28.9 C
Medan
Tuesday, June 4, 2024

Kampanye Pengerahan Massa Dinilai Tak Efektif lagi, Parpol Pilih Door to Door

ilustrasi kampanye

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gong Kampanye terbuka Pemilu 2019 telah ditabuh sejak 24 Maret lalu. Namun, hingar bingar kampanye partai politik di Sumatera Utara sama sekali belum terlihat. Sangat jauh berbeda dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Di mana seluruh parpol peserta Pemilu ‘adu meriah’ dengan mendatangkan sejumlah artis dan tokoh-tokoh elit, dengan tujuan menarik simpati masyarakat.

SEJUMLAH partai politik saat ini menilai, kegiatan kampanye terbuka dengan mengerahkan massa bukan lagi menjadi cara efektif untuk mendulang suara, melainkan hanya sebuah perayaan pesta demokrasi. Metode-metode lainpun dinilai sebagai cara cerdas untuk memenangkan hati rakyat. Seperti yang belakangan ini banyak diminati partai politik, yakni metode ‘door to door’.

Ditambah lagi dengan teknologi yang saat ini mudah diakses oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Cara itupun dinilai sangat efektif, tidak membuang banyak waktu dan biaya dalam ‘menjual’ program kepada masyarakat pemilih.

Kurang gregetnya partai politik melakukan kampanye rapat umum, terlihat dari pernyataan yang disampaikan Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto.

Menurutnya, PKS Sumut hanya akan memanfaatkan metode ‘gerilya’ dalam mengambil hati dan suara masyarakat di Pemilu serentak kali ini. “Kami sepertinya tidak memanfaatkan kampanye rapat umum atau pengerahan massa kali ini. Kami lebih ‘gerilya’ seperti door to door dan melakukan flash mob saja,” katanya.

Jika pun ingin memanfaatkan momen tersebut, pihaknya mengakui bakal menempel saat paslon capres usungan mereka hadir untuk berkampanye di Sumut. “Info yang kami terima pada 7 April nanti Sandiaga Uno kan turun ke Sumut. Paling di situ nanti kami ikut memaksimalkan sosialisasi dalam kampanye rapat umum sebagai parpol pengusung,” pungkasnya.

Partai Gerindra pun demikian. Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Subandi kepada Sumut Pos mengatakan, mereka hanya akan memanfaatkan masa kampanye terbuka ini pada 7 April mendatang, di saat Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno datang ke Medan. “Partai Gerindra Sumut akan melaksanakan kampanye di tanggal 7 April nanti. Waktu itu kita tentukan sesuai dengan waktu kedatangan Pak Sandiaga Uno. Untuk masalah tempat, hingga saat ini belum kita tentukan tapi segera akan ditentukan,” ucap Subandi.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing membenarkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan kampanye rapat umum saat kehadiran Sandiaga Uno ke Medan, 7 April mendatang. Begitupun untuk DPC kabupaten/kota, pihaknya dari DPD sudah instruksikan tetap memanfaatkan momen kampanye akbar ini.

“Untuk kita sendiri di tingkat Sumut, kemungkinan setelah kedatangan Bang Sandi baru akan konsolidasi apakah ada membuat lagi kampanye rapat umum,” katanya.

Berbeda denagn Gerindra, DPD PDI Perjuangan Sumut justru belum menentukan waktu dan tempat mereka berkampanye. “Rencananya PDIP akan melakukan kampanye di Sumut itu tanggal 9 April nanti, tapi itupun belum ada kepastian apakah jadi di tanggal 9 atau tidak. Kita masih akan menentukan waktunya bersamaan dengan kedatangan calon presiden kita ke Sumatera Utara, Pak Jokowi.

Kalau masalah tempat kampanyenya masih digodok, ada wacana untuk kita berkampanye di Deliserdang, Langkat dan beberapa tempat lainnya di Sumut, tapi sampai sekarang belum ada kepastian untuk tempatnya. Masih akan terus kita koordinasikan”, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos.

Japorman menyebutkan, pihaknya saat ini sedang fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode ‘door to door’. “Kalau kampanye itukan lebih kepada perayaan, tidak terlalu banyak yang bisa disampaikan di situ, yang datang juga mereka yang termasuk pendukung tetap.

