JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, menyampaikan tiga hal strategis pengelolaan perbatasan negara yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Tiga hal tersebut adalah Rencana Induk (Renduk), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan memastikan kegiatan ekonomi di perbatasan negara berjalan lancar.
Renduk
Suhajar mengatakan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Negara saat ini telah memasuki tahap akhir. Setelah Renduk disahkan oleh Presiden Jokowi, Suhajar menyampaikan pihaknya akan mengoordinir untuk menetapkan Rencana Aksi yang merupakan penjabaran dari Renduk dan kesepakatan Kementeria/Lembaga anggota BNPP dalam mengelola program dan kegiatan di perbatasan negara.
“Pertama kita sedang tahap akhir penyusunan Renduk, targetnya seminggu ke depan akan diselesaikan untuk nantinya dibawa ke Sekretariat Kabinet untuk dibawa ke Presiden,” ujar Suhajar dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020).
PKSN
PKSN merupakan pintu gerbang penghubung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang memberikan first impression tentang NKRI. PKSN merupakan wujud dari sistem perkotaan nasional, dalam pengembangannya, suatu kota tidak dapat terlepas dari pengembangan desa. PKSN yang ideal dapat dicapai dengan membangun kawasan perdesaannya untuk kemudian berakselerasi menjadi kawasan perkotaan.
Suhajar yang juga Juru Bicara BNPP menyampaikan Presiden Jokowi mempunyai 41 Major Project dalam RPJMN 2020-2024. Satu diantaranya adalah membangun enam PKSN di perbatasan negara yaitu di Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw, Merauke, Nunukan dan Kefamenanu.
Lebih lanjut Suhajar mengatakan Presiden meminta rencana pembangunan tiga PKSN yaitu Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, dan Jayapura/Skouw dimatangkan.
“Kedua yang menjadi isu perhatian presiden adalah penetapan PKSN, beliau meminta agar segera mematangkan rencana pembangunan di tiga PKSN (Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw). Tiga PKSN ini inpresnya sudah berada di tahap akhir, hari ini sudah berada di Sekretariat Kabinet, Insya Allah apabila disetuju maka akan mulai dikerjakan di tahun 2021 dan 2022,” kata Suhajar.
Suhajar menambahkan untuk mematangkan rencana pembangunan tersebut Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, telah memerintahkan BNPP untuk mulai melakukan pemetaan. Tiga PKSN yaitu Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw sudah dipetakan potensi yang dapat dikembangkan. Tiga PKSN lainnya yaitu Merauke, Nunukan dan Kefamenanu akan dipetakan potensinya pada awal Tahun 2021.
“Pak Tito telah memerintahkan BNPP untuk memulai melakukan pemetaan atas PKSN yang lain yang menjadi major project. Maka BNPP akan mengajak K/L di awal 2021 untuk meneruskan perencanaan tiga PKSN berikutnya untuk dilaksanakan di 2022,” tambahnya.
Memastikan Kegiatan Ekonomi di Perbatasan Negara Berjalan Lancar
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di perbatasan negara telah dilengkapi dengan bangunan pasar, salah satunya adalah di PLBN Skouw. Pasar ini merupakan tempat bertemunya pedagang Indonesia dengan pembeli yaitu masyarakat negara tetangga.
Suhajar mengatakan Presiden Jokowi pernah menyampaikan keinginannya meninjau pasar PLBN Skouw kepada Menteri Tito Karnavian.
“Ada satu hal lagi yang menjadi perhatian presiden yaitu memastikan bahwa bagian tertentu dari perbatasan yang sudah mulai maju kegiatan ekonominya mulai berjalan. Dan beliau pernah menyamapaikan ke Mendagri ingin meninjau pasar PLBN Skouw, jadi akhir tahun ini kira-kira ada tiga hal kerja berat dan bersama kita yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perhatian bapak presiden,” pungkasnya.(rel)
