25.6 C
Medan
Monday, May 6, 2024

Mahasiswa Nomensen Geruduk KPU Sumut, Kritisi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) Universitas HKBP Nommensen Medan, menggelar aksi demo di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut), Kamis (29/2). Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Pemilu 2024 yang diduga sarat terjadinya kecurangan.

Kordinator aksi, Andro Siahaan mengatakan bahwa para mahasiswa khususnya FH HKBP Nomensen sangat prihatin terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

“Pengerahan pejabat desa untuk mendukung salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres lewat deklarasi desa bersatu yang digelar 17 Desember 2023,” tegasnya.

Pria yang kerap dipanggil Rimba itu juga mengungkapkan, bahwa dalam Pemilu ini terutama di Sampang, diduga surat suara dicoblos di luar TPS dan dilakukan secara berkelompok.

“Dugaan kecurangan di Malaysia, KPU ungkap ada 1.972 surat suara dicoblos, dugaan kecurangan Sirekap Pemilu 2024, dan warga dilarang lihat penghitungan suara di Bandar Selamat, Tembung dan Satpol Garut dukung salah satu Paslon,” ungkapnya.

Karena itu pula, dia menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi saat ini tidak berjalan dengan baik.

“Bapak tadi mengatakan Pemilu tahun ini bersih, bodoh kali lah kami mahasiswa ini bisa dibodoh-bodohi, katanya bersih Pemilu 2024, menurut bapak bersih, sedangkan saksi seorang Paslon di Tapteng kenak keroyok, demokrasi kah itu,” tegasnya.

Andro juga menyatakan kalau mahasiswa yang menjadi kontrol sosial di lingkungan masyarakat mendesak dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 diusut sampai tuntas.

“Apabila dibiarkan, kecurangan bakal menjadi panduan dan seolah dinormalisasi saat pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024,” sebut massa mahasiswa.

Selain itu, lanjutnya, sentimen negatif yang muncul akibat dugaan kecurangan juga meningkatnya ketegangan sosial.

“Di sini kita juga bisa menyimpulkan ketidaksiapan KPU dan Bawaslu baik pusat maupun daerah dalam mengontrol sesuai tupoksinya masing-masing sehingga bisa terjadi dugaan kecurangan dan tidak bertindak tegas atas dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terang-terangan,” pungkas mahasiswa. (man/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) Universitas HKBP Nommensen Medan, menggelar aksi demo di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut), Kamis (29/2). Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Pemilu 2024 yang diduga sarat terjadinya kecurangan.

Kordinator aksi, Andro Siahaan mengatakan bahwa para mahasiswa khususnya FH HKBP Nomensen sangat prihatin terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

“Pengerahan pejabat desa untuk mendukung salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres lewat deklarasi desa bersatu yang digelar 17 Desember 2023,” tegasnya.

Pria yang kerap dipanggil Rimba itu juga mengungkapkan, bahwa dalam Pemilu ini terutama di Sampang, diduga surat suara dicoblos di luar TPS dan dilakukan secara berkelompok.

“Dugaan kecurangan di Malaysia, KPU ungkap ada 1.972 surat suara dicoblos, dugaan kecurangan Sirekap Pemilu 2024, dan warga dilarang lihat penghitungan suara di Bandar Selamat, Tembung dan Satpol Garut dukung salah satu Paslon,” ungkapnya.

Karena itu pula, dia menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi saat ini tidak berjalan dengan baik.

“Bapak tadi mengatakan Pemilu tahun ini bersih, bodoh kali lah kami mahasiswa ini bisa dibodoh-bodohi, katanya bersih Pemilu 2024, menurut bapak bersih, sedangkan saksi seorang Paslon di Tapteng kenak keroyok, demokrasi kah itu,” tegasnya.

Andro juga menyatakan kalau mahasiswa yang menjadi kontrol sosial di lingkungan masyarakat mendesak dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 diusut sampai tuntas.

“Apabila dibiarkan, kecurangan bakal menjadi panduan dan seolah dinormalisasi saat pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024,” sebut massa mahasiswa.

Selain itu, lanjutnya, sentimen negatif yang muncul akibat dugaan kecurangan juga meningkatnya ketegangan sosial.

“Di sini kita juga bisa menyimpulkan ketidaksiapan KPU dan Bawaslu baik pusat maupun daerah dalam mengontrol sesuai tupoksinya masing-masing sehingga bisa terjadi dugaan kecurangan dan tidak bertindak tegas atas dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terang-terangan,” pungkas mahasiswa. (man/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/