SUMUTPOS.CO – Penolakan demi penolakan terjadi selama pelaksanaan imunisasi Measles dan Rubella (MR) Fase II berlangsung di Sumatera Utara (Sumut). Hal ini terjadi lantaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara sudah menegaskan imunisasi MR tidak bersertifikasi halal. Karenanya, MUI Sumut menolak vaksin MR itu. Namun, Dinas Kesehatan tetap ngotot memberikan vaksin MR.
Direktur LPPOM MUI Sumut Prof Dr Ir H Basyarudin mengatakan, tidak adanya sertifikat halal pada vaksin itu dikarenakan belum dilakukan audit terhadap vaksin MR. “Ini sifatnya massal. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat atas belum adanya label halal,” kata Basyaruddin.
Dikatakan Basyaruddin, pihak MUI pusat dan Kementerian Kesehatan RI akan melakukan pertemuan yang harus dilaksanakan segera. Tak hanya itu, MUI Sumut juga menunggu arahan dari MUI pusat terkait hal itu. “Sampai saat ini, kita masih menolak pemberian vaksin itu,” tegasnya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumut, Akmaludin menyatakan, pihaknya menerima Surat dari MUI pusat. Ada 2 surat yang diterima, pertama surat penyangkalan atas pertanyaan vaksin MR sudah bersertifikasi halal, dan kedua, surat mendukung program imunisasi MR. Namun meminta kepada pemerintah mensertifikasi halal vaksin itu.”Kalau kita belum mengeluarkan surat atas hal itu. Rencananya di rapat rutin kita hari Selasa akan kita bahas, ” ujar Akmaludin. Akmaludin menilai tak masalah untuk menunda, sampai vaksin itu diaudit agar tidak ada keraguan di masyarakat lagi.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut menegaskan tidak ada penundaan pelaksanaan Imunisasi MR Fase II di Sumut. Namun, kepada orangtua yang enggan anaknya mendapat Imunisasi MR lantaran berkembang informasi negatif tentang program nasional ini, itu mejadi hak untuk menunda imunisasi.
“Pada dasarnya ini perintah dari pusat dan kami di Dinkes Sumut tidak ada melakukan penghentian Imunisasu MR Fase II. Tapi karena banyak timbul kegaduhan, bagi orangtua yang enggan anaknya dilakukan Imunisasi MR, kita akan tetap melakukan advokasi kembali,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Imunisasi Dinkes Sumut, Suhadi, kepada Sumut Pos, Minggu (5/8).
Menurutnya, memang selama dilaksanakannya Imunisasi MR Fase II terjadi kegaduhan, mulai dari kabar imunisasi tersebut menimbulkan efek samping seperti lumpuh ditambah lagi belum adanya label halal terkait keberadaan vaksin itu.
“Tapi kita tetap lakukan imunisasi khususnya pada Agustus ini ke sekolah-sekolah. Namun, bagi orangtua yang masih ragu, silahkan menunda sambil menunggu keputusan dari MUI. Jadi, tanggal 8 Agustus ini digelar pertemuan dengan MUI,” ungkapnya.
Menurutnya, akan diadakan pertemuan antara Kemenkes dengan MUI. Hal ini terkait terjadinya kegaduhan pada pelaksanaan Imunidasi MR Fase II di luar Pulau Jawa. “Apa hasilnya, nanti kita tunggu saja rekomendasi dari MUI. Tapi yang pasti, untuk di Sumut Imunisasi MR masih tetap berjalan, tidak ada dihentikan,” pungkas Suhadi.
Sementara itu, Ketua IDI Sumut, Dr Edy Ardiyansah M. ked (OG), SP.OG(K) yang dikonfirmasi terkait kekisruhan terkait Imunisasi MR Fase II tidak mau banyak berkomentar. Dia mengatakan juga menunggu pertemuan antara Kemenkes dengan MUI yang akan berlangsung pada 8 Agustus mendatang. “Kalau soal itu (Imunisasi MR Fase II) saya belum bisa banyak komentar. Nantilah tunggu pertemuan dengan MUI apa hasilnya,” kata Edy.
MUI Binjai Minta Tunda
Sedangkan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai meminta agar Pemerintah Kota Binjai menunda pelaksanaan program nasional tersebut.
Menurut Ketua DP MUI Kota Binjai, HM Jamil Siahaan, produk vaksin yang digunakan itu belum terjamin status kehalalannya. “Masalah vaksin ini tidak sederhana. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, masalah vaksin ini melanggar UU tersebut, tidak memastikan kehalalannya atau sertifikasi halal,” ujarnya.
Karenanya, dia meminta Pemko Binjai menunda pelaksanaan tersebut. Selain itu, penegak hukum wajib bertindak karena ada pihak yang melanggar UU. “Jika ini proyek yang melanggar UU atau ada unsur lain berupa penyimpangan keuangan atau lainnya, maka KPK mesti turun tangan,” sambungnya.
Menurut dia, penundaan tersebut dilakukan demi kebaikan bersama. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) KH Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Kota Binjai ini menambahkan, pelaksanaan imunisasi untuk pencegahan penyakit campak dan rubella memang dibutuhkan.
Hanya saja, dia menilai kebijakan penggunaan produk vaksin tertentu, harus terlebih dahulu melalui sejumlah prosedur pengujian. Itu dilakukan demi mengetahui kandungan, kelayakan penggunaan, tingkat higienitas, keamanan, dan efek sampingnya bagi manusia.
Dengan kata lain, sambung Jamil, Pemerintah harus mampu menjamin setiap produk vaksin yang digunakan masyarakat adalah produk medis yang halal, serta terbebas dari kontaminasi zat kimia berbahaya. “Artinya, jika memang pelaksanaan program nasional Imunisasi MR terindikasi melanggar undang-undang, dengan mengenyampingkan status kehalalan produk vaksin, maka pihak berwajib harus melakukan tindakan hukum,” kata Jamil.
