berturut-turut itu, rumah dan gaya hidup saya digambarkan bermewah-mewah, padahal si wartawan saya terima di Ruang Perpustakaan yang sekeliling dindingnya dipenuhi buku-buku. Sama sekali tidak mewah,” cetusnya.
Kemudian di tulisan kedua soal dana yang dihabiskannya dalam Pilkada Padangsidimpuan, menurut Chaidir, benar-benar di luar konteks. “Selain saya tidak pernah setuju obrolan tersebut dibuat menjadi tulisan, saya sudah ajukan protes agar tulisan kedua dihentikan. Tetapi tetap juga terbit, bahkan dengan rincian angka yang melenceng dari konteks obrolan,” kata Chaidir.
Untuk itu, Chaidir meminta agar hak jawabnya dimuat, dan berharap hubungan baik yang terbina selama ini dengan Sumut Pos dan Metro Tabagsel tetap terpelihara dan semakin baik. (*)
