27.7 C
Medan
Thursday, July 4, 2024

Effendi Ingatkan Swasembada Pangan

MEDAN- Cagubsu Effendi MS Simbolon menegaskan istilah ketahanan pangan harus dihapuskan oleh pemerintah khususnya di Sumut. Ketahanan pangan hanya menguntungkan segelintir mafia dan pengusaha.

“Istilah Ketahanan pangan harus hilang dari dokumen negara dan digantikan dengan swasembada pangan. Ketahanan pangan itu artinya, impor beras dipertahanankan. Kalau dipertahankan, mafia, dan pengusaha yang untung, sedangkan petani miskin,” kata Effendi.

Alasan digantinya atau dihilangkannya istilah ketahanan pangan dengan swasembada pangan, tambah Effendi, sebab dengan swasembada pangan berarti pemerintah memiliki tiga kekuatan yakni kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan.

Anggota Komisi VII DPR ini tak mengelak impor beras merupakan penyakit kronis pemerintah. Meskipun telah mengalami pergantian di tingkat legislatif dan Menteri, namun importir beras tetap berlangsung dengan pelaku yang sama. “Selalu ada margin besar dan keuntungan yang ditarik oleh mafia beras,’’ ujarnya. (adv)

Ditambahnya, pertanian merupakan sektor kantong kemiskinan di Indonesia khususnya Sumut. “ Kita sangat menyesalkan beras di pasar domestik lebih dikuasai oleh swasta dibandingkan Bulog. Karena Bulog tak akan mampu persoalkan beras ketika swasta telah mengatur kartel,” ungkapnya.

Dicontohkan Effendi, ketahanan pangan sama halnya dengan jutaan hektar lahan yang ditanami sakit. Fisiknya ada di Sumut, tapi pemiliknya kita tidak tahu. Yang jelas regulasi, aturan dan perundang-undangannya harus dipertegas untuk melindungi dan mem-backup petani dan pertanian dalam rangka mempertahankan kemandirian pangan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun kawasan perkantoran, lanjutlnya pula, adalah momok bagi petani. ‘’Selain membuat lahan pertanian semakin tergerus, para petani terpaksa mencari profesi lain untuk menyambung hidup,’’ katanya. (adv)

MEDAN- Cagubsu Effendi MS Simbolon menegaskan istilah ketahanan pangan harus dihapuskan oleh pemerintah khususnya di Sumut. Ketahanan pangan hanya menguntungkan segelintir mafia dan pengusaha.

“Istilah Ketahanan pangan harus hilang dari dokumen negara dan digantikan dengan swasembada pangan. Ketahanan pangan itu artinya, impor beras dipertahanankan. Kalau dipertahankan, mafia, dan pengusaha yang untung, sedangkan petani miskin,” kata Effendi.

Alasan digantinya atau dihilangkannya istilah ketahanan pangan dengan swasembada pangan, tambah Effendi, sebab dengan swasembada pangan berarti pemerintah memiliki tiga kekuatan yakni kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan.

Anggota Komisi VII DPR ini tak mengelak impor beras merupakan penyakit kronis pemerintah. Meskipun telah mengalami pergantian di tingkat legislatif dan Menteri, namun importir beras tetap berlangsung dengan pelaku yang sama. “Selalu ada margin besar dan keuntungan yang ditarik oleh mafia beras,’’ ujarnya. (adv)

Ditambahnya, pertanian merupakan sektor kantong kemiskinan di Indonesia khususnya Sumut. “ Kita sangat menyesalkan beras di pasar domestik lebih dikuasai oleh swasta dibandingkan Bulog. Karena Bulog tak akan mampu persoalkan beras ketika swasta telah mengatur kartel,” ungkapnya.

Dicontohkan Effendi, ketahanan pangan sama halnya dengan jutaan hektar lahan yang ditanami sakit. Fisiknya ada di Sumut, tapi pemiliknya kita tidak tahu. Yang jelas regulasi, aturan dan perundang-undangannya harus dipertegas untuk melindungi dan mem-backup petani dan pertanian dalam rangka mempertahankan kemandirian pangan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun kawasan perkantoran, lanjutlnya pula, adalah momok bagi petani. ‘’Selain membuat lahan pertanian semakin tergerus, para petani terpaksa mencari profesi lain untuk menyambung hidup,’’ katanya. (adv)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/