MEDAN-Kualitas pelayanan di RSUD dr Pirngadi Medan yang begitu memprihatinkan rentan menimbulkan masalah terhadap pasien. Wali Kota Medan Rahudman Harahap diharapkan bertindak tegas terhadap manajemen rumah sakit plat merah tersebut.
“Kami minta Wali Kota Medan segera bertindak tegas terhadap buruknya kualitas di RS dr Pirngadi. Bila perlu direktur sebagai pimpinan manajemen dipanggil khusus oleh walikota. Jangan sampai masalah fatal yang membuat pasien kehilangan nyawa terulang di masa mendatang,” tegas Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianda kepada Sumut Pos, kemarin.
Menurut Surianda pihak manajemen RS sebetulnya menyadari pelayanan mereka yang tidak maksimal kepada pasien, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan substansial yang dilakukan manajemen. “Manajemen berulangkali berjanji akan membenahi pelayanan. Tapi sampai saat ini tak pernah kelihatan realisasinya,’’ dia menyayangkan.
Surianda mengakui Komisi B belum menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen dr RS Pirngadi lantaran sibuk membahas evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan tahun anggaran 2011.
Bila rapat evaluasi LKPJ 2011 tuntas dilakukan, Komisi B akan menjadwalkan pemanggilan kembali manajemen RSUD dr Pirngadi. “Rencananya selesai rapat Banmus bulan depan. Kami akan panggil merekat,” ungkapnya.
Dalam rapat evaluasi LKPJ 2011 bersama RSUD dr Pirngadi Medan dan Dinas Kesehatan Medan dengan pokok bahasan sektor kesehatan, Komisi B menemukan fakta bahwa pihak RS belum serius meningkatkan kapasitas paramedis di RS tersebut.
Komisi B meminta paramedis disertakan dalam sejumlah pelatihan dan peningkatan keahlian agar memiliki pengetahuan yang baik saat menangani pasien.
Surianda menduga buruknya faktor pelayanan medis yang diberikan kepada pasien akibat ketidaksiapan sumber daya manusia paramedis yang ada.
Sehingga muncul anggapan buruk RS dr Pirngadi bukan lagi tempat menyembuhkan melainkan tempat menakutkan bagi pasien yang datang ke sana. “Jika pelayanannya baik tentu tak ada gugatan ke pengadilan. Kondisi ini ancaman serius bagi RS milik pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Medan, Taufik Reza Pakpahan pada Senin (30/4) atau hari ini akan kembali mendatangi Pemko Medan menanyakan hasil konsultasi dengan pihak RSUD dr Pirngadi Medan terkait sejumlah kasus yang terjadi belakangan.
‘’Rabu (25/4) lalu kami sudah mendatangi kantor Pemko Medan untuk bertemu Asisten Kemasyarakatan Musadad. Tapi saat itu beliau sedang rapat. Rencananya kami akan datang kembali Senin (30/4) atas pelayanan yang banyak pungutan biaya,” tegasnya. (adl)
