DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Kader Partai Demokrat dipimpin oleh politisi Jhoni Allen yang mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hills Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3), diklaim mencapai 1.200 orang. Tidak diketahui persis siapa saja peserta KLB yang memiliki suara sah yang hadir dalam kongres tersebut. Namun semuanya disebut adalah pemilik suara sah. Dalam KLB, Jenderal Purn Moeldoko terpilih untuk menahkodai Partai Demokrat 2021-2025.
“SAMPAI hari ini yang hadir mencapai 1.200 orang. Sebagian masih dalam perjalanan menuju ke sini. Saya nggak tau nantinya akomodasi untuk mereka masih memadai atau gak. Tapi insyaallah akan bisa tercapai apa yang kita inginkan,” kata Politisi Partai Demokrat, Max Sopacua, yang dikonfirmasi Sumut Pos di sela-sela KLB Ditanya berapa persen DPC, DPD, dan pemilik hak suara hadir? Ia mengatakan, mencapai 2/3 dari seluruh suara di Indonesia.
“Dari jumlah 1.200 yang hadir, itu sudah di atas 2/3. Jadi kongres ini berlangsung sesuai dengan aspek legalitasnya yakni 2/3 dari jumlah suara. Sudah memadai, dan saya kira tidak ada masalah lagi untuk hal-hal yang krusial itu. Kalau pun ada yang mau bilang mau dibubarkan, silakan saja. ‘Kan ada aparat keamanan. Kita berpijak pada masalah hukum, kita berpijak pada masalah keamanan. Dan semuanya itu ada aspek legalitasnya,” katanya.
Ia mengatakan, KLB dipersiapkan matang hingga 99 persen. “Sisa satu persen itu adalah pembukaan. Jadi kalau dihitung, semua peserta sudah hadir dengan para peninjau yang memiliki hak suara dan hak bicara. Karena kongres biasanya yang mempunyai hak suara, yang punya hak bicara,” katanya.
Ia juga memastikan dana yang digunakan untuk kongres berasal dari mereka sendiri. “Pakai dana kami sendiri,” cetusnya.
Sebelumnya, pendiri PD, HM Darmizal MS, mengklaim KLB dihadiri sekitar 1.200 peserta, terdiri dari peserta DPC dan DPD serta tamu undangan.
Pantauan di lapangan, lokasi hotel dijaga ketat oleh petugas dari keamanan hotel dan panitia KLB. Kendaraan yang hendak memasuki wilayah hotel diberhentikan untuk didata oleh petugas keamanan. Hanya orang-orang yang sudah masuk daftar undangan yang diizinkan masuk.
Sejumlah wartawan hanya diperbolehkan hingga di pintu penjagaan hotel, sehingga tidak bisa memantau siapa saja peserta KLB serta pemilik suara yang hadir. Para undangan datang naik mobil dan bus-bus pariwisata.
Info diperoleh dari petugas keamanan hotel, The Hill Hotel And Resort Sibolangit, Deliserdang, terisi penuh sejak Kamis (4/3) malam hingga hari Sabtu (6/3). Informasi soal penuhnya hotel ini juga terlihat melalui pemesanan hotel secara online.
Adapun foto lokasi kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) sudah beredar luas di media sosial. Foto lokasi KLB Partai Demokrat itu menunjukkan sebuah panggung lengkap dengan logo Partai Demokrat. Berdasarkan foto yang beredar, lokasi KLB Partai Demokrat itu berada di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit.
Dipecat dan Di-PAW
Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu, tidak membalas pertanyaan via WhatsApp tentang siapa saja peserta KLB Partai Demokrat di Sibolangit. Ia hanya menegaskan, siapapun pengurus atau kader yang terlibat di KLB di Sibolangit, akan dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Karena KLB tersebut adalah ilegal.
“Bahkan jika ada anggota DPRD yang ikut menghadiri KLB , kita usulkan dipecat dari keanggotaan kader Partai Demokrat dan di PAW,” kata Herri kepada wartawan usai menggelar apel siaga seluruh Ketua DPC Partai Demokrat se-Sumut di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (5/3).
