Mantan Menteri BUMN Dukung Dahlan Iskan
JAKARTA -Praktik kongkalikong anggaran atau permintaan jatah oleh oknum anggota DPR sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil mengakui, persoalan tersebut sudah berlangsung lama. Sofyan mendukung langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengangkat isu tersebut.
“Persoalan ini sudah lama, tapi sekarang menjadi isu. Itu bagus, dengan diangkat begini mudah-mudahan akan terjadi perubahan dalam perilaku pemerintahan secara umum,” kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, kemarin (1/11).
Dia mengatakan, instruksi Dahlan yang melarang direksi BUMN memberikan setoran kepada oknum DPR dinilai tepat. Menurut Sofyan, mengubah kultur di tubuh BUMN lebih mudah dilakukan. “Tapi kalau yang di luar sana (di luar BUMN, Red) tidak diperbaiki, ya repot,” ujarnya.
Pria kelahiran Aceh itu, apa yang dilakukan Dahlan cukup memberikan efek di internal BUMN. Bagi BUMN, lanjut dia, kalau menteri sudah memberikan larangan maka akan dipatuhi. “Tidak dapat proyek itu urusan belakangan, bagi mereka tidak rugi,” kata Sofyan.
“Selama ini yang menjadi masalah adalah karena iklimnya begitu kotor. Kalau you tak berikan maka you yang disadvantage dan yang lain untung,” sambungnya.
Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan dukungannya kepada Dahlan dengan menyebut adanya oknum pemeras di lingkungan legislatif. Namun dia meminta Dahlan untuk tidak mengemukakannya kepada publik. Alasannya, baik dirinya maupun Dahlan bukan penegak hukum atau lembaga peradilan.
Terpisah, Koordinator BUMN Care, Budi Purnomo Karjodihardjo menilai manuver yang dilakukan berbagai pihak untuk menggulingkan Dahlan bisa memancing amarah publik,”Publik sedang senang melihat upaya serius Dahlan dalam memperbaiki BUMN. Tapi langkahnya terganjal gerakan politik anti Dahlan Iskan hari-hari terakhir ini,” ujarnya.
Dahlan diketahui sedang giat memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di BUMN, baik di kalangan dalam BUMN sendiri, maupun dari pihak luar termasuk dari oknum anggota DPR,”Untuk itu rakyat juga harus ikut mengawasi BUMN dan DPR agar praktek kotor dan kongkalikong seperti itu tidak terjadi lagi,” sebutnya.
Badan Kehormatan (BK) DPR sudah menetapkan jadwal pemanggilan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pernyataan mengenai praktik pemerasan di lingkungan BUMN.
“Pak Dahlan dijadwalkan hari Senin, tanggal 5 November pukul 10.30. Surat undangannya sudah kami kirim sore ini (kemarin, red),” kata Ketua BK M.Prakosa di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan BK akan meminta keterangan secara detil soal pernyataan Dahlan Iskan mengenai adanya oknum anggota DPR yang memeras BUMN.
“Termasuk siapa yang diperas serta modus transaksi yang telah dilakukan oleh yang dituduh memeras dan yang disebut diperas. Ini akan kami ungkap,” ujar politisi PDIP, itu. Belakangan Dahlan memang juga mengaku telah memiliki list setidaknya 10 nama oknum wakil rakyat yang berbuat tidak etis itu.
Masih dalam hari yang sama, BK juga memanggil Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro.
Kepala Humas Kementerian BUMN diundang terkait beredarnya belasan inisial nama yang disebut sebagai oknum anggota DPR pemeras BUMN. Sejauh ini, Humas Kementerian BUMN telah menyanggah kalau inisial itu bersumber dari mereka.
Sedangkan, Ismed Hasan Putro akan diminta keterangan terkait pernyataannya di hadapan publik yang membenarkan pernyataan Dahlan. (pri/dyn)
Bahkan, Ismed mengaku sempat ada oknum anggota DPR yang meminta upeti dari dirinya saat baru dilantik menjadi pejabat BUMN.
“Pak Kepala Humas BUMN (Faisal Halimi) kami jadwalkan pukul 12.00 dan Pak Dirut RNI (Ismed Hasan Putro) setelah itu, sekitar pukul 14.00,” terang Prakosa.
