AKSI: Aktivis Walhi Sumut menggelar aksi di Jalan Raden Saleh, depan kantor Bank of China, Rabu (30/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belasan massa Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumut mendatangi Bank of China di kawasan Hotel Grand Aston, Kota Medan, Sumut, Rabu (30/1) siang. Mereka melakukan aksi damai terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru.
Dalam aksi tersebut, massa yang hadir memakai topeng bergambar Orang Utan dan memegang poster berisi penolakan terhadap pembangunan PLTA berkapasitas 510 Megawatt itu. Yang cukup unik, WALHI juga membawa orang berkostum Orang Utan.
Koordinator Kuasa Hukum WALHI Golfrid Siregar mengatakan, kedatangan mereka bertujuan
untuk menyerahkan surat kepada bank yang berpusat di Tiongkok itu karena, Bank of China ditengarai sebagai pemberi dana pembangunan PLTA Batangtoru.
Golfrid Siregar melanjutkan, surat yang diantarkan pihaknya, berisi pendapat dan pertimbangan para ahli soal pembangunan PLTA Batangtoru. Yang mana pendapat para ahli juga sudah didengarkan dalam sidang gugatan WALHI terhadap izin pembangunan PLTA di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. “Kita juga menyampaikan soal pembangunan PLTA di daerah rawan gempa. Kita meminta Bank of China menghentikan pendanaan pembangunan PLTA,” ujar Golfrid, Rabu (30/1).
Persidangan soal gugatan WALHI ke PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pihak pembangun PLTA sudah bergulir beberapa pekan terakhir. Sejumlah saksi ahli dihadirkan untuk memberikan pertimbangan ihwal dampak PLTA jika diteruskan pembangunannya.
WALHI mempermasalahkan mulai dari sisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga kepada spesies satwa dilindungi yang ada di dalamnya. WALHI mencatat, hingga saat ini Orang Utan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) yang mendiami hutan Batangtoru diprediksi tinggal 800 individu.
“Pembangunan ini akan menyebabkan fragmentasi habitat dan berujung kepada kepunahan,” pungkasnya.
Aksi damai yang dilakukan WALHI Sumut tersebut sempat diwarnai cekcok, dengan petugas keamanan. Itu dikarenakan, massa yang hadir awalnya membentangkan poster berisi tulisan meminta Bank of China menghentikan pendanaan pembangunan PLTA masuk ke dalam komplek gedung.
Itu dikarenakan, hujan mengguyur Kota Medan dengan derasnya. Di situ cekcok pun terjadi. Petugas keamanan meminta agar massa tidak masuk ke dalam gedung. Hal ini pun menyebabkan penyerahan berkas ke Bank of China terhambat.
Selain itu, para petugas keamanan juga menyasar para jurnalis yang meliput. Petugas melarang jurnalis mengabadikan momen di dalam pelataran gedung. Bahkan, seorang sekuriti yang memakai helm putih juga sempat menghadang jurnalis yang sedang mengambil gambar. Sang petugas berdiri tepat di depan lensa seorang jurnalis.
“Apa maksudnya ini bang, kami ke sini untuk meliput. Bukan buat gaduh,” ujar para jurnalis.
Cekcok terjadi berulang kali, hingga pada akhirnya mereka memperbolehkan para jurnalis meliput. Setelah itu, massa WALHI menunggu konfirmasi dari pihak Bank di bawah guyuran hujan yang sangat deras.
Awalnya, pihak bank sempat menolak, karena menurut mereka, semua administrasi harus ditujukan langsung ke kantor pusat. Namun akhirnya, surat itu diterima oleh petugas keamanan. Petugas berbadan tambun itu yang akan mengantarkan surat ke pihak bank.
Beroperasi Agustus 2022
Di saat bersamaan, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengelola PLTA Batangtoru menggelar media briefing di Hotel Aryaduta Jalan Maulana Lubis Medan. Dalam kegiatan itu, Senior Advisor Lingkungan PT NSHE, Agus Djoko lsmanto Adji menyebutkan, PLTA Batangtoru baru akan beroperasi sekaligus memasok 510 MW daya listrik ke sistem kelistrikan Sumut pada Agustus 2022.
Hal itu sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar selama ini jika PLTA Batang Toru yang memanfaatkan aliran sungai Batang Toru itu, disebutkan beroperasi pada 2020. Namun manajemen PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengelola PLTA Batang Toru 510 MW, tidak menyebutkan hal itu sebagai bentuk dari molornya target operasi.
Agus mengatakan, pengoperasian pada Agustus 2022 itu melihat progres pembangunan yang ada saat ini. Proges bendungan misalnya masih 9 persen. “Bendungan sedang dibangun dan bangunan permanen lainnya termasuk pembukaan akses jalan, masih dalam tahap awal-awal,” kata Agus.
PT NSHE mengklaim pembangunan PLTA Batangtoru saat ini dan bahkan pengoperasiannya nanti, diikuti dengan menjaga kelestarian alam sungai Batangtoru dan sekitarnya, sebagai sumber ketersediaan pasokan air yang sangat diperlukan bagi operasional pembangkit.
