26 C
Medan
Saturday, September 21, 2024

KPK Kumpul Bukti, Anas Balik Nantang

TERKAIT harapan Presiden SBY agar KPK cepat-cepat memberikan kejelasan status Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan maklum soal kegelisahan Presiden SBY.

BERSAMA: Ketua KPK Abraham Samad  bersama Kapolri Jend Timur Pradopo  Wakil Jaksa Agung Darmono (kanan) foto bersama  Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.//AMINOER RASYID/SUMUT POS
BERSAMA: Ketua KPK Abraham Samad bersama Kapolri Jend Timur Pradopo dan Wakil Jaksa Agung Darmono (kanan) foto bersama di Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.//AMINOER RASYID/SUMUT POS

Disinggung soal harapan SBY yang disampaikan Senin (4/2) malam di Jeddah, Samad dalam keterangan pers di Medan, Selasa (5/2), menegaskan belum ada penetapan status baru terhadap Anas. Hingga kini pemeriksaan KPK kepada Anas masih sebatas saksi. Dalam mendalami setiap kasus korupsi, dia menegaskan, KPK membutuhkan bukti-bukti mendalam dan tidak asal menetapkan status seseorang.

“Penanganan kasus korupsi yang menimpa petinggi parpol tak ada kaitan dengan rumor ‘sandera-menyandera’ kepentingan di Pemilu 2014. KPK bukan lembaga yang bisa diintervensi pihak manapun, termasuk presiden,’’ tukasnya.

Menurut Samad, kasus yang melibatkan Anas masih terus didalami dan dikembangkan. KPK melaksanakan secara transparan  demi menghindari kesan adanya upaya perlindungan terhadap orang tertentu. “Tak ada niat kami melindungi pelaku korupsi tertentu dan tegas terhadap pelaku lainnya. Kami berpegang pada prinsip equality before the law,” katanya.

Dikatakan dia, kendala utama KPK untuk mengungkap secara tuntas perkara korupsi Hambalang adalah pengumpulan bukti-bukti akibat keterbatasan personel.

Terpisah, Anas Urbaningrum meminta pihak yang menudingnya terlibat kasus dugaan korupsi untuk membuktikan tudingan itu.  Anas mengaku mulai lelah menghadapi sejumlah tudingan yang dialamatkan padanya. Dimulai dari kasus dugaan korupsi di proyek Wisma Atlet hingga kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang.

“Yang menuduh yang harus buktikan dong. Saya sudah jelas tidak terlibat urusan hukum,” tegas Anas di sela-sela acara KAHMI di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (5/2) malam.

Ia mengaku sudah biasa nama politisi partai politik disebut-sebut karena kasus korupsi. Namun menurutnya, hal itu seharusnya tidak mempengaruhi elektabilitas maupun kehidupan parpol. Partai, kata dia, tidak akan bergejolak dengan dinamika semacam itu.

Tudingan bahwa Anas terseret kasus korupsi sepertinya juga tak membuat para kader HMI kehilangan respek. Bahkan dalam acara KAHMI itu,  Anas tetap disanjung dan disambut. Tidak sedikit pun ia terlihat minder dengan statusnya yang kini dipertanyakan.

“Kalau disebut-sebut namanya, kan itu hal yang biasa. Ada yang disebut urusan pajak, urusan Lapindo, ada yang disebut urusan Hambalang, banyaklah. Tapi disebut-sebut kan bukan ukuran. Yang penting kerja keras,” pungkas Anas. (mag-5/flo/jpnn)

TERKAIT harapan Presiden SBY agar KPK cepat-cepat memberikan kejelasan status Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan maklum soal kegelisahan Presiden SBY.

BERSAMA: Ketua KPK Abraham Samad  bersama Kapolri Jend Timur Pradopo  Wakil Jaksa Agung Darmono (kanan) foto bersama  Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.//AMINOER RASYID/SUMUT POS
BERSAMA: Ketua KPK Abraham Samad bersama Kapolri Jend Timur Pradopo dan Wakil Jaksa Agung Darmono (kanan) foto bersama di Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.//AMINOER RASYID/SUMUT POS

Disinggung soal harapan SBY yang disampaikan Senin (4/2) malam di Jeddah, Samad dalam keterangan pers di Medan, Selasa (5/2), menegaskan belum ada penetapan status baru terhadap Anas. Hingga kini pemeriksaan KPK kepada Anas masih sebatas saksi. Dalam mendalami setiap kasus korupsi, dia menegaskan, KPK membutuhkan bukti-bukti mendalam dan tidak asal menetapkan status seseorang.

“Penanganan kasus korupsi yang menimpa petinggi parpol tak ada kaitan dengan rumor ‘sandera-menyandera’ kepentingan di Pemilu 2014. KPK bukan lembaga yang bisa diintervensi pihak manapun, termasuk presiden,’’ tukasnya.

Menurut Samad, kasus yang melibatkan Anas masih terus didalami dan dikembangkan. KPK melaksanakan secara transparan  demi menghindari kesan adanya upaya perlindungan terhadap orang tertentu. “Tak ada niat kami melindungi pelaku korupsi tertentu dan tegas terhadap pelaku lainnya. Kami berpegang pada prinsip equality before the law,” katanya.

Dikatakan dia, kendala utama KPK untuk mengungkap secara tuntas perkara korupsi Hambalang adalah pengumpulan bukti-bukti akibat keterbatasan personel.

Terpisah, Anas Urbaningrum meminta pihak yang menudingnya terlibat kasus dugaan korupsi untuk membuktikan tudingan itu.  Anas mengaku mulai lelah menghadapi sejumlah tudingan yang dialamatkan padanya. Dimulai dari kasus dugaan korupsi di proyek Wisma Atlet hingga kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang.

“Yang menuduh yang harus buktikan dong. Saya sudah jelas tidak terlibat urusan hukum,” tegas Anas di sela-sela acara KAHMI di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (5/2) malam.

Ia mengaku sudah biasa nama politisi partai politik disebut-sebut karena kasus korupsi. Namun menurutnya, hal itu seharusnya tidak mempengaruhi elektabilitas maupun kehidupan parpol. Partai, kata dia, tidak akan bergejolak dengan dinamika semacam itu.

Tudingan bahwa Anas terseret kasus korupsi sepertinya juga tak membuat para kader HMI kehilangan respek. Bahkan dalam acara KAHMI itu,  Anas tetap disanjung dan disambut. Tidak sedikit pun ia terlihat minder dengan statusnya yang kini dipertanyakan.

“Kalau disebut-sebut namanya, kan itu hal yang biasa. Ada yang disebut urusan pajak, urusan Lapindo, ada yang disebut urusan Hambalang, banyaklah. Tapi disebut-sebut kan bukan ukuran. Yang penting kerja keras,” pungkas Anas. (mag-5/flo/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/