25.6 C
Medan
Sunday, June 2, 2024

Megawati Desak Pemerintah Larang Bendera Aceh

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa bendera Indonesia adalah Merah Putih. Megawati mengecam bendera selain Merah Putih yang digunakan oleh institusi pemerintah.

“Ini statement politik PDI Perjuangan. Bendera NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah Merah Putih,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri kejuaraan renang “Taruna Merah Putih (TMP) Junior Sprint Open 2013” di Gelanggang Olahraga (GOR) Pertamina, Simprug, Jakarta, Minggu (7/4).

Hal ini disampaikannya terkait qanun bendera yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Aceh belum lama ini. Qanun itu menjadi kontroversi karena desain bendera yang dipilih Pemerintah Aceh mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Mantan presiden itu mengatakan bahwa seluruh bagian NKRI harus menghormati hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku yakni bendera Indonesia adalah Merah Putih.

Putri presiden pertama RI Soekarno itu tegas meminta Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan peraturan yang dibuat pemerintah Aceh.

“Aceh adalah bagian dari NKRI. Saya minta pemda untuk bisa mengerti bahwa hukum Indonesia memang demikian adanya. Kalau ada bendera lainnya menurut saya sebaiknya tidak diijinkan,” tandasnya.

Sementara, Pemerintah pusat tidak terpancing dengan statemen Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memberi sinyal tidak akan mengubah qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek menyatakan, pemerintah masih menunggu proses resmi pembahasan lagi qanun di DPR Aceh.

“Tunggu saja lah bagaimana proses pembahasan di DPR Aceh. Toh kita terbuka untuk melakukan dialog secara intens, apakah mereka yang akan ke Jakarta, atau bagaimana,” ujar Reydonnyzar Moenek kepada koran ini kemarin (7/4).

Pernyataan Donny, panggilan akrab Jubir Kemendagri itu, menanggapi Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menegaskan bahwa  bagi Pemerintahan Provinsi Aceh, Bulan Bintang dan Singa-Buraq, tetap merupakan bendera dan lambang dari masyarakat Aceh.
“Bagi kita, Provinsi Aceh lain dengan provinsi lain. Ini juga semangat perdamaian MoU Helsinki. Bagi kita, bulan bintang dan singa buraq tetap merupakan bendera dan lambang Aceh,” tandas Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada wartawan usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Perwakilan Aceh Jalan Patimura, Medan, Sabtu (6/4). (sam/dil/jpnn)

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa bendera Indonesia adalah Merah Putih. Megawati mengecam bendera selain Merah Putih yang digunakan oleh institusi pemerintah.

“Ini statement politik PDI Perjuangan. Bendera NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah Merah Putih,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri kejuaraan renang “Taruna Merah Putih (TMP) Junior Sprint Open 2013” di Gelanggang Olahraga (GOR) Pertamina, Simprug, Jakarta, Minggu (7/4).

Hal ini disampaikannya terkait qanun bendera yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Aceh belum lama ini. Qanun itu menjadi kontroversi karena desain bendera yang dipilih Pemerintah Aceh mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Mantan presiden itu mengatakan bahwa seluruh bagian NKRI harus menghormati hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku yakni bendera Indonesia adalah Merah Putih.

Putri presiden pertama RI Soekarno itu tegas meminta Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan peraturan yang dibuat pemerintah Aceh.

“Aceh adalah bagian dari NKRI. Saya minta pemda untuk bisa mengerti bahwa hukum Indonesia memang demikian adanya. Kalau ada bendera lainnya menurut saya sebaiknya tidak diijinkan,” tandasnya.

Sementara, Pemerintah pusat tidak terpancing dengan statemen Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memberi sinyal tidak akan mengubah qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek menyatakan, pemerintah masih menunggu proses resmi pembahasan lagi qanun di DPR Aceh.

“Tunggu saja lah bagaimana proses pembahasan di DPR Aceh. Toh kita terbuka untuk melakukan dialog secara intens, apakah mereka yang akan ke Jakarta, atau bagaimana,” ujar Reydonnyzar Moenek kepada koran ini kemarin (7/4).

Pernyataan Donny, panggilan akrab Jubir Kemendagri itu, menanggapi Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menegaskan bahwa  bagi Pemerintahan Provinsi Aceh, Bulan Bintang dan Singa-Buraq, tetap merupakan bendera dan lambang dari masyarakat Aceh.
“Bagi kita, Provinsi Aceh lain dengan provinsi lain. Ini juga semangat perdamaian MoU Helsinki. Bagi kita, bulan bintang dan singa buraq tetap merupakan bendera dan lambang Aceh,” tandas Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada wartawan usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Perwakilan Aceh Jalan Patimura, Medan, Sabtu (6/4). (sam/dil/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/