DPRD Medan Perjuangkan 224 Honorer Medan
JAKARTA-Nasib 224 tenaga honorer di jajaran Pemko Medan masih terkatung-katung. Tim dari DPRD Medan yang berencana berangkat ke Jakarta menemui Kemenpan dan mengadu ke Komisi II DPR RI, terpaksa menunda keberangkatan karena tiket ke Jakarta habis. “Tak ada tiket. Tapi kita pasti berangkat. Nanti mungkin akan kita jadwal ulang. Tiket dari Jakarta ke Medan ada, tapi kita kan dari Medan mau ke Jakarta,” kata anggota Komisi A DPRD Medan Aripay.
Namun kondisi ini tidak membuat Aripay dan teman-teman menyerah. Ia memastikan mereka akan tetap berangkat ke Jakarta, demi upaya semaksimal mungkin hingga ada titik terang. “Yang pasti kita akan tetap tuntaskan. Kita akan meminta kepastian dari Kemenpan terkait pengangkatan 224 tenaga honorer harus segera diselesaikan. Demikian juga yang 153 tenaga honorer yang tidak lolos akan kita tanyakan. Kalau memang demikian, kenapa tidak dilakukan verifikasi ulang,” tegas Aripay.
Apalagi, lanjut Aripay, hingga saat ini Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum juga menanggapi surat Pemerintahan Kota (Pemkot) Medan. Padahal surat tersebut dipastikan telah dilayangkan Rabu (26/12) lalu.
Menurutnya, jawaban dari Kemenpan sangat dibutuhkan segera karena menyangkut nasib ratusan pegawai honorer yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun pengangkatan masih juga belum dapat dilakukan.
“Jadi meski sebelumnya sudah dinyatakan lolos verifikasi, tapi sampai sekarang belum jelas nasibnya. Makanya Pemkot malayangkan surat. Dalam surat tersebut juga diminta penjelasan terkait 153 tenaga honorer lain yang dinyatakan tidak lolos,” katanya secara khusus kepada koran ini saat dihubungi dari Jakarta.
Honorer K2 jadi CPNS Hanya 35 Persen
Sementara itu, bagi tenaga honorer kategori dua (K2) yang akan menjadi CPNS, terpaksa harus menahan sabar karena kuota yang disiapkan untuk CPNS tak lebih dari 35 persen dari jumlah 630 ribuan tenaga honorer. Sehingga, separuh lebih honorer K2 hanya bisa gigit jari.
Honorer K2 yang berjumlah 630 ribuan itu akan mengikuti tes CPNS pada awal semester kedua mendatang. “Untuk pengangkatan tenaga honorer yang sudah masuk K2 hanya akan diangkat sekitar 30 hingga 35 persen saja. Itupun pengangkatannya akan melalui tes,” kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (8/1).
Terbatasnya kuota tersebut, menurut dia, karena banyak yang non kategori. Misalnya, kategori yang dibutuhkan ada guru matematika tapi yang banyak guru bahasa Indonesia, atau yang dibutuhkan penyuluh adanya tenaga administrasi.
Dari 630 ribuan honorer K2, posisi teratas (80 persen) adalah guru, 10 persen tenaga medis, dan sisanya tenaga administrasi. Dari jumlah guru pun, terbanyak yang mengajar bahasa Indonesia sehingga non kategori. “Melihat performance honorer K2, sekitar 70 persen tidak akan lolos,” ujarnya.
Mengenai data listing untuk uji publik K2, lanjut Tumpak, sudah ada pada seluruh Kantor Regional (Kanreg) BKN. Namun listing tersebut belum dibagikan ke unit pengelola kepegawaian daerah (BKD-red) sebelum ada regulasinya.
Ditanya soal nasih honorer K2 yang tidak lolos tes, dia mengatakan, akan diarahkan ke pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP). Hanya saja, tidak semuanya bisa masuk PTTP, tapi khusus untuk honorer yang punya formasi.
Semisal, instansi A kekurangan tenaga guru bahasa Indonesia, honorer yang mengabdi di instansi tersebut masih bisa bekerja dengan status PTTP. Apabila instansi A tidak membutuhkan lagi, honorernya akan diberhentikan. “Prinsipnya, tenaga honorer K2 yang direkrut baik CPNS maupun PTTP harus sesuai kebutuhan instansinya. Di samping tersedia jabatan maupun formasi bagi honorer bersangkutan,” pungkasnya. (gir/esy/jpnn)
