JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan resmi bergabung dengan kelompok partai politik pendukung pemerintahan. PAN beralasan bergabung dalam Parpol pendukung pemerintahan karena ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan itu keluar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.
“Saya mendampingi Ketua PAN Pak Zulkifli untuk melakukan perbincangan yang sangat penting.
Saya mediator untuk PAN dalam bertemu dengan Presiden,” kata Wiranto dalam jumpa pers.
Intinya kata dia ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global.
“Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia,” katanya.
Sementara Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas.
“Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI,” katanya.
Ia menegaskan hal itu telah disepakati setelah berdiskusi dengan seluruh jajaran partai kemudian menjadi kesepakatan partai secara solid. Zulkifli melanjutkan bergabungnya PAN dengan kelompok pendukung pemerintah dengan latar belakang karena PAN mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan NKRI ketimbang kepentingan parpol maupun golongan.
Zulkifli mengaku belum mengomunikasikan keputusan tersebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena menurut dia sudah tidak tepat lagi membicarakan soal KIH atau KMP di tengah situasi perekonomian global yang melambat.
“Belum, dalam waktu dekat akan kami sampaikan. PAN menilai tidak tepat lagi bicara KMP-KIH, kita harus pikirkan kepentingan yang lebih besar bangsa, negara, masyarakat, dan NKRI,” katanya.
Menanggapi hal itu Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama mengatakan ia sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah.
“Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat,” jelasnya.
Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sudah menyetujui langkah PAN yang bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Ya, seluruh jajaran PAN pastinya sudah setuju dengan keputusan ini,” kata Eddy saat ditanyai mengenai sikap Amien, Rabu (2/9).
Eddy mengatakan, keputusan untuk bergabung ke pemerintah bukan suatu yang tiba-tiba. Keputusan ini diambil karena didasari berbagai permasalahan ekonomi yang belakangan ini terjadi. PAN merasa akan lebih mudah membantu kondisi ekonomi tersebut jika bergabung ke dalam pemerintahan.
“Kalau belum dibicarakan, kita enggak mungkin berani mengumumkan ini,” ucap Eddy.
Namun, Eddy enggan menjelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan yang membuat PAN pindah haluan dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah. “Pokoknya sudah diputuskan setuju, semua setuju,” ucapnya.
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Gerindra maupun Koalisi Merah Putih tidak khawatir meski PAN memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, gabungan partai politik pengusung pemerintah. Sebab, KMP dibentuk bukan untuk loyal ke kelompok atau demi kepentingan sesaat.
“Kita tidak ada masalah, tapi kita tetap akan berjalan. Tidak ada masalah, tidak khawatir. Cita-cita kita bukan loyal pada kepentingan sesaat atau kelompok,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra kepada media, Rabu (2/9).
Gerindra menghargai seluruh keputusan yang diambil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Gerindra tak kecewa meskipun keputusan yang diambil Zulkifli sangat berlawanan dengan kebijakan yang diambil mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
“Yang namanya dinamika politik, tidak ada sesuatu yang permanen. Ketidakpermanenan juga terjadi di pemerintah. Biasa saja,” pungkasnya. (bbs/val)
