MEDAN- Penyelesaian masalah yang muncul di Rumah Sakit (RS) Haji Medan membuat DPRD Sumut gerah dan mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho segera mengambil sikap tegas. Sikap tegas yang diminta DPRD Sumut adalah Pemprovsu segera mengambil alih rumah sakit yang dibangun dengan dana umat Islam itu.
Itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap kepada wartawan, kemarin. Politisi PAN tersebut mengatakan, agar tidak muncul permasalahan baru yang kemudian mengganggu pelayanan RS Haji ke masyarakat, maka sebaiknya Pemprovsu mengambil alih pengelolaan rumah sakit yang selama ini di bawah Yayasan Rumah Sakit Haji.
Pengambilalihan itu, menurutnya, sangat mungkin dilakukan mengingat, Pemprovsu tidak memiliki aset rumah sakit sebagai aset daerah, selain RS Jiwa di Simalingkar. “Kalau menjadi aset, pengembangan pelayanan RS Haji bisa lebih baik lagi. Karena anggaran dari APBD bisa dikucurkan ke sana. Termasuk juga pelayanan jaminan kesehatan daerah,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Zulkifli Husein menyatakan hal sama yakni, pengambilalihan itu akan menjadikan pelayanan kesehatan pada masyarakat lebih baik lagi. Selain itu, Pemprovsu juga lebih mudah mengucurkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanann
Zulkifli menggarisbawahi, munculnya sejumlah permasalahan saat ini tidak lain dan tidak bukan, disebabkan status kepemilikan rumah sakit yang tidak jelas, hanya mengalaskan yayasan. Selama ini RS Haji dipegang yayasan. Karena dibangun di daerah dan memakai dana umat, gubernur otomatis menjadi ketua yayasan.(ari)
