JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyatakan yang perlu diwaspadai dalam pertarungan pemilu presiden (pilpres) kali ini adalah prinsip menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan beberapa cara.
Pertama, menurut Laode Ida, kekuatan para pejabat di daerah (gubernur, bupati, walikota) yang akan memanfaatkan jaringan birokrasi berikut aparatnya, mitra bisnis yang diuntungkan, dan berbagai elemen rakyat dengan mudah ‘dibeli suara mereka’.
Para pejabat daerah yang satu partai politik dengan atau mendukung pasangan capres, lanjut Ida, akan benar-benar mengerahkan aparatnya untuk kerja mendikte rakyat agar memilih pasangan capres tertentu.
“Ini artinya, moral dan profesionalisme birokrasi akan kian dirusak, termasuk di dalamnya akan menyalahgunakan berbagai dana untuk kepentingan pemenangan capres yang didukung itu,” kata Laode Ida, Senin (2/6).
Kedua, ujar Ida, pihak penyelenggara pemilu yang bisa dengan mudah dipengaruhi untuk melakukan rekayasa dengan antara lain menskenario data pemilih, tidak menyampaikan surat undangan memilih pada orang-orang yang diidentifikasi berpotensi mendukung calon yang berseberangan dengan capres yang didukung secara diam-diam oleh penyelenggara pemilu di tingkat lokal itu.
“Ini biasa terjadi di lapangan yang dilakukan kerjasama antara aparat pemerintah setempat, anggota PPK dan PPS, termasuk di dalamnya jajaran pengawas setempat. Mereka-mereka ini tentu biasa diajak kompromi dengan kompensasi yang bersifat fragmatis material, apalagi sudah merasa bahwa pada kesempatan pilpres ini juga berharap ‘menikmati’ dana yang dikesankan begitu banyak dari pasangan capres tertentu,” ungkap dia.
Pada hari “H”, jelas senator asal Sulawesi Tenggara itu, ada dua kemungkinan manipulasi yang bisa dilakukan, yaitu dengan perhitungan yang sangat manipulatif, apalagi para saksi dari capres bersikap fragmatis, tidak militan dan atau tak fanatis dengan capres yang merekrutnya.
“Perilaku fragmatisme seperti itu, sekali lagi, akan sangat mudah dilakukan oleh para kepala daerah yang parpolnya mendukung pasangan capres tertentu, di mana saat ini bisa dengan mudah dikalkulasi berdasarkan data lapangan para kepala daerah yang parpolnya mendukung pasangan capres tertentu. Oleh karena itu maka, perlu ada suatu gerakan sosial khusus pencegahan,” pungkas Laode Ida.(fas/jpnn)
