BERDIALOG: Bupati Karo Terkelin Brahmana, Sekterais Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan dan lainnya berdialog dengan perwakilan Kementerian PUPR saat menyampaikan usulan pembangunan tol Medan-Berastagi di kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/12).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar tak enak mengemuka dari kunjungan rombongan Komisi D DPRD Sumut dan beberapa kepala daerah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (7/12). Kementerian PUPR mengungkapkan, berdasarkan kajian, pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Medan-Berastagi belum layak. Apalagi dana APBN tidak cukup.
KEPALA Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU-PR Doedoeng Zaenal Arifin mengungkapkan, rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi sudah pernah dilakukan pengkajian. Hasilnmya, pembangunan tol Medan-Berastagi memang belum layak.
“Sudah kami bahas di tingkat pimpinan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu juga sudah tahu,” ungkap Doedoeng di hadapan rombongan yang hadir di antaranya Bupati Karo Terkelin Brahmana, Ketua Ikatan Cendekiawan Karo (ICK), Budi Derita Sinulingga, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, anggota Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting dan Leonard Surungan Samosir, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, dan lainnya.
“Seingat saya, waktu itu Wakil Presiden menjelaskan, belum cukup kajiannya, sehingga belum layak dibangun jalan tol Medan-Berastagi. Apalagi dana APBN tidak cukup,” lanjutnya.
Namun begitu, Doedoeng menawarkan solusi, pembangunan jalan tol Medan-Beratagi bisa terealisasi dengan menggandeng investor swasta. “Tapi ini bisa kita tawarkan sementara kepada pihak investor swasta. Karena alasannya belum ada persetujuan dari pimpinan atas (Presiden),” sebut Doedoeng.
Menanggapi pernyataan Doedoeng ini, Ketua ICK Budi Derita Sinulingga dan rombongan lainnya sedikit kecewa dengan pernyataan yang menyebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jalan tol Medan-Berastagi belum layak dibangun untuk saat ini. Apalagi juga disebutkan, APBN tidak cukup untuk membangun infratsruktur yang dinilai sangat dibutuhkan mayarakat Karo itu.
Karenanya, Budi mengajak pemerintah pusat untuk adu argumentasi mengenai kajian penting dan mendesaknya pembangunan jalan tol Medan-Karo ini. “Tolong sampaikan ke atas (Presiden), kami siap adu argumentasi dan memaparkan kajian kami. Jangan hanya sepihak, mari undang kami dan kami siap memaparkan pentingnya pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Jika perlu di depan Wakil Presiden pun kami siap,” tegas Budi.
Mengenai solusi yang ditawarkan, yakni menggandeng investor swasta untuk pembangunan tol tersebut, Budi dan yang lainnya belum memberikan sikapnya.
Sebelumnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan, kedatangan mereka ke Kementerian PUPR ini sebagai tindak lanjut setelah mereka menemui Komisi V DPR RI untuk mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan Berastagi yang digagas ICK. “Gagasan ICK tersebut saat di komisi V DPR RI mendapat dukungan penuh. Bahkan Komisi V akan berusaha agar anggarannya dapat ditampung dalam P-APBN,” beber Terkelin.
Bahkan disebutkannya, para bupati baik Deliserdang, Pakpak Bharat, Dairi, Humbanghasundutan, Samosir, sudah sepakat dan berkomitmen untuk pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. “Karena akibat kemacetan selama ini, kami masing-masing pemda banyak mengalami kerugian, ada yang Rp5 miliar, bahkan lebih,” ungkapnya.
Meski belum berjalan dengan mulus, namun tim penggagas ICK dan para bupati serta anggota Komisi D DPRD Sumut tidak akan berhenti sampai di situ saja. Mereka mengaku akan terus berjuang agar pemerintah pusat menyetujui dan segera membangun jalan tol Medan-Berastagi tahun 2019 mendatang.
Menyikapi kekecewaan ICK dan lainnya, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR, Widji Widiarto mengajak tim ICK dan para bupati serta Komisi D DPRD Sumut tetap saling koordinasi. “Karena pada prinsipnya jika Komisi V DPR RI sudah mendukung, maka ada kemungkinan dananya akan ditampung,” ungkapnya.
Dipaparkan Widji, biasanya pembangunan jalan tol harus berdasarkan holistik, integratif, tematik dan spasial. “Jadi apa yang diusulkan ini, mohon maaf saya belum bisa utarakan apa kesimpulannya. Nanti akan kita bahas dan pelajari lagi. Jika ada waktu akan kami undang lagi ICK, untuk duduk bersama, yang penting kita jangan putus komunikasi,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP LAMI (Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia) Jonly Nahampu sangat mendukung usulan Pemda Karo, terlebih juga dukungan komisi V DPR RI dan beberapa kabupaten, mengingat jalan ini sebagai tujuan wisata ke kawasan Danau Toba, terlebih Kabupaten Karo merupakan penghasil pertanian yang aksesnya bisa lebih cepat sampai ke ibukota Provinsi.
Tidak seperti selama ini,akibat macet,daya jual komoditi pertanian masyarakat bisa merugi,selain itu banyak msyarakat yang mau berkunjung ke Berastagi balik kanan akibat macet. “Tidak ada alasan tak ada anggaran, terlebih disebut belum layak. Kajiannya apa?” Tanya Jonly yang juga putra Kabupaten Dairi ini. (deo)