Maka kita belajar dari Pak Jokowi, kami lebih fokus untuk melakukan sosialisasi secara ‘door to door’, turun langsung menemui masyarakat. Di sana kita mendengar keluhan masyarakat dan disitu kita bisa menyampaikan program serta visi dan misi kita dengan lebih baik untuk memenangkan hati rakyat”, jelas Japorman.

Senada dengan PDIP, Partai Golkar juga belum menentukan waktu dan tempat mereka untuk melaksanakan kampanye akbarnya di Sumatera Utara. “Belum, untuk waktu dan tempat belum ada dijadwalkan. Kita masih melihat kondisi”, ucap Riza FT selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut kepada Sumut Pos.

Ketua Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain belum dapat dimintai keterangan ihwal jadwal kampanye rapat umum. Namun, menurut Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, sesuai jadwal rapat umum yang mereka susun bahwa di Sumut tidak masuk sebagai sasaran kampanye Demokrat. “Sumut di jadwal kami itu tidak ada.

Kan masa kampanye kita ini enam setengah bulan. Apalagi Pak SBY sudah pernah ke Sumut dalam tema Tour De Toba dan Seulawah. Ini kebetulan jenisnya kampanye rapat umum, tapi sebenarnya masa kampanye itukan selama enam setengah bulan,” katanya.

Pun demikian, untuk lebih jelasnya, dia menyarankan agar jadwal kampanye rapat umum Demokrat Sumut bisa ditanyakan langsung ke DPD Demokrat Sumut. “Kalau jadwal yang kami susun secara nasional, Mas AHY itu lebih banyak turun ke Pulau Jawa sebagai Ketua Kogasma dan Ketua Tim Pemenangan. Untuk di Sumut memang tidak masuk, coba ditanya saja ke Pak Herri Zulkarnain,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengakui, sejauh ini hanya Partai Gerindra Sumut yang sudah memohonkan pemberitahuan pelaksanaan kampanye rapat umum kepada pihaknya. “Tapi gak taulah kami kalau sudah (memohonkan) di pusat. Kami juga dapat jadwalnya dari pusat. Untuk (Capres 02) hanya Gerindra yang sudah (memberitahukan),” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (28/3).

Berbeda dengan parpol pengusung Capres 01, Jokowi-Ma’ruf, hingga kini Bawaslu Sumut belum menerima pemberitahuan ihwal jadwal kampanye rapat umum dari mereka. “Mungkin mereka sifatnya masih dadakan saja. Kalau Gerindra (dari pusat) sudah terjadwal ke kami. Begitupun sebelum melakukan kampanye nantinya, tetap harus menyertakan izin ke pihak kepolisian dan KPU setempat,” katanya.

Secara umum, pihaknya sejauh ini baru menerima jadwal rapat umum peserta pemilu Capres 01 saja, yang mana sumbernya dari KPU RI. Sedangkan untuk jadwal paslon Capres 02, belum ada dimohonkan kepada pihaknya. “Nah untuk partai memang ada menyusun jadwalnya, apakah di zona A atau zona B. Contohnya Gerindra, itu sudah masuk ke kami. Untuk parpol lain saya belum cek apakah sudah ada atau belum,” katanya.

Pihaknya kembali ingatkan kepada seluruh peserta Pemilu untuk menaati aturan main selama kampanye rapat umum ini. Antara lain mengenai waktu kampanye yakni dari pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB, tidak memakai fasilitas negara seperti gedung pemerintah sebagai lokasi kampanye, tidak melibatkan anak-anak dan jangan sampai ada keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). “Dan kemudian jika ada peserta pemilu yang tidak memanfaatkan waktu kampanye sesuai jadwal, maka segera diberitahukan kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu,” katanya.

Komisioner KPU Sumut Syafrialsyah juga mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum ada menerima pemberitahuan seputar kampanye rapat umum dari parpol. Menurutnya, kemungkinan besar hal tersebut disampaikan ke KPU kabupaten/kota setempat, di mana sebagai lokasi kampanye akan berlangsung.

