MEDAN- DPRD Sumut membenarkan jika ada indikasi penyelewengan di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut. Itu sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporang keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun Anggaran (TA) 2011. Itu dikemukakan anggota Komisi A DPRD Sumut, Sopar Siburian, ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Jum’at (27/7).
“Di Dinas Tarukim, dugaan itu sangat beralasan karena disamping programnya tidak akurat dan tidak tepat sasaran, sehingga proyek yang dikerjakan asal jadi seperti kegiatan di Kabupaten Simalungun,” kata Sopar. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu), politisi dari Partai Demokrat Sumut tersebut, menuturkan jika di Bappedasu persoalannya terletak pada ketidaksinkronan antara program yang direncanakan dengan penyusunan anggaran. “Di Bapedda pembangunan yang dirumuskan di Musrenbang serta penyusunan anggaran tidak sesuai,” cetus pria yang juga pengacara itu. (ari)
MEDAN- DPRD Sumut membenarkan jika ada indikasi penyelewengan di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut. Itu sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporang keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Tahun Anggaran (TA) 2011. Itu dikemukakan anggota Komisi A DPRD Sumut, Sopar Siburian, ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Jum’at (27/7).
“Di Dinas Tarukim, dugaan itu sangat beralasan karena disamping programnya tidak akurat dan tidak tepat sasaran, sehingga proyek yang dikerjakan asal jadi seperti kegiatan di Kabupaten Simalungun,” kata Sopar. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu), politisi dari Partai Demokrat Sumut tersebut, menuturkan jika di Bappedasu persoalannya terletak pada ketidaksinkronan antara program yang direncanakan dengan penyusunan anggaran. “Di Bapedda pembangunan yang dirumuskan di Musrenbang serta penyusunan anggaran tidak sesuai,” cetus pria yang juga pengacara itu. (ari)
