JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaku akan terus melontarkan serangan ke kubu PDI Perjuangan. Amunisi yang digunakan Wakil Sekjen PKS itu adalah soal keputusan melego aset-aset berharga bagi negara saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.
“Melalui Twitter, saya kan kemukakan banyak masalah dan banyak pihak juga menambahkan seperti penjualan Indosat, penjualan tanker, hilangnya Sipadan-Ligitan, penjualan gas Tangguh yang jauh di bawah harga pasar ke China dan sebagainya. Harusnya dijelaskan kan dong,” kata Fahri, Rabu (2/4).
Menurutnya, penjelasan itu menjadi penting karena menyangkut rekam jejak PDIP saat berkuasa. Kalau PDIP memilih berdiam diri, lanjut Fahri, berarti partai pimpinan Megawati itu benar-benar tidak memiliki jawaban untuk berbagai permasalahan yang dipertanyakan publik.
Fahri menambahkan, kasus penjualan gas Tangguh sangat mirip dengan penjualan Indosat maupun kebijakan-kebijakan yang salah lainnya. “Itu juga sale (penjualan, red). Bayangkan kalau harga jual ke pihak Tiongkok di bawah harga dalam negeri. Apa itu bukan sale? Itu kan sama dengan mensubsidi pihak Tiongkok,” tanya Wasekjen PKS itu.
Padahal, lanjutnya, subsidi BBM untuk rakyat Indonesia justru semakin dikurangi. “Apa kebijakan seperti ini bisa dianggap prorakyat? Dampak dari kebijakan Megawati itu kan masih kita rasakan sampai hari ini,” ungkapnya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaku akan terus melontarkan serangan ke kubu PDI Perjuangan. Amunisi yang digunakan Wakil Sekjen PKS itu adalah soal keputusan melego aset-aset berharga bagi negara saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.
“Melalui Twitter, saya kan kemukakan banyak masalah dan banyak pihak juga menambahkan seperti penjualan Indosat, penjualan tanker, hilangnya Sipadan-Ligitan, penjualan gas Tangguh yang jauh di bawah harga pasar ke China dan sebagainya. Harusnya dijelaskan kan dong,” kata Fahri, Rabu (2/4).
Menurutnya, penjelasan itu menjadi penting karena menyangkut rekam jejak PDIP saat berkuasa. Kalau PDIP memilih berdiam diri, lanjut Fahri, berarti partai pimpinan Megawati itu benar-benar tidak memiliki jawaban untuk berbagai permasalahan yang dipertanyakan publik.
Fahri menambahkan, kasus penjualan gas Tangguh sangat mirip dengan penjualan Indosat maupun kebijakan-kebijakan yang salah lainnya. “Itu juga sale (penjualan, red). Bayangkan kalau harga jual ke pihak Tiongkok di bawah harga dalam negeri. Apa itu bukan sale? Itu kan sama dengan mensubsidi pihak Tiongkok,” tanya Wasekjen PKS itu.
Padahal, lanjutnya, subsidi BBM untuk rakyat Indonesia justru semakin dikurangi. “Apa kebijakan seperti ini bisa dianggap prorakyat? Dampak dari kebijakan Megawati itu kan masih kita rasakan sampai hari ini,” ungkapnya.(fas/jpnn)