“Pada prinsipnya kami hanya menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum ini merujuk dari apa yang telah dibuat KPU RI. Dan itu sudah kita sampaikan ke semua peserta pemilu di Sumut. Tinggal lagi peserta pemilu yang langsung memberi tahu kapan waktunya kepada jajaran kami, dan pihak kepolisian setempat,” pungkasnya.

Menanggapi Fenomena ini, pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor Siregar mengatakan, fenomena ini merupakan wujud nyata dari adaptasi politik yang berlaku saat ini. “Inilah yang disebut dengan adaptasi politik. Partai politik harus beradaptasi dengan situasi saat ini, dimana ‘mainstreem’ kegembiraan kampanye itu telah diborong habis oleh Pilpres.

Jelas kalau situasi saat ini berubah, karena inilah untuk pertama kalinya partai politik harus dipilih secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Masyarakat pun jauh lebih antusias untuk menikmati ‘pertarungan’ antar kedua pasangan calon presiden ketimbang persaingan antar partai politik,” ucap Sohibul kepada Sumut Pos.

Sohibul menjelaskan, partai politik tidak akan sanggup menyaingi besarnya kemeriahan kampanye pasangan calon presiden. “Yang ada, mereka justru harus turut memeriahkan kampanye calon presiden yang diusung oleh masing-masing partai. Wajar rasanya kalau konsentrasi partai politik menjadi pecah untuk saat ini, di satu sisi dia harus memikirkan tentang partainya sedangkan disisi lain dia harus turut dalam mensukseskan calon presiden yang mereka usung agar bisa meraih kemenangan”, jelas Sohibul.

Untuk itu, Sohibul mengatakan, hal yang paling cerdas dan yang paling realistis untuk dilakukan parpol dan para calon legislatifnya saat ini adalah dengan memperkuat jaringan yang ada. “Maka yang paling realitas untuk dilakukan oleh mereka yang ikut dalam pesta demokrasi saat ini adalah memperkuat jaringan ‘networking’ mereka dan selanjutnya mempolakannya menjadi zona-zona di TPS pada Dapilnya masing-masing. Mereka tidak mungkin mengikuti gaya pasangan calon presiden dalam berkampanye karena pemilihan calon Presiden sendiripun sudah begitu banyak menyita perhatian media”, tutup Sohibul. (prn/mag-1)

ilustrasi kampanye

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gong Kampanye terbuka Pemilu 2019 telah ditabuh sejak 24 Maret lalu. Namun, hingar bingar kampanye partai politik di Sumatera Utara sama sekali belum terlihat. Sangat jauh berbeda dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Di mana seluruh parpol peserta Pemilu ‘adu meriah’ dengan mendatangkan sejumlah artis dan tokoh-tokoh elit, dengan tujuan menarik simpati masyarakat.

SEJUMLAH partai politik saat ini menilai, kegiatan kampanye terbuka dengan mengerahkan massa bukan lagi menjadi cara efektif untuk mendulang suara, melainkan hanya sebuah perayaan pesta demokrasi. Metode-metode lainpun dinilai sebagai cara cerdas untuk memenangkan hati rakyat. Seperti yang belakangan ini banyak diminati partai politik, yakni metode ‘door to door’.

Ditambah lagi dengan teknologi yang saat ini mudah diakses oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Cara itupun dinilai sangat efektif, tidak membuang banyak waktu dan biaya dalam ‘menjual’ program kepada masyarakat pemilih.

Kurang gregetnya partai politik melakukan kampanye rapat umum, terlihat dari pernyataan yang disampaikan Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto.

Menurutnya, PKS Sumut hanya akan memanfaatkan metode ‘gerilya’ dalam mengambil hati dan suara masyarakat di Pemilu serentak kali ini. “Kami sepertinya tidak memanfaatkan kampanye rapat umum atau pengerahan massa kali ini. Kami lebih ‘gerilya’ seperti door to door dan melakukan flash mob saja,” katanya.

Jika pun ingin memanfaatkan momen tersebut, pihaknya mengakui bakal menempel saat paslon capres usungan mereka hadir untuk berkampanye di Sumut. “Info yang kami terima pada 7 April nanti Sandiaga Uno kan turun ke Sumut. Paling di situ nanti kami ikut memaksimalkan sosialisasi dalam kampanye rapat umum sebagai parpol pengusung,” pungkasnya.