Dalam apel siaga yang dihadiri pengurus DPD Partai Demokrat Sumut dan sejumlah ormas sayap Partai Demokrat tersebut, juga dilakukan penyampaian ikrar kesetiaan terhadap AHY yang disampaikan para Ketua DPC Partai Demokrat se-Sumut.
Para anggota DPRD Sumut yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat juga hadir, yakni Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tapanuli Tengah, Tangkas Manimpan Lumbantobing dan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Padang Lawas, Tondi Roni Tua.
Apel siaga seluruh Ketua DPC itu digelar untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Dan ternyata seluruh pengurus dari 33 DPC kota/kabupaten hadir, kecuali pengurus DPC Nias Selatan. Demikian juga pengurus inti DPD Demokrat Sumut, semua hadir apel.
Apel siaga digelar Jumat pagi. Sementara KLB digelar Jumat siang sekira pukul 14.00, selesai Salat Jumat.
Karena DPD Partai Demokrat Sumut telah melaporkan KLB ini ke Polrestabes Medan, dengan tudingan ilegal dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.
“Kita sudah laporkan kepada Polrestabes Medan, pertama masalah KLB tersebut. Kedua kegiatan tersebut mengumpulkan massa sudah melangggar Prokes Covid-19. Kita harusnya bisa menghentikan penyebaran Covid-19 dengan tidak kumpul-kumpul, semakin tinggi nantinya ini Covid-19 di Deliserdang Sumatera Utara,” ujar Herri Zulkarnain, saat menggelar apel siaga.
Sejumlah pengurus DPD PD Sumut dan DPC PD Kota Medan, yang coba dikonfirmasi mengenai KLB di Sibolangit, semua tidak mengangkat telepon. Dikonfirmasi via WA juga tidak membalas.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu menyayangkan terlaksananya KLB di Sibolangit. Padahal, DPC Partai Demokrat Kota Medan maupun DPD Partai Demokrat Sumut telah meminta pemerintah dalam hal ini Polrestabes Medan untuk membatalkan dan membubarkan KLB tersebut, karena tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.
“Kami sudah membuat laporan resmi melalui surat dan pakai tanda terima ke Polrestabes Medan. Namun laporan kami ini tidak direspon, hingga terselenggaranya KLB tersebut. Ini terkesan ada pembiaran dari pemerintah,” kata Burhanuddin Sitepu kepada Sumut Pos, tadi malam.
Menurut Burhanuddin, dalam surat itu mereka meminta kepada Polrestabes Medan membatalkan KLB tersebut, karena masih di dalam wilayah hukum Polrestabes Medan. “Jika kepolisian tidak bisa membatalkan, biar kami yang membubarkan KLB tersebut. Kami minta Kepolisian ikut mendampingi untuk menghindari tindakan anarkis. Tapi sampai selesainya KLB tersebut, tidak ada respon dari Polrestabes Medan,” ungkapnya.
Padahal, sebut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan ini, sejumlah pengurus DPC se-Sumut sengaja mendatangi lokasi untuk menolak digelarnya KLB tersebut. “Ini sangat kita kesalkan,” tegasnya.
Disebut Burhanuddin, ada dua konsekuensi dari digelarnya KLB yang mengatasnamakan pengurus Partai Demokrat tersebut jika tidak ada tindakan dari pemerintah. “Pertama, akan terjadi dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan konsekuensi kedua, legitimasi Partai Demokrat di Pemilu 2024 akan hancur,” ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Burhanuddin yakin dan percaya, DPP Partai Demokrat tidak akan tinggal diam. “Pasti akan ada upaya hukum yang ditempuh DPP Partai Demokrat menyikapi ini. Kita tidak ingin Partai Demokrat diobok-obok oleh orang-orang yang ingin merusak partai ini,” tegasnya.
