Landasan Pengajuan PAPBD 2012 Dipertanyakan
MEDAN – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Medan mempertanyakan landasan pemikiran pihak Pemerintah Kota Medan dalam pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun 2012. Karena pada penggunaan anggaran belanja langsung yang sudah dianggarakan di APBD Kota Medan 2012, dinilai dewan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para SKPD Pemko Medan sebagai perencana, pengusul dan pengguna anggaran.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyebut dari 10 fokus pembangunan Kota Medan tahun 2012, hingga kini masih jauh dari kenyataan di lapangan.
“Maupun bila dilihat dari perubahan kehidupan ekonomi masyarakat secara langsung. Hal ini juga dibuktikan dari masih minimnya realisasi pendapatan dan belanja dalam semester pertama pelaksanaan APBD Kota Medan 2012,” ungkap Sekretaris FPDIP Medan Drs Roma P Simaremare dalam Sidang Paripurna DPRD Medan beragendakan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan TA 2012, Selasa (28/8) di gedung sementara DPRD Medan.
Dikatakan Roma, berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD tahun 2012, dimana anggaran pendapatan dan anggaran belanja, khususnya belanja langsung di beberapa SKPD masih sangat minim. Seperti anggaran di Dinas Pendidikan yang baru terealisasi sekitar Rp7 miliar dari Rp260 miliar yang dianggarkan atau hanya 2,7 persen. Dinas Kesehatan yang terealisasi hanya Rp7,9 miliar dari dianggarkan Rp80 miliar atau hanya 9,8 persen.
Begitu juga pada Dinas Bina Marga dengan anggaran sebesar Rp390,9 miliar, namun baru terealisasi Rp29,9 miliar atau hanya 7,6 persen. Bahkan parahnya pada RSUD Dr Pirngadi yang dianggarkan sebesar Rp133 miliar, hingga kini belum ada realisasi sama sekali. “Karenanya, Fraksi PDIP mohon penjelasan akan hal ini,” sebut Roma.
Hal senada dikatakan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Melalui juru bicaranya Jhonny Nadeak, FPDS menyebut pada rasio belanja langsung sebelum perubahan 54,60 persen dan setelah perubahan 56,15 persen. “Sesungguhnya rasio ini belum menunjukkan optimalisasi dan serapan anggaran yang sebenarnya. Karena masih terdapat belanja pegawai pada belanja langsung yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Medan,” kata Jhonny.
FPDS juga meminta agar pertambahan anggaran di sejumlah SKPD supaya dilakukan pada program yang lebih terarah. Khususnya penambahan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp3,5 miliar untuk program jamuan tamu dan atraksi seni dan budaya. “Kami menilai program-program ini hanya bersifat ceremonial, dan konsumtif semata,” tandasnya. (gus)