Di Binjai, ada 70.809 anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun mendapat kampanye imunisasi Measles dan Rubella (MR) oleh Pemerintah Kota Binjai. Pencanangan kampanye imuniasi MR ini dibuka oleh Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham di Sekolah Dasar Negeri 024772, Jalan Bejomuna, Kelurahan Datarantinggi, Binjai Timur, Rabu (1/8).
Sedangkan Dinas Kesehtan (Dinkes) Kabupaten Asahan menunda pelaksanaan imunisasi campak/measles dan rubella kepada anak-anak. Kepala Dinkes Asahan, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, untuk sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan menunda pemberian imunisasi hingga 8 Agutus 2018. Hal ini berdasarkan keputusan Mejelis Ulama Indonesia.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Asahan, H Salman Abdullah Tanjung menyebutkan, MUI Kabupaten Asahan telah mengeluarkan surat untuk Dinkes Asahan agar pelaksanaan program imunisasi MR ditunda sementara sambil menunggu petunjuk dari MUI pusat.”Kita sudah keluarkan suratnya. Surat kita berdasarkan MUI Pusat prihal vaksin MR yang belum terdaftar ke halalnya,” kata Salman.
Namun berbeda di Kabupaten Langkat. Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar kegiatan kampanye imunisasi Measles-Rubella (MR), dilaksanakan di Gedung Sekolah Dasar (SD) Negri No: 053973 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
Kadis Kesehatan dr.Sadikun Winanto, menjelaskan harus dilakukan iminisasi MR, sebagai upaya secara masal untuk mencegah Campak dan Rumbella yang diberikan kepada anak usia 9 bulan sampai 15 tahun.
“Ingat ya bu, samapaikan hal ini kepada sanak saudara dan jiran tetangga, untuk melakukan imunisasi, jangan takut dikenakan biaya karena imunisasi MR ini gratis bantuan dari pemerintah,” ujarnya, Jumat (3/8).
Kata dia, rumbella dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan meliputi kelainan pada jantung dan mata, serta ketulian dan keterlambatan perkembangan. Sedangkan akibat dari campak, dapat menyebakan komlikasi yang serius, seperti radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, gizi buruk bahkan kematian.
“Untuk itu agar anak kita tidak terkena campak dab rubella, maka kita harus melakukan iminisasi kepada anak kita ya buk, agar anak kita dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan normal,” ajaknya.
Pada kegiatan itu juga, terlihat dr.Sadikun Winanto, memberikan suntikan imunisasi kepada 12 siswa Sekolah Dasar secara simbolis, sedangkan total keseluruhan siswa SD Negri No: 053973 yang di imunisasi sebanyak 202 siswa. Selain itu Dinkes juga malakukan imunisasi di 5 SD yang ada di Desa Sendang rejo Kec.Binjai, pada hari itu juga.
Sebagaimana diberitakan, Imunisasi MR Fase II digelar di Pulau Sumatera serentak di 28 provinsi luar Pulau Jawa mulai 1 Agustus 2018. Pelaksanakan imunisasi MR fase II dilakukan selama dua bulan.
Kampenye imunisasi MR fase II menyasar sebanyak lebih dari 35 juta anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun. Mereka tersebar di 52.482 desa di 4.884 kecamatan di 395 kabupaten/kota yang berada di 28 provinsi.
Pemerintah mengerahkan ribuan tim kesehatan dari 6.369 puskesmas untuk menjangkau sekolah-sekolah. Pelaksanaan kegiatan imunisasi dilakukan di puskesmas dan sekolah.
Selama masa kampanye, imunisasi MR diberikan secara massal tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Sebab, hal itu merupakan upaya memutus transmisi penularan virus campak dan rubella secara cepat.
Pemerintah menargetkan 95 persen di cakupan tingkat wilayah bisa terimunisasi. Dengan target cakupan imunisasi yang tinggi, ia optimistis terbentuk kelompok masyarakat yang kebal (herd immunity) terhadap campak dan rubella.
Terkait banyaknya pihak yang meragukan vaksin Measles Rubella (MR) oleh pemerintah melalui program massal, kalangan legislatif mengaku banyak dipertanyakan oleh masyarakat atau konstituennya soal sertifikasi halal dan larangan bagi sebagian masyarakat khususnya yang muslim.
Anggota Komisi E DPRD Sumut Iskandar Sakti Batubara mengatakan bahwa dirinya juga menganggap perlu ada penundaan dan kajian sementara sebelum vaksin tersebut diberikan kepada anak-anak usia 6 bulan-15 tahun melalui program imunisasi campak rubella tersebut. Hal ini karena setelah 2017 lalu dijalankan, sertifikat halal dari MUI menjadikan masyarakat ragu.
“Memang bagus juga kalau begitu (penundaan) agar jelas semuanya. Karena sertifikat halal itu penting, agar yang disuntikkan itu bebas dari bahan yang dilarang agama Islam,” ujarnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap. Menurutnya MUI sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi halal kepada produk makanan dan obat-obatan, harusnya aktif melakukan pemeriksaan dan uji apakah produk yang dihasilkan benar-benar bebas dari bahan yang diharamkan dalam Agama Islam.
“Kehalalan makanan itu dalam Islam adalah keharusan. Vaksin ini kan sesuatu yang dikonsumsi juga, termasuk seperti makanan, karena dia masuk ke dalam tubuh. Makanya MUI kita minta benar-benar mengantisipasi ini. Undang-undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal,” pungkasnya. (ain/dvs/ted/bam/omi/bal)
