JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Perombakan atau reshuffle kabinet jilid II sepertinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Tanda-tandanya pun sudah mulai terlihat. Tanda-tanda itu persis dengan reshuffle kabinet jilid I pada Agustus 2015 lalu.
Dikabarkan, Kamis malam (7/4), Presiden Jokowi memanggil beberapa menterinya ke Istana Bogor, Jawa Barat. Selain menteri, beberapa orang di luar kabinet juga ikut dipanggil.
Selain itu, sesudah Sidang Kabinet Paripurna kemarin, Jokowi juga melakukan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan ini diduga sebagai finalisasi reshuffle kabinet jilid II.
Sinyal reshuffle kabinet jilid II memang semakin kentara dan menguat. Kemarin dalam sidang kabinet, Jokowi menyentil para pembantunya.
Jokowi menegaskan, hal-hal yang lama mengenai rancangan anggaran tidak boleh lagi dibagi dan disusun rata-merata. Dia meminta agar fokus pada apa yang akan dikerjakan, tidak perlu banyak-banyak program.
Jokowi juga memerintahkan para menteri dan kepala lembaga untuk menghilangkan nomenklatur anggaran yang bersayap, yang absurd. Dia minta langsung to the point saja. “Saya kira sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan, hilangkan dan masuk kepada hal-hal yang ingin kita lakukan,” tegasnya.
Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga agar mempekuat kerja sama, sinergi antara kementerian dan lembaga. “Saya meyakini, penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Terakhir, Jokowi menegaskan politik pemerintah adalah politik kerja, bukan politik wacana. “Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Kita ini mampu bekerja atau tidak,” tukasnya.
Menyikapi reshuffle ini, Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, hingga kini Presiden Joko Widodo terus menjaga komunikasi dengan para partai politik. Menurut Dadang, tidak ada perubahan kursi menteri dari partai.
“Tampaknya presiden ini menjaga komunikasi dengan partai. Tidak ada perubahan bagi parpol dari jumlah. Kalau positioning mungkin ada,” ujar Dadang di Jakarta, Jumat (8/4).
Apalagi, pascamasuknya PAN dan Golkar yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Karena itu, dia memprediksi kalaupun terjadi pengurangan jatah menteri, itu hanya untuk profesional saja.
“Ya yang berkurang kan profesional. Kalau yang berkurang jatah partai nanti ada yang terganggu dari sisi komunikasi politik,” kata Dadang.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Dadang menilai, masuknya Golkar dan PAN ke kabinet akan menambah stabilitas politik. “Masuknya Golkar dan PAN tidak menggganggu, tapi semakin memperkuat. Selama kursinya tidak mengurangi jatah kursi pendukung sebelumnya,” katanya.
Lantas, berapakah jatah slot menteri untuk Golkar dan PAN? “Golkar satu sampai dua, PAN satu,” ungkap sekretaris Fraksi Hanura DPR itu.
Pihaknya juga tidak membantah ada pembicaraan kader PAN akan menggeser posisi kader Hanura yang menduduki kursi Menteri PAN-RB, Yuddy Crishnandi.
“Inginnya ke sana, tapi masih tarik ulur. Kan PAN sudah punya KEIN. Karena posisi SB (Ketua KEIN Soetrisno Bachir) inikan cukup menentukan,” pungkasnya.
