JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara jangan dijadikan lahan mencari kerja bagi kroni-kroni gubernur terpilih kelak. Masyarakat harus mengawasinya karena Bawaslu bukan tempat bagi pengangguran yang mencederai proses demokrasi yang sedang dibangun ke arah yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw, di Jakarta, Jumat (19/9), yang melihat adanya indikasi penyelewengan rekrutmen anggota Bawaslu di sejumlah daerah. Kecemasan itu diungkapkan mengingat banyak komisioner Bawaslu Provinsi di 24 provinsi yang baru saja dilantik umumnya berasal dari figur yang diragukan.
“Dari sejumlah nama yang dilantik saya tak yakin mereka orang-orang yang terbaik di daerahnya. Apalagi dilihat dari sisi integritas sebagai penyelenggara Pemilu yang jauh dari kriteria,” ujarnya.
Keraguan Jeirry itu mengemuka karena melihat calon-calon komisioner yang mendapatkan ranking saat seleksi di provinsi ternyata tak terpilih saat diseleksi oleh Bawaslu Pusat.
Dia mencontohkan Jawa Tengah yang memilih Teguh Purnomo sebagai salah satu anggota Bawaslu Jateng periode 2012-2017. Padahal Teguh baru dilantik sebagai anggota KPUD Jateng pengganti antar waktu oleh Ketua KPUD Jateng Ida Budhiati, yang terpilih sebagai anggota KPU RI periode 2012-2017. Sebelumnya Teguh adalah ketua KPU Kabupaten Kebumen.
‘’Kalau melihat contoh ini kan tak etis. Baru saja dilantik menjadi anggota KPUD tiba-tiba dilantik jadi Bawaslu Provinsi. Padahal Jateng sedang mempersiapkan Pilgub,’’ tegasnya. (gir)
JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara jangan dijadikan lahan mencari kerja bagi kroni-kroni gubernur terpilih kelak. Masyarakat harus mengawasinya karena Bawaslu bukan tempat bagi pengangguran yang mencederai proses demokrasi yang sedang dibangun ke arah yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw, di Jakarta, Jumat (19/9), yang melihat adanya indikasi penyelewengan rekrutmen anggota Bawaslu di sejumlah daerah. Kecemasan itu diungkapkan mengingat banyak komisioner Bawaslu Provinsi di 24 provinsi yang baru saja dilantik umumnya berasal dari figur yang diragukan.
“Dari sejumlah nama yang dilantik saya tak yakin mereka orang-orang yang terbaik di daerahnya. Apalagi dilihat dari sisi integritas sebagai penyelenggara Pemilu yang jauh dari kriteria,” ujarnya.
Keraguan Jeirry itu mengemuka karena melihat calon-calon komisioner yang mendapatkan ranking saat seleksi di provinsi ternyata tak terpilih saat diseleksi oleh Bawaslu Pusat.
Dia mencontohkan Jawa Tengah yang memilih Teguh Purnomo sebagai salah satu anggota Bawaslu Jateng periode 2012-2017. Padahal Teguh baru dilantik sebagai anggota KPUD Jateng pengganti antar waktu oleh Ketua KPUD Jateng Ida Budhiati, yang terpilih sebagai anggota KPU RI periode 2012-2017. Sebelumnya Teguh adalah ketua KPU Kabupaten Kebumen.
‘’Kalau melihat contoh ini kan tak etis. Baru saja dilantik menjadi anggota KPUD tiba-tiba dilantik jadi Bawaslu Provinsi. Padahal Jateng sedang mempersiapkan Pilgub,’’ tegasnya. (gir)
