Terpisah, anggota DPR asal Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, ramainya persoalan mengenai dasar hukum akan kedua program tersebut kemungkinan karena statement Puan Maharani. Namun, kata Ruhut, program KIS dan KIP merupakan kebijakan yang membela kepentingan rakyat kecil.
“Apa yang menjadi perdebatan, saya meminta begini kan pemerintah sudah berjalan. Mungkin karena statement dari Ibu Puan Maharani menjadi ramai, karena menyebut dasar hukum yang dikatakan,” kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11).
Ruhut berujar, jika Presiden Jokowi adalah sosok orang yang kooperatif. Maka dari itu, ia menambahkan, tidak mungkin jika seorang Jokowi akan melakukan kebijakan yang melanggar perundang-undangan.
“Kita tahu Pak Jokowi sangat kooperatif. Kita enggak usah debatkan dasar hukumnya tapi Pak Jokowi janji kampanyenya mau realisasi,” tegasnya.
Ruhut mengklaim, bila program KIS dan KIP ala Presiden Jokowi merupakan bentuk kelanjutan program mantan Presiden SBY.
“Kartu ini penjelmaan dari (pemerintahan) Pak SBY yang dulu, bagi kami enggak ada masalah. Apa arti sebuah nama, tapi program rakyat itu masih diharapkan kartu itu kelanjutan program Pak SBY,” tandasnya. (gir/bbs/val)
Ruhut Sitompul
Terpisah, anggota DPR asal Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, ramainya persoalan mengenai dasar hukum akan kedua program tersebut kemungkinan karena statement Puan Maharani. Namun, kata Ruhut, program KIS dan KIP merupakan kebijakan yang membela kepentingan rakyat kecil.
“Apa yang menjadi perdebatan, saya meminta begini kan pemerintah sudah berjalan. Mungkin karena statement dari Ibu Puan Maharani menjadi ramai, karena menyebut dasar hukum yang dikatakan,” kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11).
Ruhut berujar, jika Presiden Jokowi adalah sosok orang yang kooperatif. Maka dari itu, ia menambahkan, tidak mungkin jika seorang Jokowi akan melakukan kebijakan yang melanggar perundang-undangan.
“Kita tahu Pak Jokowi sangat kooperatif. Kita enggak usah debatkan dasar hukumnya tapi Pak Jokowi janji kampanyenya mau realisasi,” tegasnya.
Ruhut mengklaim, bila program KIS dan KIP ala Presiden Jokowi merupakan bentuk kelanjutan program mantan Presiden SBY.
“Kartu ini penjelmaan dari (pemerintahan) Pak SBY yang dulu, bagi kami enggak ada masalah. Apa arti sebuah nama, tapi program rakyat itu masih diharapkan kartu itu kelanjutan program Pak SBY,” tandasnya. (gir/bbs/val)
