Soal Akuisisi Inalum oleh Pemerintah Indonesia
JAKARTA-Saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum) sudah dipastikan 100 persen bakal diakuisisi Pemerintah Republik Indonesia dengan dana Rp2 triliun yang sudah dialokasikan di APBN 2012. Tahapan krusial selanjutnya, siapa yang dipercaya mengelolanya, termasuk siapa saja yang dilibatkan.
Dengan gaya bicara khasnya, menggebu-gebu, anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, dalam pengelolaan Inalum pascaputus kontrak dengan konsorsium 12 investor Jepang pada 2013, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba, harus dilibatkan.
Bahkan, pentolan Partai Demokrat yang duduk di komisi bidang energi DPR itu berjanji akan mendorong agar jatah saham pemda lebih besar dibanding jatah pemerintah pusat. “Sebenarnya pusat dan daerah sama saja. Tapi saya akan dorong agar nantinya lebih besar untuk daerah,” cetus Sutan kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (31/10)n
Sutan mengatakan, pada 2013 merupakan awal bagi Sumut untuk menikmati Inalum. “Ya kapan lagi. Mulai 2013 Inalum milik kita,” cetusnya, dengan mimik serius.
Sebagai politisi dari partai yang saat ini berkuasa, Sutan malah mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pentingnya pemda dilibatkan dalam pengelolaan Inalum ke depan. “Pejabat-pejabat di Jakarta, jangan main-main,” ujarnya, tanpa menjabarkan maksud kata ‘main-main’ itu.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun untuk mengambil alih 58,88 persen saham Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang. Dana sebesar Rp2 triliun itu telah disepakati dimasukkan ke dalam RAPBN 2012 dan telah diketok palu di DPR, Jumat (28/10) pekan lalu.
Kesepakatan penyiapan dana Rp2 triliun itu sendiri diambil melalui rapat kerja antara Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berlangsung Kamis (27/10) tengah malam menjelang Jumat (28/10) dini hari. Dengan kata lain, hanya selang sehari sebelum RUU APBN 2012 diketok palu lewat paripurna dewan.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, dalam rapat dengan Kementrian BUMN yang berlangsung hingga tengah malam itu, belum secara spesifik dibahas jatah saham pemda. Hanya saja, lanjutnya, saat itu sudah muncul desakan agar pemda mendapat jatah saham.
Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahun. Investasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan II. Pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen. (sam)
