Foto: Wiwin/PM Kusuk Sehat Anugerah, salahsatu tempat kusuk di daerah Padang Bulan, Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah seorang penjaga hotel di kawasan tersebut yang tak mau namanya dsebutkan mengatakan, pihaknya tidak tahu mengenai adanya instruksi presiden tersebut.
Dia mengaku pihaknya menyediakan kamar hotel bukan untuk maksiat. Jika pengunjung yang datang malah menggunakan fasilitas hotel untuk berbuat maksiat, maka itu di luar tanggung jawabnya. “Kan enggak mungkin kalau kami tanya orang itu mau ngapain nginap di sini. Lagian enggak ada kami minta buku nikah segala,” ujar pria tersebut sembari mengatakan tarif kamar hotelnya berkisar Rp100 ribu – Rp300 ribu per malam.
Beberapa pengelola hotel melati yang ditemui mengaku kecewa dan menilai perintah Jokowi melakukan penutupan itu hanya gertak sambal. “Kita ada izinnya semua ini. 100 persen tamu luar Medan yang menginap di sini puas dan kami tidak pernah meresahkan apalagi merugikan orang lain,” kata F Ginting, pengawas Hotel Intan Padang Bulan.
Ditambahkannya lagi, hotel-hotel yang ada di sana adalah penunjang pariwisata kota Medan. “Kalau tak ada hotel kelas menengah seperti ini, di mana turis lokal itu akan nginap? Bukankah mereka juga mau berhemat dan kita seharusnya didukung dong oleh pemerintah. Bukan malah dimatikan usaha kita,” celoteh Ginting.
Hal senada juga dikatakan Samuel, pengawas Hotel Hawaii yang mengaku selalu mematuhi aturan dari Disbudpar Medan. “Apa yang Disbudpar pinta selalu kita penuhi. Segala peraturannya gak pernah kita langgar jadi mengapa seperti di koran ini kata-katanya. Kecuali kami melanggar baru bisa ditutup,” ungkap Samuel.
Karena itu, para pengelola hotel di sana mengaku akan melakukan perlawanan. “Kalau benar terjadi, kami semua akan demo. Karena puluh orang akan kehilangan pekerjaan,” ujar Lando Piliang, pengawas Hotel Borobudur. (win/mri/deo)
Foto: Wiwin/PM Kusuk Sehat Anugerah, salahsatu tempat kusuk di daerah Padang Bulan, Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah seorang penjaga hotel di kawasan tersebut yang tak mau namanya dsebutkan mengatakan, pihaknya tidak tahu mengenai adanya instruksi presiden tersebut.
Dia mengaku pihaknya menyediakan kamar hotel bukan untuk maksiat. Jika pengunjung yang datang malah menggunakan fasilitas hotel untuk berbuat maksiat, maka itu di luar tanggung jawabnya. “Kan enggak mungkin kalau kami tanya orang itu mau ngapain nginap di sini. Lagian enggak ada kami minta buku nikah segala,” ujar pria tersebut sembari mengatakan tarif kamar hotelnya berkisar Rp100 ribu – Rp300 ribu per malam.
Beberapa pengelola hotel melati yang ditemui mengaku kecewa dan menilai perintah Jokowi melakukan penutupan itu hanya gertak sambal. “Kita ada izinnya semua ini. 100 persen tamu luar Medan yang menginap di sini puas dan kami tidak pernah meresahkan apalagi merugikan orang lain,” kata F Ginting, pengawas Hotel Intan Padang Bulan.
Ditambahkannya lagi, hotel-hotel yang ada di sana adalah penunjang pariwisata kota Medan. “Kalau tak ada hotel kelas menengah seperti ini, di mana turis lokal itu akan nginap? Bukankah mereka juga mau berhemat dan kita seharusnya didukung dong oleh pemerintah. Bukan malah dimatikan usaha kita,” celoteh Ginting.
Hal senada juga dikatakan Samuel, pengawas Hotel Hawaii yang mengaku selalu mematuhi aturan dari Disbudpar Medan. “Apa yang Disbudpar pinta selalu kita penuhi. Segala peraturannya gak pernah kita langgar jadi mengapa seperti di koran ini kata-katanya. Kecuali kami melanggar baru bisa ditutup,” ungkap Samuel.
Karena itu, para pengelola hotel di sana mengaku akan melakukan perlawanan. “Kalau benar terjadi, kami semua akan demo. Karena puluh orang akan kehilangan pekerjaan,” ujar Lando Piliang, pengawas Hotel Borobudur. (win/mri/deo)
