AMINOER RASYID/SUMUT POS GEDUNG DEWAN: Suasana dari depan gedung DPRD Sumut. Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (27/8). Rapat yang diikuti SKPD tersebut membahas tentang penyampaian pandangan umum Aanggota dewan atas nama fraksi terkait perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara 2014
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Upaya musyawarah yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa masuk ke dalam fraksi gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), tampaknya sulit terwujud.
Hal inikarena dua partai yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah benar-benar menyepakati susunan di fraksi gabungan tersebut. Sehingga permintaan dari PPP agar jabatan ketua dan sekretaris dari PPP, bakal ditolak kedua partai tadi.
Anggota DPRD Sumut dari PKPI sekaligus diajukan sebagai ketua fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (F-PKB), Robby Agusman Harahap mengakui pihaknya bersama dengan PKB sudah sepakat terbentuknya fraksi gabungan yang ramping dan tidak terlalu ban-yak jumlah kursi, cukup hanya enam orang. Mereka pun menganggap permintaan PPP untuk bermusyawarah memiliki tujuan tertentu yang bisa saja mengharapkan posisi strategis. “Dari awal memang mereka tidak membangun komunikasi dengan kita. Kalau sekarang mau musyawarah dan minta posisi, ya itu tidak mungkin lagi,” ujar Robby, Senin (29/9).
Baginya kehadiran PPP di fraksi yang sempat ditolak oleh PKB dan PKPI adalah semacam peringatan bahwa empat anggota dewan dari partai berlambang Ka’bah itu tidak diterima kehadirannya. “Silahkan PPP masuk tanpa syarat. Kalau mau ikut yang sudah ada, silahkan. Tidak mungkin ada musyawarah untuk merubah posisi,” sebutnya.
Alasan penolakan tersebut, selain karena komunikasi yang belum mendapatkan kesepakatan bersama tiga partai, juga disebabkan karena PPP berada pada koalisi berbeda. Sehingga akan sulit untuk bisa mempertemukan serta mensi-nergiskan ide gagasan tiap partai . “Kalau mereka nanti masuk pun, misalnya ada hal yang harus dibahas, kan tidak etis kalau harus voting terus,” paparnya. (bal/ila)
Dirinya menyarankan agar PPP mengalihkan anggotanya ke fraksi yang sudah ada yang masuk kedalam koalisi secara nasional. Meskipun begitu, ia tetap menyerahkan komunikasi politik nantinyua kepada pimpinan partai. Sebab penandatanganan penggabungan tiga partai menjadi satu fraksi ditandatangani pimpinan masing-masing yakni ketua dan sekretaris. “(Koalisi) itu juga mempengaruhi. Kalau mau kan mereka (PPP) bisa gabung ke fraksi lain. Karena dari awal memang pilihan kita untukbergabung dengan PKB atau Nasdem,” pungkasnya. (bal)
AMINOER RASYID/SUMUT POS GEDUNG DEWAN: Suasana dari depan gedung DPRD Sumut. Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (27/8). Rapat yang diikuti SKPD tersebut membahas tentang penyampaian pandangan umum Aanggota dewan atas nama fraksi terkait perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara 2014
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Upaya musyawarah yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa masuk ke dalam fraksi gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), tampaknya sulit terwujud.
Hal inikarena dua partai yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah benar-benar menyepakati susunan di fraksi gabungan tersebut. Sehingga permintaan dari PPP agar jabatan ketua dan sekretaris dari PPP, bakal ditolak kedua partai tadi.
Anggota DPRD Sumut dari PKPI sekaligus diajukan sebagai ketua fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (F-PKB), Robby Agusman Harahap mengakui pihaknya bersama dengan PKB sudah sepakat terbentuknya fraksi gabungan yang ramping dan tidak terlalu ban-yak jumlah kursi, cukup hanya enam orang. Mereka pun menganggap permintaan PPP untuk bermusyawarah memiliki tujuan tertentu yang bisa saja mengharapkan posisi strategis. “Dari awal memang mereka tidak membangun komunikasi dengan kita. Kalau sekarang mau musyawarah dan minta posisi, ya itu tidak mungkin lagi,” ujar Robby, Senin (29/9).
Baginya kehadiran PPP di fraksi yang sempat ditolak oleh PKB dan PKPI adalah semacam peringatan bahwa empat anggota dewan dari partai berlambang Ka’bah itu tidak diterima kehadirannya. “Silahkan PPP masuk tanpa syarat. Kalau mau ikut yang sudah ada, silahkan. Tidak mungkin ada musyawarah untuk merubah posisi,” sebutnya.
Alasan penolakan tersebut, selain karena komunikasi yang belum mendapatkan kesepakatan bersama tiga partai, juga disebabkan karena PPP berada pada koalisi berbeda. Sehingga akan sulit untuk bisa mempertemukan serta mensi-nergiskan ide gagasan tiap partai . “Kalau mereka nanti masuk pun, misalnya ada hal yang harus dibahas, kan tidak etis kalau harus voting terus,” paparnya. (bal/ila)
Dirinya menyarankan agar PPP mengalihkan anggotanya ke fraksi yang sudah ada yang masuk kedalam koalisi secara nasional. Meskipun begitu, ia tetap menyerahkan komunikasi politik nantinyua kepada pimpinan partai. Sebab penandatanganan penggabungan tiga partai menjadi satu fraksi ditandatangani pimpinan masing-masing yakni ketua dan sekretaris. “(Koalisi) itu juga mempengaruhi. Kalau mau kan mereka (PPP) bisa gabung ke fraksi lain. Karena dari awal memang pilihan kita untukbergabung dengan PKB atau Nasdem,” pungkasnya. (bal)