Pantauan di lapangan, sejak Jumat siang, massa pendukung KLB berdatangan ke arena KLB di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, dari Kabanjahe, Berastagi, Pancurbatu dan berbagai daerah lainnya di Sumatera Utara. Sebagian besar menggunakan sejumlah bus pariwisata dan mengenakan baju kaos putih biru berlambangkan Partai Demokrat yang bertuliskan ‘Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat’.
Mikel Sembiring, salah seorang pendukung digelar-nya KLB tersebut mengatakan dirinya sengaja datang bersama rombongan untuk memberikan semangat kepada Moeldoko yang akan maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di KLB tersebut.
“Untuk memberi semangat. Kami juga berharap KLB ini berjalan dengan baik. Semua kader harus menunjukkan kedewasaan atas apapun hasil dari KLB ini, “ ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Moeldoko Terpilih sebagai Ketum
Meski diwarnai pro kontra, acara KLB yang dipimpin Jhoni Allen, tetap berlangsung secara tertutup di The Hill. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn Moeldoko secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Moeldoko mengalahkan Marzuki Ali, setelah nama keduanya diajukan sebagai calon ketua umum Partai Demokrat.
Sebelum voting, Jhoni memandu para peserta untuk mengajukan calon Ketua Umum. Satu per satu peserta mengajukan usulannya. Dari para peserta ada dua nama calon yang diajukan yakni Moeldoko dan Marzuki Alie.
Karena ada dua nama, Jhoni kemudian meminta para peserta yang setuju mendukung Moeldoko untuk berdiri, dan mayoritas peserta berdiri.
Jhoni juga meminta peserta yang mendukung Marzuki Alie untuk berdiri. Sejumlah peserta berdiri. Namun, jumlahnya kalah jauh dari yang mendukung Moeldoko. “Dengan demikian, berarti lebih banyak Pak Moeldoko. Maka, dengan rahmat Tuhan, memutuskan, menetapkan atas voting berdiri bahwa Pak Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2025,” ujar Jhoni yang kemudian mengetuk palu tanda disahkannya keputusan.
’’Setuju,’’ jawab peserta KLB.
Menurut dia, terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. “AD/ART, unsur pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pendiri Partai dan sayap partai. Unsur ini, dilakukan sesuai dengan tingkatan dan bisa diwakili. Memenuhi korum, sudah kembalikan AD/ART 2005,” jelas dia.
Berikutnya Marzuki Alie ditetapkan sebagai ketua dewan pembina. Sementara, Jhoni Allen Marbun digadang-gadang menjadi sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrat.
Moeldoko sendiri tidak hadir dalam KLB, karena informasinya masih dalam perjalanan. Namun demikian, peserta KLB menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler. Saat itu disampaikan bahwa namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Sebelum menerima keputusan itu, Moeldoko melalui telepon dengan pengeras suara menanyakan kepada peserta KLB atas keseriusan amanah tersebut. “Saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Serius atau tidak?” tanya Moeldoko.
’’Serius!’’ jawab para kader PD serempak.
Selanjutnya Moeldoko menanyakan, apakah serius menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan lain. Hal ini juga dijawab dengan serius oleh peserta KLB. ’’Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk itu saya terima (permintaan, Red) menjadi ketua umum. Terima kasih,” katanya.
Hasil dari KLB ini, Jhoni mengatakan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak luar partai untuk ikut bergabung dan membesarkan Partai Demokrat kedepannya sehingga terciptanya partai demokrasi.
Lebih lanjut Jhoni mengatakan, dalam tata tertib sidang KLB tersebut telah disepakati dan diputuskan seluruh pencabutan Surat DPP tahun 2020/2021 terkait AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang melakukan pemecatan terhadap sejumlah pendiri dan kader Partai Demokrat. Oleh karena itu, segala sesuatu bisa diputuskan dalam forum tertinggi tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku. Keputusan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik pasal 5 ayat 2.
