Sejumlah massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan longmarch untuk melakukan aksi unjuk rasa menuju Bareskrim di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, Jumat (14/10) lalu. Mereka meminta pihak kepolisian untuk memproses Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama terkait ucapannya yang dinilai melecehkan kitab suci Alquran.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana demonstrasi 4 November yang memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diduga akan ditunggangi. Tidak hanya penetapan status siaga I, Polri yang telah mendeteksi ancaman itu juga mengerahkan personel dari luar DKI Jakarta. Ada indikasi kelompok teror ingin memanfaatkan aksi demonstrasi tersebut.
Dari informasi yang beredar menyebutkan, hasil rapat antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Korps Brimob terdapat sejumlah kejanggalan dalam aksi demonstrasi 4 November. Yakni, akan terjadi kerusuhan dari Balai Kota hingga Istana Negara. Kemungkinan perancang aksi berasal dari Sukoharjo, Solo, Klaten, dan Jawa Tengah.
Yang mengkhawatirkan, ada informasi bahwa pada pelaku teror sudah menyiapkan rencana aksi dengan bom dan sebagainya. Bahkan disebutkan, para pelaku telah masuk ke ibukota Jakarta awal pekan ini.
Indikasi kerusuhan itu makin ditegaskan dengan penebalan personel Brimob. Sesuai surat telegram nomor STR/779/x/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, sebanyak 57 kompi atau 5.700 personel Brimob dikerahkan ke Jakarta. Semua personel itu diwajibkan tiba Sabtu (29/10) dan Minggu (30/10).
Personel Brimob itu berasal dari 15 Polda, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Banten, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, memang ada indikasi provokasi yang dilakukan untuk mengancam ketertiban saat pelaksanaan memberikan pendapat di muka umum pekan depan. Indikasi itu dapat terbaca dari berbagai komunikasi di media sosial.
”Maka saya imbau jangan sampai terprovokasi,” jelasnya.
Memang, kondisi saat ini bertumpuk-tumpuk. Ada dugaan pidana yang dilakukan seseorang, ada pula momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun begitu, tentunya kondisi semacam itu jangan sampai dimanfaatkan untuk melakukan pidana saat berdemonstrasi. ”Jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan melakukan pidana,” terangnya.
Tito menegaskan, bila demonstrasi itu dilakukan dengan anarkis. Maka, kepolisian memiliki prosedur yang harus ditempuh. ”Kalau dilakukan dengan damai, tanpa kekerasan tentu akan kami lindungi. Tidak akan ada kekerasan dari aparat kepolisian,” ujarnya ditemui di Bundaran Hotel Indonesia pasca membuka acara sidang Interpol.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dikabarkan akan ikut ambil bagian dalam demonstrasi tersebut. Yusril menuturkan, pihaknya berharap demonstrasi pada Jumat (4/11) bisa berjalan lancar dan damai. Tidak sampai ada persoalan saat demo berlangsung.
Dia menuturkan semua orang yang ingin turun ke jalan pada Jumat itu diharapkan bisa tetap menjunjung tinggi hukum negara, hukum Islam serta demokrasi. ”Agar tidak terjadi benturan-benturan,” ujar Yusril saat dihubungi kemarin (30/11).
Yusril menuturkan, menyatakan pendapat di muka umum itu dijamin oleh undang-undang dan menjadi hak siapa saja. Apalagi, informasi yang dia ketahui Polisi sudah memberikan izin demo yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama itu.
”Karena menyatakan pendapat itu hak kan,” ungkapnya.
Terkait dengan kabar Yusril menjadi salah satu orang yang akan ikut serta dalam demo itu, dia enggan menanggapinya. Dia menuturkan akan memberikan penjelasan tertulis lebih lengkap. ”Besok ya (hari ini, red) saya jelaskan dengan tulisan,” ujarnya singkat.
