Peristiwa kerusuhan dan pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta dan Klas IIA Labuhanruku, Batubara, menyasar pejabat tertinggi di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Sumut.
JAKARTA- Terkesan mendadak, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Amir Syamsudin mencopot Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham, Budi Sulaksana, bersama 15 Kakanwil lainnya.
Bertempat di ruang Graha di Kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (28/8) petang, I Wayan Sukerta resmi dilantik menggantikan Budi Sulaksana.
Selepas pelantikan, Denny membantah jika pergantian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Lapas di Medan dan Batubara, beberapa waktu lalun
Menurut Denny, Budi Sulaksana diganti bukan karena kerusuhan di Lapas beberapa waktu lalu. Melainkan, untuk semakin meningkatkan kinerja kementerian dan juga penguatan
“Ada 16 Kakanwil baru dilantik. Jika di wilayah memang ada penyegaran. Tetapi, tidak dikaitkan dengan peristiwa yang kemarin,” kata Denny Selain itu, lanjut Denny, pergantian dilakukan karena beberapa petinggi sudah memasuki masa pensiun dan juga penyegaran.
Hanya saja, Denny memastikan bahwa pejabat yang dipilih sudah berdasarkan proses pemilihan yang ketat. Sehinggan dijamin bisa menjalankan tugas lebih baik dari yang sebelumnya.
“Kami sekarang memastikan betul yang dipilih itu berdasarkan peringkat. Misalkan, Kakanwil DKI Jakarta, berdasarkan nilai fit and proper test, computer test, adminstrasi, tour of duty, tour of area. Jadi, yang paling tinggi nilainya posisi paling tinggi nilainya,” ujar Denny.
Kelimabelas Kakanwil lainnya adalah Rusdianto sebagai Kakanwil Kemkumham DKI Jakarta, Rinto Hakim sebagai Kakanwil Jawa Tengah, Haviluddin sebagai Kakanwil Kalimantan Tengah, Budi Sulaksana sebagai Kakanwil Sumatera Selatan, Juliasman Purba sebagai Kakanwil Sulawesi Utara, F Haru Tamtomo sebagai Kakanwil Sulawesi Selatan, Yon Suharyono sebagai Kakanwil Bengkulu, Rachmat Prio sebagai Kakanwil Bangka Belitung, Bambang Haryono sebagai Kakanwil Maluku Utara, Kabul Priyono sebagai Kakanwil Kepulauan Riau.
Kemudian, Bambang Widodo sebagai Kakanwil Riau, I Gusti Kompiang sebagai Kakanwil Bali, Fatlurahcman sebagai Kakanwil Aceh, Endang Sudirman sebagai Kakanwil D.I Yogyakarta dan Andi Dahrif sebagai Kakanwil Maluku.
Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan terakhir terjadi peristiwa kerusuhan dan pembakaran di dua Lapas di Sumut. Sebut saja, pembakaran Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan, oleh warga binaan, disusul pembakaran Lapas Klas IIA Labuhanruku, Batubara, yang juga dilakukan oleh warga binaan.
Sesaat selepas kerusuhan dan pembakaran Lapas Labuhanruku, Kakanwil Kemkumham Budi Sulaksana, sempat membantah tudingan narapidana Lapas Kelas IIA Labuhanruku bahwa ada praktik pengutipan uang yang dilakukan sipir terkait pemberian remisi.
Pernyataan Budi juga dikuatkan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Amran Silalahi, yang menegaskan, tidak ada praktik pengutipan uang di Lapas Labuhanruku.
“Tak ada keluarga (napi) yang dimintai uangnya,” ungkap Budi.
Sebelumnya, napi Lapas Labuhanruku mengatakan, salah satu penyebab kerusuhan di Lapas karena tidak meratanya pemberian remisi. Selain itu, para napi yang mendapat remisi dimintai uang oleh sipir. Tak hanya itu, keluarga yang datang menjenguk juga dimintai uang. (bbs/jpnn)
Kakanwil Kemkukmham Mendadak Dicopot
Peristiwa kerusuhan dan pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta dan Klas IIA Labuhanruku, Batubara, menyasar pejabat tertinggi di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Sumut.
