Desakan penetapan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional terus disuarakan di tengah proses evakuasi korban, identifikasi, dan distribusi bantuan yang dinilai belum optimal.
Anggota DPRD RI Muhammad Nuh mengatakan, duka warga Sumut, Sumbar, dan Aceh adalah suka kita semua. Hal tersebut diungkapkan KH Muhammad Nuh, MSP anggota DPD RI dari Sumatera Utara ketika menghadiri Focus Group Discusion (FGD) Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Situasi dan kondisi pascabanjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, lebih parah dari apa yang terekspose di media sosial. Banyak rumah warga hanyut dan hancur rata dengan tanah, jasad warga yang meninggal masih banyak belum ditemukan.
Anggota DPD RI asal Sumatra Utara Pdt Penrad Siagian, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan bencana besar yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
Anggota DPD RI asal Sumatra Utara Pdt Penrad Siagian menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra Utara (Sumut), terutama Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Mandailing Natal.
Penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) periode 2025-2028 pada Munas XI, 12 November 2025 lalu di Jakarta, dinilai tidak sesuai dengan kepatuhan terhadap prinsip dasar organisasi. Mayoritas anggota mencatat tata tertib yang tidak sesuai AD/ART yang membatasi bakal calon Ketua Umum hanya untuk yang berdomisili di Jabodetabek.
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat, 21 November 2025.
Dari pesisir timur Papua hingga perbukitan barat Sumatra, langkah-langkah kecil anak bangsa yang bekerja dari desanya sendiri kini menjelma menjadi gerakan besar yang mengubah wajah pedesaan Indonesia. Semangat perubahan itu berpadu dengan komitmen sosial berkelanjutan Astra, menciptakan kolaborasi kuat yang terus menghidupkan harapan baru bagi masyarakat desa.
Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP mendukung usulan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, sertifikat halal memiliki batasan masa berlaku. Usulan ini disampaikan Haikal Hasan pada rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (18/11/2025)
