Antisipasi Banjir Susulan dan Genangan Air di Kota Medan

Pemko Buat Posko

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan segera melakukan kesiagaan dalam menghadapi bencana banjir dengan menyediakan posko. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi akibat tingginya curah hujan, dengan adanya banjir susulan dan genangan air di Kota Medan.

“Untuk mengantisipasi banjir memang sudah ada posko kita buat. Tapi yang terpenting hari Senin (28/11), kita (Pemko Medan) akan menggelar rapat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Air tergenang ini memang luar biasa, seperti hujan kemarin saja air sudah tergenang di mana-mana, inilah yang harus segera kita antisipasi,” kata Wali Kota Medan usai membuka pelepasan Medan Metropolitan Road Race 2011 di lapangan multi fungsi Provsu di Jalan Pancing, Minggu (27/11) siang.

Dikatakannya, banjir memang harus diantisipasi sejak dini, sebab tidak hanya sekedar menyangkut korban tetapi kalau sudah hujan dan air tergenang di mana-mana maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. “Untuk itulah, maka saya minta agar penggalian parit itu bisa lebih efektif dan lebih baik serta jangan dilakukan secara asal-asalan. Seperti Medan Perjuangan itu sudah kita lakukan penggalian parit untuk mengantisipasi tingginya curah hujan,” ucap Rahudman.

Lanjutnya, dengan pendekatan terhadap masyarakat untuk melakukan pembenahan terhadap drainase di sekitar tempat tinggalnya. “Pemko akan mencari solusi dengan melakukan pembenahan terhadap drainase dengan memberi pemahaman terhadap masyarakat,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Medan Budiman Panjaitan menyebutkan, pembangunan banjir di Medan seharusnya ditangani secara komprehensif, artinya Pemko Medan juga harus bergandengan dengan pemerintah Provinsi Sumut juga pemerintah pusat. Sebab, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan penghijauan di wilayah hulu sungai Deli serta harus segera melakukan normalisasi sungai deli, setidaknya sungai Deli harus terbebas dari sampah, sehingga aliran air menjadi lancar. Sungai deli merupakan kewenangan Pemprovsu juga pemerintah pusat. Oleh karenanya, penangangan banjir harus komprehensif.

“Banjir itu terjadi prinsipnya karena air di hulu yang bertambah dan tidak tertampung lagi, itu terjadi karena adanya penggundulan hutan, sehingga harus dilakukan reboisasi di daerah hulu,” jelas Budi.

Apalagi, lanjut Budiman, saat ini kondisi eksisting di hulu sungai deli dibutuhkan 7.000 hektar lagi penanaman pohon kembali. Sebab dalam UU tata ruang seharusnya hutan di suatu daerah itu harus 30 persen. Sedangkan saat ini hutan di hulu sungai Deli hanya berkisar 6 persen. “Yang terpenting itu sekarang adalah reboisasi lagi di hulu, paling tidak harus ada 7 ribu hektar lagi hutan di hulu sungai deli,” jelas Budi.

Menurutnnya, Sumut seharusnya bisa melihat Jepang. Di Jepang, hutan di negara tersebut sudah mencapai 70 persen, tentunya dengan banyaknya pohon tidak hanya membuat negara itu semakin terlihat indah melainkan juga untuk dapat menjadi resapan air sehingga dapat mengurangi debit air di kala curah hujan yang tinggi sewaktu-waktu.
Pemko Medan, diharapkannya dapat memberikan kontribusi untuk melakukan reboisasi. Apalagi 78 persen wilyah di Kota Medan berada di aliran sungai Deli.

“Kita sudah mengusulkan kepada Pemko Medan, solusi untuk menangani banjir ini. Kami juga sudah memaparkannya ke pemerintah sumut. Dan Medan melalui pak Wali Kota sudah sepakat untuk melakukan normalisasi sungai Deli juga bersedia untuk melakukan pembebasan rumah penduduk di wilayah pinggiran sungai,” jelas Budiman.

Namun, tambah Budi kewenangan untuk menormalisasikan sungai Deli itu berada di Badan Wilayah Sungai (BWS) dan tentunya dengan Departemen Kehutanan. “Kalau upaya ini tidak segera dilakukan, air di Sibolangit akan semakin berkurang, apalagi saat ini di pinggir jalan menuju Sibolangit dan Brastagi sudah dibangun rumah dan ruko dan ini sangat berdampak buruk terhadap Medan. Bisa dipastikan suatu saat Medan tenggelam, sekarang saja seperti di rumah saya di kawasan Sei Sikambing yang sudah pasti bukan berada di daerah pinggiran sungai, kalau  hujan air sudah masuk ke teras rumah, padahal dulu tidak pernah seperti itu,” tegas Budiman.

Diharapkannya, Pemerintah Kota Medan mendorong agar segera menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan. “Kalau berdasarkan UU tata ruang diperlukan 20 persen ruang terbuka hijau, namun eksistingnya saat ini baru 9-10 persen ruang terbuka hijau di Medan juga kita mendorong Pemko Medan untuk melakukan penangangan drainase yang lebih baik,” sebut Budi.(adl)

Pemko Buat Posko

MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan segera melakukan kesiagaan dalam menghadapi bencana banjir dengan menyediakan posko. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi akibat tingginya curah hujan, dengan adanya banjir susulan dan genangan air di Kota Medan.

