JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggenjot pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun ini. Tujuannya, antara lain, mendukung kebutuhan Pemilu 2024. Sebab, e-KTP menjadi salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak suara.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pada 1 Agustus pihaknya telah menyelesaikan pengadaan blangko baru melalui e-katalog. Itu setelah usulan pemanfaatan dana pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk pengadaan blangko e-KTP disetujui menteri keuangan. “Dengan demikian, diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar,” ujarnya kemarin (2/8).
Pada pengadaan 1 Agustus, jumlah blangko e-KTP yang dipesan sebanyak 11.393.783 keping. Angka tersebut menambah dua kali pengadaan sebelumnya yang dilakukan tahun ini
Awal 2023, dukcapil sudah mengadakan 10.450.518 keping dengan anggaran reguler APBN. Kemudian, pada akhir Mei 2023, ditambah sebanyak 2.683.032 keping.
Dengan demikian, secara akumulasi, pada 2023 sudah diproduksi sekitar 24 juta. “Diharapkan, stok blangko e-KTP ini mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023,” ucapnya.
Teguh mengungkapkan, per 4 Agustus 2023, stok blangko e-KTP mulai tersedia. Permintaan blangko dari daerah-daerah pun sudah bisa dipenuhi secara bertahap. “Semoga tidak ada lagi daerah yang kekurangan blangko,” paparnya.
Dia pun meminta agar kepala dinas dukcapil se-Indonesia dapat memanfaatkan penggunaan blangko itu dengan cermat. Salah satu prioritasnya untuk penduduk yang sudah melakukan perekaman, tetapi e-KTP belum dicetak. “Juga pemilih pemula,” tuturnya.
Sebelumnya, salah satu temuan Bawaslu RI, banyak pemilih yang tidak memiliki e-KTP. Baik mereka yang belum melakukan perekaman maupun pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun setelah pencocokan dan penelitian data.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, pihaknya bersama dukcapil terus menggenjot kepemilikan e-KTP. Dia pun mendukung penuh upaya dukcapil yang melakukan gerakan jemput bola di berbagai daerah. “Di media sosial, kami juga menyampaikan (ajakan, Red),” terangnya saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta.
Betty menyebut, angka pemilih non e-KTP sudah mengalami penurunan. Namun, dia tak ingat betul angka pastinya. Yang jelas, dari pertemuan terakhir dengan Dukcapil, angkanya sudah di bawah 4 juta. Kalaupun nanti tidak semua pemilih berhasil memiliki e-KTP pada hari H pemungutan suara, KPU menegaskan akan tetap mengakomodasi melalui dokumen pengganti seperti kartu keluarga (KK). (far/c18/hud/jpg)
