JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah Laksamana Yudo Margono menjadi panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjalan mulus. Komisi I DPR kemarin (2/12) menyetujui kepala staf TNI-AL (KSAL) itu menjadi orang nomor satu di TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Persetujuan tersebut diputuskan setelah DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan mendengarkan paparan visi-misi Yudo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan, persetujuan mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu menjadi panglima TNI diputuskan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi di komisi I.
Komisi I juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Andika Perkasa dari jabatan panglima TNI. Pemberhentian tersebut menyusul masa pensiun Andika pada 21 Desember mendatang.
Proses fit and proper test yang dijalani Yudo terbilang lancar. Nyaris tanpa kendala. Pantauan Jawa Pos, Yudo tiba di n DPR sekitar pukul 13.15. Perwira tinggi TNI asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengantarkan Yudo masuk ke ruang Komisi I DPR pukul 13.41.
Di hadapan para pimpinan dan anggota komisi I, Yudo memaparkan visi-misi sebagai panglima TNI. Khusus untuk mewujudkan TNI yang patriot, alumnus Akademi Angkatan Laut angkatan XXXIII/tahun 1988 itu memprioritaskan beberapa hal. Di antaranya percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI yang unggul dalam setiap penugasan. Akselerasi tersebut akan dilandasi profesionalisme dan jiwa personel yang tangguh.
Selain itu, pria kelahiran 26 November 1965 tersebut bakal meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI. Baik personel maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista). Upaya untuk mewujudkan TNI yang patriot juga akan dilakukan Yudo melalui penguatan implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan lewat pembentukan kogabwilhan.
Bukan hanya itu, Yudo juga memastikan TNI akan selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Terlebih di tengah upaya pemulihan ekonomi dan perjuangan menuntaskan Covid-19 seperti sekarang ini. “TNI selalu hadir dan akan terus hadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat,” tegas Yudo dalam paparannya.
Yudo menandaskan komitmen TNI dalam melaksanakan tugas-tugas negara untuk kepentingan rakyat. Tentu tugas-tugas tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan serta kepercayaan yang diberikan negara kepada TNI. Suami Veronica Yulis Prihayati itu berjanji TNI akan bersikap humanistis dan menyatu dengan rakyat saat melaksanakan komitmen tersebut.
“Saya akan mengerahkan segala daya-upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan, yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat,” tegas alumnus SMA Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, tersebut. Dia juga memastikan TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana.
Setelah memaparkan visi-misi, Yudo menjalani sesi tanya jawab dan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di komisi I. Sayangnya, sesi tersebut digelar tertutup. Awak media yang meliput di ruang Komisi I DPR tidak diperbolehkan mengikuti dan menyaksikan sesi yang berlangsung lebih dari dua jam itu.
Sesi tanya jawab yang digelar tertutup itu dikritik masyarakat sipil. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyebut rangkaian fit and proper test yang menerapkan sistem terbuka dan tertutup itu jauh dari prinsip good governance. “Hal itu juga membuat fit and proper test berpotensi hanya formalitas,” ujarnya.
Rivanlee mengatakan, keterbukaan uji kelayakan dan kepatutan merupakan bentuk tanggung jawab DPR kepada publik. Dari proses yang terbuka itu, publik juga bisa mengetahui apa saja persoalan di tubuh TNI yang menjadi perhatian DPR. “Proses-proses yang tidak transparan tentu hanya akan menghasilkan hasil yang buruk,” ungkap Rivanlee kepada Jawa Pos.
Di sisi lain, hingga kemarin belum ada perkembangan terbaru mengenai jabatan KSAL yang ditinggalkan Yudo. Saat dikonfirmasi, Yudo menyatakan belum mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan nama. “Nanti kalau memang diperintah ya kami usulkan,” ucap dia.
Yang memilih dan memutuskan, lanjut Yudo, adalah presiden. “Hak prerogatif presiden untuk menunjuk KSAL berikutnya,” tambah dia.
Yang sudah jelas dan pasti, mantan panglima Komando Armada (Koarmada) I itu menyebutkan, calon atau kandidat KSAL harus sudah bintang tiga. Secara keseluruhan ada sembilan perwira tinggi bintang tiga TNI-AL yang masih aktif bertugas. Baik di dalam maupun di luar organisasi TNI.
Namun, dari sembilan nama itu, ada tiga nama yang disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Yudo sebagai KSAL. Mereka adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Panglima Kogabwilhan I Laksamana Madya TNI M. Ali, dan Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto. (tyo/syn/c9/ttg/jpg)