Partai Gerindra pun demikian. Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Subandi kepada Sumut Pos mengatakan, mereka hanya akan memanfaatkan masa kampanye terbuka ini pada 7 April mendatang, di saat Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno datang ke Medan. “Partai Gerindra Sumut akan melaksanakan kampanye di tanggal 7 April nanti. Waktu itu kita tentukan sesuai dengan waktu kedatangan Pak Sandiaga Uno. Untuk masalah tempat, hingga saat ini belum kita tentukan tapi segera akan ditentukan,” ucap Subandi.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing membenarkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan kampanye rapat umum saat kehadiran Sandiaga Uno ke Medan, 7 April mendatang. Begitupun untuk DPC kabupaten/kota, pihaknya dari DPD sudah instruksikan tetap memanfaatkan momen kampanye akbar ini.

“Untuk kita sendiri di tingkat Sumut, kemungkinan setelah kedatangan Bang Sandi baru akan konsolidasi apakah ada membuat lagi kampanye rapat umum,” katanya.

Berbeda denagn Gerindra, DPD PDI Perjuangan Sumut justru belum menentukan waktu dan tempat mereka berkampanye. “Rencananya PDIP akan melakukan kampanye di Sumut itu tanggal 9 April nanti, tapi itupun belum ada kepastian apakah jadi di tanggal 9 atau tidak. Kita masih akan menentukan waktunya bersamaan dengan kedatangan calon presiden kita ke Sumatera Utara, Pak Jokowi.

Kalau masalah tempat kampanyenya masih digodok, ada wacana untuk kita berkampanye di Deliserdang, Langkat dan beberapa tempat lainnya di Sumut, tapi sampai sekarang belum ada kepastian untuk tempatnya. Masih akan terus kita koordinasikan”, kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos.

Japorman menyebutkan, pihaknya saat ini sedang fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan metode ‘door to door’. “Kalau kampanye itukan lebih kepada perayaan, tidak terlalu banyak yang bisa disampaikan di situ, yang datang juga mereka yang termasuk pendukung tetap.

Maka kita belajar dari Pak Jokowi, kami lebih fokus untuk melakukan sosialisasi secara ‘door to door’, turun langsung menemui masyarakat. Di sana kita mendengar keluhan masyarakat dan disitu kita bisa menyampaikan program serta visi dan misi kita dengan lebih baik untuk memenangkan hati rakyat”, jelas Japorman.

Senada dengan PDIP, Partai Golkar juga belum menentukan waktu dan tempat mereka untuk melaksanakan kampanye akbarnya di Sumatera Utara. “Belum, untuk waktu dan tempat belum ada dijadwalkan. Kita masih melihat kondisi”, ucap Riza FT selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut kepada Sumut Pos.

Ketua Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain belum dapat dimintai keterangan ihwal jadwal kampanye rapat umum. Namun, menurut Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, sesuai jadwal rapat umum yang mereka susun bahwa di Sumut tidak masuk sebagai sasaran kampanye Demokrat. “Sumut di jadwal kami itu tidak ada.

Kan masa kampanye kita ini enam setengah bulan. Apalagi Pak SBY sudah pernah ke Sumut dalam tema Tour De Toba dan Seulawah. Ini kebetulan jenisnya kampanye rapat umum, tapi sebenarnya masa kampanye itukan selama enam setengah bulan,” katanya.

Pun demikian, untuk lebih jelasnya, dia menyarankan agar jadwal kampanye rapat umum Demokrat Sumut bisa ditanyakan langsung ke DPD Demokrat Sumut. “Kalau jadwal yang kami susun secara nasional, Mas AHY itu lebih banyak turun ke Pulau Jawa sebagai Ketua Kogasma dan Ketua Tim Pemenangan. Untuk di Sumut memang tidak masuk, coba ditanya saja ke Pak Herri Zulkarnain,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengakui, sejauh ini hanya Partai Gerindra Sumut yang sudah memohonkan pemberitahuan pelaksanaan kampanye rapat umum kepada pihaknya. “Tapi gak taulah kami kalau sudah (memohonkan) di pusat. Kami juga dapat jadwalnya dari pusat. Untuk (Capres 02) hanya Gerindra yang sudah (memberitahukan),” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (28/3).

