JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar dan mantan anggota Komisi VIII Jazuli Juawaini, untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Haji 2012-2013, disambut baik Ketua Pimpinanan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Din menyambut baik, karena sekecil apapun dugaan korupsi, apalagi di institusi keagamaan, menurutnya harus benar-benar dibersihkan. Tidak peduli apakah hal tersebut akan menyeret anggota dewan, apalagi seorang menteri sekali pun. Sebab permasalahan bangsa saat ini telah sangat multidimensi. Dan jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan bertambah buruk.
“Tidak hanya penyelenggaraan haji, semua instansi harus diusut. Apalagi di bidang keagamaan jangan ditutupi. Kalau sudah ada data dari KPK, pendapat saya silahkan dilakukan audit. Karena saya sendiri tidak punya data terkait dana penyelenggaraan haji. Tidak ada kaitannya dengan menteri, siapapun itu dan jika layak diaudit, perlu diaudit,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2).
Menurut Din, penyelidikan perlu segera dilakukan, karena penyelenggaraan haji merupakan sebuah tugas mulia. Apalagi melibatkan dana umat, termasuk yang berasal dari kalangan Muhammadiyah di tanah air. Karena itu jika dugaan telah cukup kuat, harus secepatnya dilakukan proses hukum yang dibutuhkan. Dan Muhammadiyah siap mendorong KPK agar melakukannya.
“Sekitar 80 ribu warga Muhammadiyah pergi haji setiap tahun. Karena itu kita dorong supaya diusut,” katanya.
Selain siap mendorong KPK agar dugaan tersebut diusut, Pengurus Pusat Muhammadiyah, kata Din, selama ini juga telah sangat fokus mengingatkan sejumlah pihak, terutama anggota DPR yang berasal dari Muhammadiyah, untuk benar-benar berperan aktif mengatasi krisis multidimensi yang terjadi. Salah satunya mulai dari diri sendiri, untuk mengatakan tidak pada korupsi.
“Tapi itu tidak cukup hanya lisan. Perlu juga gerakan nyata seperti yang kita lakukan baru-baru ini menegakkan konstitusi. Misalnya mengajukan pengujian undang-undang terkait minyak bumi dan gas alam di Indonesia. Demikian juga dengan pengujian undang-undang sumber daya air. Ini kita lakukan karena kita menduga telah terjadi privatisasi air dalam kemasan. Padahal sangat jelas dikatakan air dikuasai oleh negara,” katanya.
Sementara itu secara terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan pemanggilan Hasrul Azwar dan Jazuli dilakukan, karena dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK terkait pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan haji 2012-2013.
Hal tersebut diduga memiliki kaitan dengan kebijakan, sehingga keterangan dari anggota DPR Komisi VIII dinilai sangat diperlukan. Agar KPK dapat memeroleh gambaran jelas. “Dalam kasus ini KPK sudah memintai keterangan beberapa anggota DPR. Nilainya lebih dari Rp 100 miliar,” katanya.(gir)
