MEDAN- Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara (Sumut) Drg Widwiono MKes mengatakan di tahun 2013, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp82 miliar untuk program kependudukan dan keluarga berencana di Sumut.
Dana tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang tidak sampai Rp70 miliar. Dana ini, 65% akan dikelola oleh 33 kabupaten/kota, sehingga jika dirata-ratakan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan dana Rp1,2 miliar.
“Jumlah yang dikucurkan pada masing-masing kabupaten/kota berbeda. Ada yang mencapai Rp 2 miliar ada yang kurang tergantung jumlah penduduknya,” ujarnya usai Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Perwakilan BKKBN Sumut di Aula Gedung BKKBN, Senin (28/1) lalu.
Jumlah dana yang dikucurkan ini, sebenarnya masih belum mencukupi untuk pelaksanaan seluruh program yang telah direncanakan BKKBN pada tahun 2013. Untuk itu, Widwiono berharap pemerintah daerah dapat membantu dengan menambah dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk menjalankan program ini.
“Seperti yang telah dilakukan Pemko Medan yang telah mengucurkan dana Rp 6 miliar hingga Rp7 miliar untuk membantu program KB ini. Sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan di wilayah Medan,” ucapnya.
Selain dana, untuk mengoptimalkan layanan BKKBN maka harus melakukan rotasi agar sumber daya manusia (SDM) dapat dioptimalkan kinerjanya. Sehingga dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.
Sambungnya, era desentralisasi ini, BKKBN telah merumuskan visi dan misi baru program kependudukan dan KB. Visinya adalah ‘Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015, melalui visi ini BKKBN menjadi inspirator, fasilitator dan penggerak program kependudukan dan KB Nasional. “Sehingga di masa depan seluruh keluarga di Sumut dapat menerima ide keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera,” ucapnya. Sedangkan misinya yaitu ‘Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sumut Endo Mora Lubis mengungkapkan dana yang dikucurkan pemerintah pusat sebaiknya digunakan dengan baik untuk kegiatan sosialisasi prioritas. Dan harus ditentukan mana yang harus di prioritaskan terlebih dahulu agar kucuran dana tersebut tidak terpakai sia-sia.
“BKKBN juga harus mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan programnya, sehingga program tersebut dapat berjalan baik dan langsung menyentuh masyarakat,” tuturnya. (mag-2).