Berbeda dengan parpol pengusung Capres 01, Jokowi-Ma’ruf, hingga kini Bawaslu Sumut belum menerima pemberitahuan ihwal jadwal kampanye rapat umum dari mereka. “Mungkin mereka sifatnya masih dadakan saja. Kalau Gerindra (dari pusat) sudah terjadwal ke kami. Begitupun sebelum melakukan kampanye nantinya, tetap harus menyertakan izin ke pihak kepolisian dan KPU setempat,” katanya.

Secara umum, pihaknya sejauh ini baru menerima jadwal rapat umum peserta pemilu Capres 01 saja, yang mana sumbernya dari KPU RI. Sedangkan untuk jadwal paslon Capres 02, belum ada dimohonkan kepada pihaknya. “Nah untuk partai memang ada menyusun jadwalnya, apakah di zona A atau zona B. Contohnya Gerindra, itu sudah masuk ke kami. Untuk parpol lain saya belum cek apakah sudah ada atau belum,” katanya.

Pihaknya kembali ingatkan kepada seluruh peserta Pemilu untuk menaati aturan main selama kampanye rapat umum ini. Antara lain mengenai waktu kampanye yakni dari pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB, tidak memakai fasilitas negara seperti gedung pemerintah sebagai lokasi kampanye, tidak melibatkan anak-anak dan jangan sampai ada keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). “Dan kemudian jika ada peserta pemilu yang tidak memanfaatkan waktu kampanye sesuai jadwal, maka segera diberitahukan kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu,” katanya.

Komisioner KPU Sumut Syafrialsyah juga mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum ada menerima pemberitahuan seputar kampanye rapat umum dari parpol. Menurutnya, kemungkinan besar hal tersebut disampaikan ke KPU kabupaten/kota setempat, di mana sebagai lokasi kampanye akan berlangsung.

“Pada prinsipnya kami hanya menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum ini merujuk dari apa yang telah dibuat KPU RI. Dan itu sudah kita sampaikan ke semua peserta pemilu di Sumut. Tinggal lagi peserta pemilu yang langsung memberi tahu kapan waktunya kepada jajaran kami, dan pihak kepolisian setempat,” pungkasnya.

Menanggapi Fenomena ini, pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor Siregar mengatakan, fenomena ini merupakan wujud nyata dari adaptasi politik yang berlaku saat ini. “Inilah yang disebut dengan adaptasi politik. Partai politik harus beradaptasi dengan situasi saat ini, dimana ‘mainstreem’ kegembiraan kampanye itu telah diborong habis oleh Pilpres.

Jelas kalau situasi saat ini berubah, karena inilah untuk pertama kalinya partai politik harus dipilih secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Masyarakat pun jauh lebih antusias untuk menikmati ‘pertarungan’ antar kedua pasangan calon presiden ketimbang persaingan antar partai politik,” ucap Sohibul kepada Sumut Pos.

Sohibul menjelaskan, partai politik tidak akan sanggup menyaingi besarnya kemeriahan kampanye pasangan calon presiden. “Yang ada, mereka justru harus turut memeriahkan kampanye calon presiden yang diusung oleh masing-masing partai. Wajar rasanya kalau konsentrasi partai politik menjadi pecah untuk saat ini, di satu sisi dia harus memikirkan tentang partainya sedangkan disisi lain dia harus turut dalam mensukseskan calon presiden yang mereka usung agar bisa meraih kemenangan”, jelas Sohibul.

Untuk itu, Sohibul mengatakan, hal yang paling cerdas dan yang paling realistis untuk dilakukan parpol dan para calon legislatifnya saat ini adalah dengan memperkuat jaringan yang ada. “Maka yang paling realitas untuk dilakukan oleh mereka yang ikut dalam pesta demokrasi saat ini adalah memperkuat jaringan ‘networking’ mereka dan selanjutnya mempolakannya menjadi zona-zona di TPS pada Dapilnya masing-masing. Mereka tidak mungkin mengikuti gaya pasangan calon presiden dalam berkampanye karena pemilihan calon Presiden sendiripun sudah begitu banyak menyita perhatian media”, tutup Sohibul. (prn/mag-1)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/