JAKARTA, SUMUTPOS.CO–Langkah pemerintah melakukan moratorium penerimaan CPNS tahun ini termasuk untuk tenaga pendidik dan kesehatan, dinilai sebagai kebijakan yang aneh. Pasalnya, banyak sekolah terutama SD yang kekurangan guru.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melansir, sampai saat ini masih ada kekurangan 400 ribu guru SD di seluruh kabupaten/kota se Indonesia, tidak hanya di desa tapi juga perkotaan.Bahkan di Jakarta, banyak SD yang kekurangan guru.
“Saya heran dengan data pemerintah yang menyebutkan guru kita sudah berlebihan. Itu datanya ngawuurrrr.Wong faktanya guru SD kita kurang, terutama guru agama dan guru olahraga,” kata Ketua PB PGRI Sulistyo kepada JPNN, Senin (7/9).
Dia menyontohkan puluhan sekolah di Jakarta tidak punya guru dan hanya diisi oleh tiga pendidik saja. Seharusnya, satu SD diisi oleh satu kepsek, enam guru kelas, satu guru olahraga, dan satu guru agama. Yang terjadi di lapangan satu SD diisi oleh satu kepsek, dua atau tiga guru PNS.
“Lah, selebihnya siapa yang isi, sudah pasti guru honorer. Memangnya pemerintah tahu itu?Kan tidak. Kalau tahu pasti ada anggaran untuk menggaji guru honorer, bukannya seperti sekarang kepseknya terpaksa cari-cari untuk nutupi gaji honorer yang hanya 200 ribu rupiah,” kritik Sulistyo yang juga anggota Komite III DPD RI. (esy/jpnn)
Siswa SD. Foto: dok.Jawa Pos/JPNN
JAKARTA, SUMUTPOS.CO–Langkah pemerintah melakukan moratorium penerimaan CPNS tahun ini termasuk untuk tenaga pendidik dan kesehatan, dinilai sebagai kebijakan yang aneh. Pasalnya, banyak sekolah terutama SD yang kekurangan guru.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melansir, sampai saat ini masih ada kekurangan 400 ribu guru SD di seluruh kabupaten/kota se Indonesia, tidak hanya di desa tapi juga perkotaan.Bahkan di Jakarta, banyak SD yang kekurangan guru.
“Saya heran dengan data pemerintah yang menyebutkan guru kita sudah berlebihan. Itu datanya ngawuurrrr.Wong faktanya guru SD kita kurang, terutama guru agama dan guru olahraga,” kata Ketua PB PGRI Sulistyo kepada JPNN, Senin (7/9).
Dia menyontohkan puluhan sekolah di Jakarta tidak punya guru dan hanya diisi oleh tiga pendidik saja. Seharusnya, satu SD diisi oleh satu kepsek, enam guru kelas, satu guru olahraga, dan satu guru agama. Yang terjadi di lapangan satu SD diisi oleh satu kepsek, dua atau tiga guru PNS.
“Lah, selebihnya siapa yang isi, sudah pasti guru honorer. Memangnya pemerintah tahu itu?Kan tidak. Kalau tahu pasti ada anggaran untuk menggaji guru honorer, bukannya seperti sekarang kepseknya terpaksa cari-cari untuk nutupi gaji honorer yang hanya 200 ribu rupiah,” kritik Sulistyo yang juga anggota Komite III DPD RI. (esy/jpnn)