“Kita melakukan semua tahapan kongres dengan 12 acara. Pertama, adanya keputusan demisioner terhadap Ketua Umum AHY karena tidak datang dalam konteks pertanggungjawabannya. Kedua, adanya pembahasan AD/ART yaitu mengembalikan AD/ART pada tahun 2005 hasil dari kongres pertama Partai Demokrat, yang intinya tidak ada anggota majelis tinggi. Hal itu supaya tidak ada dua kekuasaan, dengan kata lain normatif,” papar dia.
Satgas Pantau Prokes
Terkait acara KLB Partai Demokrat, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 turun memantau pelaksanaan protokol kesehatan. “Di sana ada Satgas Covid-19 yang menangani. Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan diserahkan kepada Satgas. Kegiatan itu juga sudah dipantau pihak Polrestabes Medan,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada sejumlah wartawan, Jumat (5/3).
Polemik KLB Partai Demokrat di The Hill Sibolangit, mendapat respon dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Kata Edy Rahmayadi yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dirinya telah memerintahkan tim satgas untuk mendatangi Hotel The Hill. Instruksi itu dilakukan untuk mengecek ada tidaknya izin KLB Partai Demokrat di lokasi tersebut.
Apalagi saat ini masih masa pandemi covid-19, dilarang bagi siapa saja untuk berkerumun di suatu lokasi yang dapat menimbulkan klaster baru. “Nanti saya cek kepada satgas. Kalau di satgas bilang tidak ada (izin) kita usir. Wartawan beri tau itu, hey tidak ada kegiatan tak berizin di sini,” tegasnya menjawab wartawan di Medan, Jumat (5/3).
Gubsu menyebut, ada atau tanpa perintah dirinya, Satgas Covid-19 Sumut wajib turun ke lokasi. Karena sudah menjadi tugas satgas untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Sumut. “Pasti (satgas) otomatis itu, begitu dengar datang. Satgas itu berkuasa. Wartawan pun perlu datang ke sana siapkan mobil,” katanya.
Begitupun Edy menekankan lagi, sikap tegas ini bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi Covid-19 di Indonesia terkhusus Sumut, bisa segera teratasi. “Saya bukan provokator ya,” pungkasnya.
Bentrok Massa Kedua Kubu
Sementara itu, saat acara KLB akan dimulai sekira pukul 14.00 WIB, massa pendukung kedua kubu Partai Demokrat sempat bentrok. Sebelum bentrokan terjadi, massa pendukung KLB berada di depan pintu The Hill Sibolangit. Sedangkan massa Kontra KLB berada di kawasan SPBU yang berada tak jauh dari lokasi.
Salahseorang pekerja SPBU menceritakan, awal mulai kericuhan terjadi ketika massa pendukung KLB datang untuk membubarkan massa kontra KLB. Kericuhan pun tak terhindarkan. Aksi saling lempar pun terjadi. “Yang luka ada dari pihak security karena dipukul. Sekarang sudah dibawa ke Puskesmas,” jelasnya.
Plt Ketua PD Sumut, Herry bersikukuh mengatakan mereka punya hak membubarkan. “Bagaimanapun ini KLB Ilegal atau liar. Kita sebagai kader Partai Demokrat Sumatra Utara berhak untuk membubarkan kegiatan acara tersebut Karena tidak sesuai dengan AD/ART partai,” terangnya.
“Kami meminta kepolisian membubarkan, jika ada KLB ilegal Partai Demokrat di Sumut. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum,” tegasnya.
Tim hukum DPD Partai Demokrat Sumut, Subanto, juga mengatakanm pihaknya yang ditugaskan sebagai tim yang melaporkan pelaksanaan KLB ilegal, telah berkoordinasi dengan kepala daerah di Sumatera Utara baik gubernur maupun bupati/wali kota di provinsi tersebut. “The Hill, kan secara hukum di wilayah Polrestabes. Ini, sudah dikoordinasikan tadi malam,” tegas Subanto.
Aksi bentrokan hanya berlangsung sebentar. Karena massa pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putar arah kembali ke Medan. Namun arus lalulintas jalan Medan-Berastagi sempat diwarnai kemacetan. (ris/mag-01/adz/prn/bbs)
