MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hampir dua bulan pascamelantik tujuh pejabat hasil lelang eselon II Pemprovsu, Gubernur Edy Rahmayadi masih menggantung nasib 9 (sembilan) orang pejabat lainnya. Namun Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Sumut menyarankan supaya Gubernur Edy membuka seleksi ulang.
Ketua F-PAN DPRD Sumut, Hendra Cipta berpendapat, Gubsu Edy harus segera mengambil kebijakan apakah akan tetap melantik 9 pejabat hasil lelang atau justru membuka seleksi ulang. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan bagi publik atas persoalan dimaksud.
“Putuskan saja kalau memang mau membuka seleksi ulang. Kan sebelumnya Gubsu sendiri yang menyampaikan itu melalui media massa. Dengan begitu publik menjadi tahu dan ada kepastian bagi pejabat yang nasibnya masih menggantung itu,” katanya.
Sebab, lanjutnya, hal ini agar Gubernur Edy jangan bimbang dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Sebab, jika semakin lama kondisi ini berlangsung maka akan menjadi ‘bola panas’ bagi citra Edy Rahmayadi sebagai pemimpin di Sumut dan juga Pemprovsu sebagai kelembagaan.
“Jangan sampai semakin banyak isu-isu sensitif menerpa gubernur kita dan juga pemprov sebagai kelembagaan. Apalagi persoalan penempatan pejabat hasil lelang ini begitu krusial, kita khawatir kalau Gubsu terus dalam kebimbangan mengambil sikap maka bukan tak mungkin banyak pihak akan semakin menggoreng-gorengnya,” kata dia.
Saat ditanya wartawan lagi ihwal ini, Gubsu Edy mengatakan semua peserta seleksi eselon II untuk 9 organisasi perangkat daerah itu belum sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. “Makanya tenang dulu. Kita cari yang benar dan baik, nanti karena nggak baik kalian ribut lagi,” katanya, Jumat (27/9).
Dirinya menilai masih belum menemukan sosok yang pas untuk ditempatkan di 9 OPD itu. Ia bahkan meminta wartawan menunjukkan kepadanya siapa-siapa sosok yang baik dari peserta ujian seleksi eselon II itu. “Mana tunjukkan samaku mana yang baik,” ujarnya.
Disebutkannya lagi jika seleksi eselon II untuk sembilan OPD itu, tidak sesuai dengan kriterianya. Namun saat disinggung kembali apakah akan diulang lagi seleksi eselon II itu, ia tak berkenan menjawab. “Itu urusanku, bukan urusanmu, udah kamu aja deh yang jadi gubernur,” pungkasnya.
Seperti diketahui, adapun sembilan OPD yang masih lowong hingga kini yakni; Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem. (prn/ila)
