SUMUTPOS.CO – Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah di Istana Negara, kemarin (22/11). Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Agus pada jabatan barunya.
Agus dilantik menjadi Panglima TNI berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023.
Setelah pengambilan sumpah, acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah Panglima TNI. Bertindak sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI, Agus menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Seusai pelantikan Agus sempat ditanya terkait kondisi pilot Maskapai Susi Air. “Kami akan melibatkan Forkopimda di sana untuk komunikasi,” katanya.
Dia menyebut kedepankan Agus akan mengedepankan operasi teritorial. Dia berharap dengan langkah ini ada kabar bagaimana Pilot Phiilip Mehrthens.
Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Jenderal Agus melaksanakan serah terima jabatan bersama Laksamana Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh Yudo.
Dia juga bakal mengimplementasikan Visi TNI PRIMA. Yakni TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. “Yang pertama well trained. Jadi, saya akan melatih prajurit saya profesional, manuver individu, ataupun manuver secara kelompok,” ungkap dia.
Kedua, Agus ingin para personel TNI dibekali perlengkapan yang memadai. Dia menekankan, dirinya akan berusaha menerapkan well equip. Yakni alat dan peralatan yang modern.
“Tentunya kami menggandeng industri pertahanan kita, produk dalam negeri,” imbuhnya. Ketiga, dia ingin para prajuritnya mendapat pemasukan yang baik. “Well paid, kami akan berikan ULP (Uang Lauk Pauk), terutama ULP yang memadai. Nanti kami akan ajukan secara bottom up ke Kementerian Pertahanan,” tambah dia.
Menurut Agus, tiga hal itu yang menjadi program jangka dekat sebagai panglima TNI baru. Soal netralitas dalam pemilu serentak tahun depan, dia menyatakan bahwa dirinya tegas pada komitmen TNI untuk netral.
Belum lama, dia menyebut, pihaknya bersama Laksamana Yudo sudah membuka Posko Pengaduan Netralitas TNI. Posko itu dibentuk untuk memastikan TNI tetap netral. “Tiap-tiap wilayah ada posko pengaduan. Kalau ada TNI yang tidak netral, silakan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor telepon dan sebagainya,” kata dia.
Sebagai orang nomor satu di institusi militer Indonesia, Agus menyampaikan bahwa seluruh prajurit TNI harus taat dan patuh pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 tentang TNI. Dalam aturan tersebut, jelas disebut bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selain itu, masih kata Agus, ada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya, itu pidana dan teguran dari komandannya. Kalau penjara itu satu tahun, kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai UU tersebut,” ungkapnya.
Di tempat yang sama Laksamana Yudo menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memimpin TNI. Dia lega lantaran mampu menjalankan tugas yang sudah diemban sejak 19 Desember 2022.
Tidak lupa, dia menyampaikan permohonan maaf dan menitipkan pesan agar seluruh prajurit TNI tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. “Sebagai manusia biasa dan atas nama keluarga juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf,” ucap dia. (syn/lyn/jpg)