“Untuk mengantisipasi banjir memang sudah ada posko kita buat. Tapi yang terpenting hari Senin (28/11), kita (Pemko Medan) akan menggelar rapat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Air tergenang ini memang luar biasa, seperti hujan kemarin saja air sudah tergenang di mana-mana, inilah yang harus segera kita antisipasi,” kata Wali Kota Medan usai membuka pelepasan Medan Metropolitan Road Race 2011 di lapangan multi fungsi Provsu di Jalan Pancing, Minggu (27/11) siang.

Dikatakannya, banjir memang harus diantisipasi sejak dini, sebab tidak hanya sekedar menyangkut korban tetapi kalau sudah hujan dan air tergenang di mana-mana maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. “Untuk itulah, maka saya minta agar penggalian parit itu bisa lebih efektif dan lebih baik serta jangan dilakukan secara asal-asalan. Seperti Medan Perjuangan itu sudah kita lakukan penggalian parit untuk mengantisipasi tingginya curah hujan,” ucap Rahudman.

Lanjutnya, dengan pendekatan terhadap masyarakat untuk melakukan pembenahan terhadap drainase di sekitar tempat tinggalnya. “Pemko akan mencari solusi dengan melakukan pembenahan terhadap drainase dengan memberi pemahaman terhadap masyarakat,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Medan Budiman Panjaitan menyebutkan, pembangunan banjir di Medan seharusnya ditangani secara komprehensif, artinya Pemko Medan juga harus bergandengan dengan pemerintah Provinsi Sumut juga pemerintah pusat. Sebab, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan penghijauan di wilayah hulu sungai Deli serta harus segera melakukan normalisasi sungai deli, setidaknya sungai Deli harus terbebas dari sampah, sehingga aliran air menjadi lancar. Sungai deli merupakan kewenangan Pemprovsu juga pemerintah pusat. Oleh karenanya, penangangan banjir harus komprehensif.

“Banjir itu terjadi prinsipnya karena air di hulu yang bertambah dan tidak tertampung lagi, itu terjadi karena adanya penggundulan hutan, sehingga harus dilakukan reboisasi di daerah hulu,” jelas Budi.

Apalagi, lanjut Budiman, saat ini kondisi eksisting di hulu sungai deli dibutuhkan 7.000 hektar lagi penanaman pohon kembali. Sebab dalam UU tata ruang seharusnya hutan di suatu daerah itu harus 30 persen. Sedangkan saat ini hutan di hulu sungai Deli hanya berkisar 6 persen. “Yang terpenting itu sekarang adalah reboisasi lagi di hulu, paling tidak harus ada 7 ribu hektar lagi hutan di hulu sungai deli,” jelas Budi.

Menurutnnya, Sumut seharusnya bisa melihat Jepang. Di Jepang, hutan di negara tersebut sudah mencapai 70 persen, tentunya dengan banyaknya pohon tidak hanya membuat negara itu semakin terlihat indah melainkan juga untuk dapat menjadi resapan air sehingga dapat mengurangi debit air di kala curah hujan yang tinggi sewaktu-waktu.
Pemko Medan, diharapkannya dapat memberikan kontribusi untuk melakukan reboisasi. Apalagi 78 persen wilyah di Kota Medan berada di aliran sungai Deli.

“Kita sudah mengusulkan kepada Pemko Medan, solusi untuk menangani banjir ini. Kami juga sudah memaparkannya ke pemerintah sumut. Dan Medan melalui pak Wali Kota sudah sepakat untuk melakukan normalisasi sungai Deli juga bersedia untuk melakukan pembebasan rumah penduduk di wilayah pinggiran sungai,” jelas Budiman.

Namun, tambah Budi kewenangan untuk menormalisasikan sungai Deli itu berada di Badan Wilayah Sungai (BWS) dan tentunya dengan Departemen Kehutanan. “Kalau upaya ini tidak segera dilakukan, air di Sibolangit akan semakin berkurang, apalagi saat ini di pinggir jalan menuju Sibolangit dan Brastagi sudah dibangun rumah dan ruko dan ini sangat berdampak buruk terhadap Medan. Bisa dipastikan suatu saat Medan tenggelam, sekarang saja seperti di rumah saya di kawasan Sei Sikambing yang sudah pasti bukan berada di daerah pinggiran sungai, kalau  hujan air sudah masuk ke teras rumah, padahal dulu tidak pernah seperti itu,” tegas Budiman.

Diharapkannya, Pemerintah Kota Medan mendorong agar segera menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan. “Kalau berdasarkan UU tata ruang diperlukan 20 persen ruang terbuka hijau, namun eksistingnya saat ini baru 9-10 persen ruang terbuka hijau di Medan juga kita mendorong Pemko Medan untuk melakukan penangangan drainase yang lebih baik,” sebut Budi.(adl)