RUTAN : Sejumlah pegawai berdiri di depan pintu masuk Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Jumlah petugas sipir yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan sudah menjadi pekerjaan rumah Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Karena masalah itu hingga saat ini belum ada penyelesaian.
Hal ini yang terjadi di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Klas Ia Tanjunggusta Medan. Dimana, 17 petugas sipir untuk menjaga 2.300 orang wargabinaan. Permasalah ini, sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, belum ada juga penambahan petugas sipir yang dilakukan Kemenkuham Sumut.
Menyikapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM (Kemenku HAM) Yasonna Laoly mengatakan jumlah petugas yang tidak sesuai dengan jumlah napi didalam Lapas Tanjung Gusta Medan. Namun, statement tersebut tidak disertai dengan penanganan yang kongkrit untuk penambahan petugas sipir tersebut.
“Ini sangat tidak memadai, dikhawatirkan nanti terjadi lagi kerusuhan seperti waktu lalu,” kata Yasonna, saat buka puasa bersama di Lapas Tanjunggusta Medan, Sabtu (27/6) kemarin.
Menurut Yasonna, ke-17 petugas tersebut juga memiliki jam kerja. Artinya, jika malam hari jumlah petugas yang berjaga bisa kurang dari 17 orang itu.
“Jadi kalau malam, mereka ini tinggal berdoa sajalah supaya tidak ada kerusuhan atau tidak ada perlawanan dari napi,” kata menteri dari PDIP Perjuangan ini.
Selain itu, kata Yasonna, masih banyak yang perlu dibenahi di dalam Lapas Tanjung Gusta. Salah satunya soal tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Menurutnya, saat ini hal tersebut sudah menjadi prioritas pemerintah untuk membenahinya.
Namun, kata Yasonna, untuk saat ini, Kemenkum HAM sudah bekerja sama dengan TNI untuk penanganan medis di dalam Lapas maupun Rutan. Sifatnya merupakan BKO dari TNI ke Lapas atau Rutan.
“File project-nya ini sekarang sudah dimulai di Jakarta. Akan dibangun nanti fasilitas kesehatan yang memadai. Jika melihat sekarang ini, fasilitas kesehatan di Tanjung Gusta memang masih jauh dari harapan,” tuturnya.
Dijelaskan Yasonna, banyak lagi upaya yang dilakukan untuk membenahi Lapas dan Rutan, termasuk soal over kapasitas. Menurut Yasonna, over kapasitas tersebut disebabkan oleh tahanan-tahanan kasus-kasus narkoba yang kecil. Semua Lapas maupun Rutan, didominasi oleh tahanan narkoba.
“Ini karena PP No 99 itu, makanya sekarang sudah mulai dibahas akan ada revisi nanti. Intinya, untuk penanganan kasus narkoba, khusus pemakai jangan dilakukan penahanan tetapi rehabilitasi. Begitu juga dengan remisinya, akan dibahas ulang. Ini untuk mengatasi over kapasitas,” tegas Yasonna.(gus/azw)
