MEDAN- Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Medan mempertanyakan sejauh mana kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyikapi target dan sasaran implementasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dalam APBD 2012, baik secara makro maupun mikro atau sektoral, berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan.
Melalui juru bicaranya Ferdinand Lumbantobing, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp22,36 miliar di Dinas Pertamanan untuk program pengelolaan pemakaman. Ia berharap, program ini berjalan dengan baik. “Yaitu dengan memperhatikan keasrian, keindahan, kebersihan serta penataan areal pemakaman yang rapi dan teratur dan mengupayakan pembebasan lahan untuk perluasan dan lokasi pemakaman umum yang baru,” ujarnya.
Menurutnya, untuk pemasangan papan reklame di Dinas Pertamanan jangan hanya mematuhi estetika dan ketentuan yang berlaku. Tapi juga harus memperhatikan faktor keselamatan masyarakat atas kemungkinan robohnya papan reklame, serta tumbangnya pohon kota, dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan angin kencang yang melanda Kota Medan akhir-akhir ini.
Di sisi lain, dengan melihat kondisi infrastruktur Kota Medan akhir-akhir ini, masih memerlukan perhatian yang serius. Menurut dia, salah satu faktor dari kehancuran infratruktur adalah karena kurang terakomodirnya pembangunan dan perbaikan jalan serta saluran drainase yang efektif.
“Untuk itu, diharapkan agar pelaksanaan proyek pembangunan dan pengembangan saluran drainase hendaknya lebih dahulu diefektifkan, khususnya pengerjaan drainase sampai ke daerah pinggiran kota guna mencegah terjadinya banjir. Kemudian dilanjutkan dengan proyek pembangunan infrastruktur lainnya,” tegas Ferdinand.
Terkait dengan anggaran sebesar Rp103.63 miliar untuk program pengembangan dan pengelolaan persampahan, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana Dinas Kebersihan mengimplementasikan kebijakan persampahan, dengan tidak melakukan penimbunan sampah. (adl)