MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib sembilan pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019 di lingkungan Pemprovsu masih digantung Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Padahal sebelumnya panitia seleksi sudah menyerahkan keseluruhan hasil tes kepada gubernur.
“Kami pun tidak tahu kenapa hingga kini belum juga diumumkan hasilnya. Apakah dibuka seleksi ulang atau ada dilantik berikutnya,” tutur seorang peserta seleksi JPT Pratama Pemprovsu yang enggan namanya disebut, Kamis (29/8).
Kalaupun akhirnya Gubsu akan membuka seleksi ulang, menurut dia, mestinya tidak lagi melibatkan peserta seleksi yang telah kalah tes sebelumnya. Sebab itu sudah menandakan bahwa pejabat tersebut tidak kompeten. “Kalau yang kalah bisa ikut lagi, itu namanya tidak fairlah. Jika ada seleksi ulang, maka yang boleh ikut adalah pejabat diluar yang sudah ikut sebelumnya,” katanya.
Begitupun, sumber menyebut kalau semua kebijakan itu ada di tangan gubernur selaku pengguna dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. “Kita tentu dalam posisi menunggu apa kebijakan berikutnya,” pungkasnya.
Beredar kabar, nama-nama pejabat yang akan dilantik selanjutnya sudah dimohonkan Gubsu melalui pansel kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun kabar tersebut langsung dibantah keras Ketua Pansel yang juga Sekdaprovsu, R Sabrina.
“Belum, belum ada pengajuan apapun. Belum ada juga agenda pelantikan seperti banyak yang diberitakan. Saya juga heran dari mana saja itu sumbernya. Memang, sebelum pelantikan, tidak mesti ajukan ke KASN. Namun sejauh ini belum ada arahan dari pimpinan,” tegasnya.
Sementara Gubsu Edy Rahmayadi menanggapi isu tersebut dengan santai. “Kok mau ditipu-tipuin orang kalian, jangan mau ditipu-tipu. Siapa mau dilantik. Suka kali kalian mau ditipu-tipu. Nanti kalau dilantik kan kalian diundang itu,” ujarnya singkat.
Ia juga sebelumnya belum memutuskan sikap apakah akan membuka ulang seleksi. “Itu yang belum (apakah seleksi ulang atau tidak). Nanti kita pelajari ya,” katanya menjawab Sumut Pos usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (12/8).
Gubsu menegaskan sisa sembilan orang yang belum dilantik itu untuk bersiap diri, manakala dalam waktu dekat ini dirinya sudah membuat kebijakan atas hal ini. “Kasih kesempatan sembilan orang itu untuk menyiapkan diri. Karena sekali tes itu (biayanya) Rp2,5 juta. Kalau kita buat dadakan lagi, tak dapat lagi nilainya. Sumatera Utara ini berat, 33 kabupaten/kota. Kalau di Jawa sana naik ojek, bisa sampai antar kabupaten. Tempat kita kalau naik ojek, lepas bannya itu,” katanya.
Mantan Pangkostrad tersebut juga mengakui butuh figur-figur pejabat yang siap membantunya dan wakilnya, Musa Rajekshah dalam membangun visi misi menjadikan Sumut bermartabat sampai 2023 mendatang.
“Saya benar-benar butuh orang yang siap. Untuk itu tolong sosialisasikan, bukan pintar atau tidak pintar. Bukan cocok atau tidak cocok, menangani spesifik masing-masing kedinasan. Itukan berbeda-beda. Ini harus siap orangnya,” katanya.
Diketahui, Gubsu Edy sudah melantik tujuh orang pejabat hasil lelang JPT Pratama pada Jumat (9/8) lalu. Namun, terhadap sembilan orang lagi sejauh ini belum dia putuskan apakah tetap dilantik atau dibuka seleksi ulang. Padahal total ada 16 JPT yang dilelang oleh pansel dan tiga nama dengan passing grade tertinggi, sudah diserahkan ke Gubsu. (prn/ila)