JAKARTA- Terkesan mendadak, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Amir Syamsudin mencopot Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham, Budi Sulaksana, bersama 15 Kakanwil lainnya.
Bertempat di ruang Graha di Kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (28/8) petang, I Wayan Sukerta resmi dilantik menggantikan Budi Sulaksana.
Selepas pelantikan, Denny membantah jika pergantian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Lapas di Medan dan Batubara, beberapa waktu lalun
Menurut Denny, Budi Sulaksana diganti bukan karena kerusuhan di Lapas beberapa waktu lalu. Melainkan, untuk semakin meningkatkan kinerja kementerian dan juga penguatan
“Ada 16 Kakanwil baru dilantik. Jika di wilayah memang ada penyegaran. Tetapi, tidak dikaitkan dengan peristiwa yang kemarin,” kata Denny Selain itu, lanjut Denny, pergantian dilakukan karena beberapa petinggi sudah memasuki masa pensiun dan juga penyegaran.
Hanya saja, Denny memastikan bahwa pejabat yang dipilih sudah berdasarkan proses pemilihan yang ketat. Sehinggan dijamin bisa menjalankan tugas lebih baik dari yang sebelumnya.
“Kami sekarang memastikan betul yang dipilih itu berdasarkan peringkat. Misalkan, Kakanwil DKI Jakarta, berdasarkan nilai fit and proper test, computer test, adminstrasi, tour of duty, tour of area. Jadi, yang paling tinggi nilainya posisi paling tinggi nilainya,” ujar Denny.
Kelimabelas Kakanwil lainnya adalah Rusdianto sebagai Kakanwil Kemkumham DKI Jakarta, Rinto Hakim sebagai Kakanwil Jawa Tengah, Haviluddin sebagai Kakanwil Kalimantan Tengah, Budi Sulaksana sebagai Kakanwil Sumatera Selatan, Juliasman Purba sebagai Kakanwil Sulawesi Utara, F Haru Tamtomo sebagai Kakanwil Sulawesi Selatan, Yon Suharyono sebagai Kakanwil Bengkulu, Rachmat Prio sebagai Kakanwil Bangka Belitung, Bambang Haryono sebagai Kakanwil Maluku Utara, Kabul Priyono sebagai Kakanwil Kepulauan Riau.
Kemudian, Bambang Widodo sebagai Kakanwil Riau, I Gusti Kompiang sebagai Kakanwil Bali, Fatlurahcman sebagai Kakanwil Aceh, Endang Sudirman sebagai Kakanwil D.I Yogyakarta dan Andi Dahrif sebagai Kakanwil Maluku.
Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan terakhir terjadi peristiwa kerusuhan dan pembakaran di dua Lapas di Sumut. Sebut saja, pembakaran Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan, oleh warga binaan, disusul pembakaran Lapas Klas IIA Labuhanruku, Batubara, yang juga dilakukan oleh warga binaan.
Sesaat selepas kerusuhan dan pembakaran Lapas Labuhanruku, Kakanwil Kemkumham Budi Sulaksana, sempat membantah tudingan narapidana Lapas Kelas IIA Labuhanruku bahwa ada praktik pengutipan uang yang dilakukan sipir terkait pemberian remisi.
Pernyataan Budi juga dikuatkan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Amran Silalahi, yang menegaskan, tidak ada praktik pengutipan uang di Lapas Labuhanruku.
“Tak ada keluarga (napi) yang dimintai uangnya,” ungkap Budi.
Sebelumnya, napi Lapas Labuhanruku mengatakan, salah satu penyebab kerusuhan di Lapas karena tidak meratanya pemberian remisi. Selain itu, para napi yang mendapat remisi dimintai uang oleh sipir. Tak hanya itu, keluarga yang datang menjenguk juga dimintai uang. (bbs/jpnn)
