Gempur Desak Wali Kota Nonjobkan Hasan Basri
MEDAN- Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Pendidikan untuk Rakyat (Gempur) melakukan aksi damai di kantor Wali Kota Medan dan DPRD Kota Medan, Selasa (27/9) siang. Mereka menuntut Wali Kota Medan segera mengganti Kadis Pendidikan Hasan Basri dan memberantas mafia pendidikan yang telah merekayasa penyisipan siswa dan penambahan lokal di beberapa sekolah negeri favorit di Medan.
Koordinator aksi, Riko Putra mengatakan, siswa sisipan sudah di luar petunjuk teknis (juknis) yang telah disepakati. Karenanya, massa meminta kepada aparat kepolisiann untuk mengusut tuntas dugaan adanya siswa ‘siluman’ di beberapa sekolah negeri favorit di Medan.
“Kami meminta kepada Polresta Medan untuk mengusut tuntas kursi siluman, karena sudah di luar juknis atau prosedur PSB,” kata Riko. Dengan begitu, lanjut Riko, mereka meminta agar Kadisdik Kota Medan Hasan Basri dicopot dari jabatannya. Bukan itu saja, massa juga meminta agar Hasan Basri dinonjobkan alias tidak dilibatkan lagi dalam jabatan strategis di Pemko Medan.
Menyikapi tuntutan massa Gempur tersebut, Asisten Pemerintahan (Aspem) Daudta P Sinurat hanya bisa mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Wali Kota Medan Rahudman Harahap. “Saya berjanji, masalah ini akan saya laporkan dan sampaikan ke pimpinan (wali kota, Red),” katanya.
Usai melakukan aksi di Balai Kota Medan, massa melanjutkan aksi di gedung DPRD Kota Medan. Mereka meminta agar DPRD Medan ikut berperan dalam memberantas mafia pendidikan. Bukan sebaliknya, malah menjadi mafia pendidikan.
“Kita minta kepada dewan untuk segera merekomendasikan penonaktifan Hasan Basri dari jabatannya agar mafia pendidikan dapat diberantas,” kata Abdul Malik, seorang pengunjuk rasa.
Sementara itu, berselang dua jam kemudian, sejumlah guru mengadu ke Komisi B DPRD Kota Medan. Mereka menuntut kesejahteraan guru yang tidak merata yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan.
“Kami minta kepada dewan untuk memperjuangkan kesejahteraan kami dengan mendesak wali kota melakukan revisi terhadap Perwal Nomor 3 Tahun 2011 tentang penggajian dan tambahan penghasilan bagi PNS Pemko Medan. Karena Perwal tersebut tidak memihak dan terkesan pendiskriminasian terhadap profesi guru negeri di Kota Medan,” ujar Marudut, mewakili para guru.
Menyikapi pengaduan itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma P Simaremare meminta Wali Kota Medan Rahudman Harahap untuk mengkaji ulang Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 3 Tahun 2011 tentang penggajian dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Medan.
Untuk itu, Komisi B DPRD Kota Medan akan melakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Wali Kota Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan mengenai pendiskriminasian kesejateraan bagi para PNS, khususnya guru-guru di Kota Medan.
Sementara, Generasi Muda Siap Wujudkan Gerakan Moral bagi Perubahan Bangsa melakukan seminar atas keprihatinan dengan maraknya korupsi di Sumatera Utara, Rendahnya Indeks Pelayanan Publik dan Maraknya ‘Kelas Siluman’ di Kota Medan, Sabtu (24/9) di Hotel Grand Antares, Medan.
Seminar dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan seperti USU, Unimed, IAIN, UISU, UMSU, UMA, Amir Hamzah, dan sebagainya, pelajar dari berbagai sekolah, OKP, LSM, dan Ormas di Kota Medan diikuti secara antusias oleh peserta. Tampil sebagai pembicara Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumut; Kombes. DR. Hery Subiansauri, SH, M.Si, dari Dewan Harian Daerah 45 Sumatera Utara; Drs. Oliv Sudjali, Pengamat Sosial Politik; Drs. Shohibul Anshor Siregar,M.A;praktisi pendidikan Sumatera Utara; Dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan, Zulham Effendi Siregar, ST.
Kombes (Pol). DR. Hery Subiansauri, SH, M.Si dalam makalahnya mengatakan bahwa kondusifitas suatu bangsa dan daerah sangat penting demi terwujudnya stabilitas ekonomi. Untuk itulah, tugas kepolisian menciptakan rasa aman atau kondisi yang kondusif di tengah – tengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan rasa aman jadi masyarakat butuh polisi dan polisi harus datang dan merangkul masyarakat.
Dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, praktisi pendidikan Sumatera Utara mengatakan bahwa permasalahan dari semua problematika bangsa adalah rendahnya kepedulian pemimpin pada rakyatnya serta rendahnya pendidikan karakter generasi muda bangsa. Salah satu solusi dari berbagai permasalahan bangsa adalah perlunya pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi terutama kepada generasi muda bangsa. Penyebab dari merosotnya moral generasi muda saat ini seperti genk motor yang marak terjadi di Kota Medan karena pendidikan lebih mengarah kepada mengajar, bukan mendidik. Perubahan bangsa harus dimulai dari diri sendiri dengan bertekad tidak melakukan korupsi baru kekeluarga, lingkungan, masyarakat dan negara.(adl)