Selain itu, PLTA Batangtoru juga disebutkan didesain ramah lingkungan dengan memanfaatkan aliran sungai tanpa daerah genangan yang luas. “Luas lahan untuk genangan yang kami perlukan hanya 90 Ha, tidak 9.600 Ha sebagaimana yang beredar selama ini,” katanya.
Menurutnya, PLTA Batangtoru merupakan proyek strategis nasional untuk mencapai pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia. PLTA Batangtoru untuk mengurangi peran pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada saat beban puncak di Sumut.
Bahkan kehadiran PLTA Batangtoru disebutkan akan mendukung pengurangan emisi karbon nasional sebagai langkah kongkrit implementasi Kesepakatan Paris. Proyek ini akan memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon sebesar 1,6-2,2 MTon/tahun atau sebesar 4 persen dari target nasional.
PLTA Batangtoru tidak pada kawasan hutan, tetapi masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Hal itu dapat dilihat dari jenis vegetasi yang tumbuh di lokasi yang didominasi pohon karet.
Menurut Agus, proyek PLTA Batangtoru secara fundamental akan mempertahankan dan selalu ikut program kelestarian kawasan yang menghasilkan air sebagai bahan baku operasinya. Karena itu, kata Agus, secara alami pembangunannya tetap mengedepankan pentingnya mempertahankan kelestarian keragaman hayati termasuk satwa di wilayah Batangtoru.
Agus juga menambahkan, PLTA Batangtoru merupakan pembangkit energi terbarukan, yang pembangunannya sudah melalui kajian-kajian mendalam sesuai persyaratan nasional dan intemasionai.
“Tidak hanya melakukan AMDAL, kami juga telah melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), yang menjadikan kami PLTA pertama di indonesia yang melaksanakan Equatorial Principle,” tambah Agus.
Dikatakan lagi, proyek memerlukan lingkungan yang mendukung sebagai penyimpan air secara alamiah. Dalam hal ini, PLTA Batang Toru menerapkan sistem run off river hydropower sehingga tidak perlu menampung air dalam jumlah banyak. “Namun air akan tetap mengalir ke hilir selama 24 jam. Jadi aliran sungai tidak terganggu dengan adanya bendungan karena air tetap akan dilepas terus menerus,” kata Agus.
Menurut Tenaga Ahli PT NSHE untuk Desain Bendungan, Kegempaan dan Terowongan Didiek Djarwadi, PLTA Batangtoru dibangun tidak di atas sesar dan dibangun untuk tahan gempa dengan mengadopsi praktek terbaik dari ketentuan nasional dan intemasional terbaru yang berlaku, seperti pedoman untuk desain dan pelaksanaan bendungan beton dari Balai Bendungan, dan international Commission on Large Dams (ICOLD). “PLTA Batangtoru telah memiliki kajian-kajian gempa yang dipersyaratkan termasuk geologi dan geofisika, termasuk Seismic Hazard Assessment dan Seismic Hazard Analysis,” kata Didiek.
Jika bendungan dibangun sesuai standar dipersyaratkan, maka bangunan tersebut akan tahan gempa. Contohnya, PLTA Singkarak yang berjarak 2 km dari sesar aktif dan didesain untuk tahan gempa sesuai besaran potensi gempa di sana, tidak mengalami kerusakan saat terjadi gempa di Sumatera Barat pada 2007 dengan magnitude lebih besar dari prediksi,” lanjut Didiek.
Sementara itu, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Fitri Noor menyebutkan bahwa area pembangunan PLTA Batang Toru berstatus APL.
Meskipun demikian, pihak PLTA Batang Toru tetap berperan aktif menjaga keragaman hayati termasuk Orang Utan. Dalam hal ini PLTA Batang Toru melakukan juga studi populasi Orang Utan dan satwa liar lainnya yang berkoordinasi dan dipandu BBKSDA dan Balai Litbang LHK.
Fitri Noor juga menambahkan bahwa BBKSDA, sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah membentuk Tim Monitoring untuk memastikan dampak pembangunan PLTA Batang Toru terhadap populasi orangutan dan satwa liar lainnya.
“Tim monitoring juga telah menemukan beberapa strategi untuk meminimalisir dampak negative pembangunan PLTA Batang Toru pada populasi orangutan dan satwa liar lainnya”. Ujamya.
PT NSHE mengantisipasi dampak terhadap satwa liar termasuk individu orang utan yang mungkin lewat (menjelajah) wilayah sekitar proyek PLTA Batang Toru, yakni dengan memberlakukan kebijakan “zero to/elance” (tidak ada toleransi) terhadap kepemilikan satwa liar kepada semua pekerja dan tamu. Kemudian memberikan panduan perilaku jika berjumpa satwa liar dilokasi proyek.
Selain itu, memantau sepanjang hari keberadaan satwa liar di lokasi dan memberlakukan mekanisme “Stop work procedure” apabila keberadaan satwa membahayakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan melaporkan dan berkoordinasi dengan BBKSDA, bila diperlukan tindakan terhadap satwa liar. Membangun jembatan arboreal untuk memfasilitasi satwa arboreal melintasi areal terbuka akibat proyek.(pra/jpc/bbs)
