JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie menilai dokumen yang berisi aliran uang dari M Nazaruddin ke Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas perlu diklarifikasi. Sebab, bisa saja dokumen itu hasil rekayasa.
“Ini harus diteliti, diklarifikasi dan diuji. Kita enggak boleh berfantasi, ini berbahaya, data ini bisa diketik. Namun saya enggak tahu data ini yang diakui Yulianis atau tidak, saya enggak dengar,” ujar Marzuki di DPR, Jakarta, Jumat (1/3).
Namun bekas Sekjen PD itu enggan berkomentar mengenai dugaan bahwa Ibas terlibat dalam kasus Hambalang. Menurutnya, lebih baik dugaan hal itu diteliti KPK.
“Kita kok susah-susah, kan tugas KPK. Biarkan saja KPK bekerja. Dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bangsa ini tidak akan benar dan baik kalau kita selalu curiga terhadap orang,” jelasnya.
Seperti diketahui, kini beredar luas dokumen laporan keuangan PT Anugerah Nusantara yang menyebut putra bungsu Presiden SBY itu ikut mendapat aliran dana dari salah satu perusahaan milik Nazaruddin tersebut. Nama Ibas tertera dalam dokumen yang diduga milik bekas Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis.
Ibas tercatat empat kali menerima uang yakni pada 29 April 2010 sebesar USD 200 ribu dolar AS atau setara Rp1.806.000.000 (kurs Rp9.030). Uang tersebut diterima Ibas dalam dua tahap. Masing-masing tahap sebesar Rp903.000.000.
Kemudian, Ibas kembali menerima uang pada tanggal 30 April 2010. Seperti halnya pada tahap pertama, saat itu, menantu Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu menerima uang sebanyak dua kali pula dengan total Rp1.806.000.000. Dalam dokumen itu, Ibas disebut telah mendapat total uang senilai Rp3.612.000.000.
SBY Kumpulkan DPD di Jakarta
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengumpulkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kediamannya di Cikeas, Bogor. Pertemuan tersebut akan digelar hari ini Sabtu 2 Maret 2013 pukul 14.00 WIB.
“Saya juga mendapat info dari daerah soal Ketua Majelis. Tapi kami belum menerima informasi,” kata Marzuki.
Ketua DPR itu melihat pertemuan tersebut untuk meningkatkan soliditas antar kader. Bila ada salah paham antarkader sehingga terdapat bentuan, maka akan segera diselesaikan.
“Sudah saya jelaskan, bahwa masalah mundurnya Anas tidak ada kaitan dengan persoalan kader,” imbuh Marzuki.
Ketika ditanya apakah SBY juga akan mengunjungi daerah, Marzuki mengaku belum mengetahuinya. “Kadang-kadang rapat majelis tinggi, inisiatif ketua majelis tinggi. Tapi beliau punya kewenangan mengundang ketua-ketua daerah untuk kepentingan partai,” ujarnya.
Loyalis Anas di Sumut Mundur
Di sisi lain, pasca mundurnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat beberapa waktu lalu menyebabkan loyalis Anas di daerah banyak yang mundur dari partai tersebut. Tidak terlepas kader Partai Demokrat Sumut. Kemarin, kader Partai Demokrat Sumut yang mundur adalah Muazzul SH Mhum selaku Wakil Koordinator Pemuda dan Olahraga Sumut, Andi Akbar Pulungan selaku Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Sekum Angkatan Muda Demokrat Sumut Drg M Syahbana ,dan Harun Alrasyid sebagai Anggota Dewan Pertimbangan.
“Kartu anggota sudah ngga ada lagi, sudah kita buang”, ujar Syahbana. “Baju demokrat ini terakhir kami pakai dan kami pensiunkan,” tambahnya.
Ia mengungkapkan ini bentuk protes terhadap intervensi politik pimpinan tertinggi partai demokrat terhadap kasus hukum Anas Urbaningrum. “Ini merupakan tindakan yang sangat diskrimantif terhadap seorang Ketua Umum,” ujar Syahbana.
Syahbana pun menambahkan kalau mereka akan bekerja di luar partai dan menyiapkan sebuah perlawanan. “Saya pikir kami tidak berguna nlagi setelah proses yang terjadi terhadap Anas Urbaningrum,” timpal Muazzul. (gil/jpnn/mag-5/net)
