Banyak SKPD Diduga Terlibat Korupsi Misi Syampurno Mengambang
MEDAN-Telah tujuh bulan Gatot Pujo Nugroho menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Namun, beberapa kalangan menganggap kinerja Gatot belum tampak. Bahkan, ada yang menganggap Gatot tak berhasil memimpin Sumut. Tak pelak, citra Gatot sebagai pemimpin yang tepat mulai melorot.
Hal ini tidak terlepas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disoroti kinerjanya, karena dianggap tidak ‘becus’ dalam menjalankan roda anggaran pada APBD 2011 ini. Setidaknya Anggota Komisi A DPRD, Syamsul Hilal, mengungkapkan hal itu pada Sumut Pos. “Banyak SKPD yang diduga kuat terlibat dan melakukan tindakan korup. Harusnya ini menjadi perhatian Plt Gubsu, sebagai bahan evaluasi. Karena citra pemerintahan Sumut, menjadi negatif atas hal-hal itu,” katanya, Minggu (30/10).
Apalagi, sejauh ini, realisasi serapan anggaran pada semua SKPD di lingkungan Pemprovsu hanya berkisar 51,9 persen dari Rp4,4 triliun APBD Sumut. Ujung-ujungnya, Gatot dinilai tidak mampu “menuntun” SKPD, dan parahnya lagi mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumut ini dinilai tidak mampu memimpin Sumut.
Sebut saja beberapa SKPD yang acapkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama diduga kuat terlibat dengan kasus-kasus korupsi seperti, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut, Dinas Pertanian Sumut, Dinas Bina Marga (PU) Sumut, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut serta banyak lagi SKPD lainnya. “Apalagi, Plt Gubsu katanya mau menciptakan pemerintahan bersih, dan dia (Gatot, Red) juga berasal dari partai yang relatif bersih. Tapi, arah untuk perbaikan belum terlihat,” tambah Syamsul Hilal.
Politisi senior PDIP Sumut ini menambahkan, Gatot juga ‘bermasalah’ dengan mutasi SKPD. “Kalau mutasi waktu lalu, itu berdasarkan ‘ini orang siapa dan itu orang siapa’. Kalau evaluasi atau mutasi atas SKPD yang diduga kuat korupsi tidak ada. Jadi, wajar bila masyarakat menganggap, Plt Gubsu tidak mampu memperbaiki jalannya pemerintahan dan jadi sah-sah saja kalau masyarakat juga menilai Plt Gubsu tidak mampu memimpin Sumut,” tegasnya.
Terkait realisasi anggaran, Syamsul juga menyatakan, harusnya Gatot sudah harus mengambil sikap dan kebijakan dalam rangka evaluasi SKPD. “Realisasi serapan di SKPD rendah. Dan ini harusnya sudah jadi bahan evaluasi,” tambahnya.
Senada dengan itu, pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Wara Sinuhaji mengatakan, dengan banyaknya persoalan yang muncul dengan penilaian-penilaian miring terhadap SKPD di Sumut, dan telah ter-blow up di media massa, sehingga menjadi konsumsi publik, harusnya menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi Plt Gubsu untuk melakukan kajian dan penelitian.
“Banyak dan hampir semua SKPD yang ada, mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Ada yang menyatakan, diduga korupsi dan telah dilaporkan ke penegak hukum, kemudian ada juga SKPD yang tidak sesuai pada tempatnya. Semestinya ini segera diperbaiki, namun kenyataannya belum ada langkah ril dari kepala daerah yang bersangkutan dalam hal ini Plt Gubsu,” ulasnya.
Wara Sinuaji juga sepakat dengan Syamsul Hilal, kinerja Gatot memang kurang menjanjikan. “Jadi wajar, jika selama kepemimpinannya sampai saat ini Plt Gubsu dinilai belum mampu memperbaiki jalannya pemerintahan dan belum mampu untuk memimpin Sumatera Utara,” tambahnya.
Wara Sinuhaji mencontohkan, pelaksanaan visi dan misi pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) sejauh ini, belum terlihat menunjukkan hasil yang memadai dan memuaskan bagi rakyat alias mengambang. Itu tidak terlepas dari orang-orang yang duduk di jabatan itu adalah orang yang tidak tepat. Sehingga berdampak pada kinerja instansi tersebut. “Kita miris melihat penanganan pendidikan di Sumut.
Begitupun di dunia kesehatan, tak jauh berbeda dengan ketahanan pangan. Ketiga fokus ini adalah wujud dari visi misi Syampurno yang belum terlihat hasil nyatanya. Jabatan kepala dinas itu bukan jabatan politis. Artinya, Gatot harus berani mengambil sikap. Jangan mengambil sikap berdasarkan tekanan politik yang ada,” tegasnya.
Lebih frontal lagi seperti apa yang dikemukakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) Picky Fadli. Picky menyatakan, Gatot bukan sosok yang tegas dan tepat dalam memimpin Sumut. Karena, sejauh ini Gatot tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih. Atas dasar itu, mundur atau dicopotnya Gatot menjadi angka mati yang sebaiknya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Banyak kasus-kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan SKPD di Pemprovsu. Harusnya SKPD-SKPD itu diganti, dengan catatan sesuai dengan kedudukan dia sebagai Pelaksana Tugas, dimana dia (Gatot, Red) harus meminta persetujuan dari Mendagri. Tapi Plt Gubsu tidak berbuat apa-apa. Jadi sangat layak kalau Plt Gubsu itu mundur atau Mendagri mencopotnya. Karena yang mengangkat adalah Mendagri,” ungkapnya.(ari)
