MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dirut RSUD Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan memenuhi panggilan Komisi II DPRD Kota Medan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II dengan RSUD Pirngadi, Senin (28/6). Panggilan itu guna membahas persoalan dugaan kematian bayi yang dicovid kan dan sempat viral beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Medan meminta RSUD Pirngadi Medan untuk membenahi pelayanan RS Milik Pemerintak Kota (Pemko) Medan tersebut. Pasalnya Komisi II menilai, selama ini RSUD Pirngadi tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan terkesan buruk dan mengecewakan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, menilai para pekerja yang bersifat front line atau pelayanan langsung untuk diperhatikan dan diberi pelatihan. Sebab Sudari menilai, masalah utama dari pelayanan di RSUD Pirngadi adalah mentalitas SDM yang dimiliki.
Untuk itu, setiap pegawai yang berisifat pelayanan langsung di RSUD Pirngadi, baik nakes maupun nonnakes wajib memiliki rasa Sense of Crisis atau kepekaan terhadap pasir maupun keluarganya. “RSUD Pirngadi juga harus memiliki bussines plan dalam menjalankan program kerjanya. Kami minta agar segera dibuatkan itu secepatnya,” tegas Sudari.
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto SH, didampingi Wakil Ketua Komisi Sudari ST (PAN), Sekretaris Komisi Dhiyaul Hayati (PKS), dan anggota Afif Abdillah (Nasdem), Janses Simbolon (Hanura) serta diikuti Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala.
Dikatakan Sudari, RSUD Pirngadi harus membenahi pelayanan mereka ke depan. Caranya adalah dengan mengedukasi para tenaga kesehatannya agar lebih profesional. “Yang harus mereka ubah itu bukan cuma SDM-nya, tapi juga peralatannya dan lain-lain. Makanya Dirut RSUD Pirngadi itu setiap datang menggadiri undangan Komisi II DPRD Medan harus membawa bussines plan. Mau dibawa kemana rumah sakit ini ke depan? Karena ini rumah sakit kebanggan masyarakat Kota Medan,” katanya kepada Direktur RSUD Pirngadi, Suryadi Panjaitan yang menghadiri RDP tersebut.
Sudari mengkhawatirkan, jika tidak ada perubahan mendasar dari RSUD Pirngadi, maka tingkat Bed Ocupansi Rate (BOR) atau tingkat penggunaan tempat tidur rawat inap di RS Pirngadi akan sangat rendah. Bila di bawah 50 persen, maka hal itu akan sangat melakukan bagi RS kebanggaan milik Pemko Medan. “Kalau tidak diubah secara mendasar, dari segi menajerial, dari segi atitude dan pegawai yang ada di front line-nya, itu yang kita khawatirkan akan masa depan rumah sakit ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto SH juga meminta RSUD Pirngadi untuk lebih meningkatkan pelayanan di sana. Sehingga mindset masyarakat tidak negatif terhadap rumah sakit kebanggaan masyarakat Kota Medan itu.
Menjawab itu, Dirut RSUD Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan, mengaku telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebaik mungkin, mulai penerimaan pasien IGD, rawat inap dan lainnya. Pihaknya juga terus melakukan perbaikan, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana. Ditegaskannya, RSUD Pirngadi Medan tidak pernah membuat pasien susah.”Kalau ada pelayanan yang tidak baik, laporkan kepada saya,” jawabnya.
Ke depannya, Suryadi juga berjanji akan membenahi para SDM, termasuk para medis tenaga pada RS yang dipimpinnya. Ia berencana untuk mendatangkan para Psikolog. “Akan kita evaluasi dan kita beri bimbingan lewat Psikolog agar lebih baik ke depan,” pungkasnya.
(map/ila)
